Gubernur Minta KPU-Bawaslu Netral

by -

PANGKALPINANG-Gubernur Kepulauan Bangka Belitung (Babel), H. Rustam Effendi meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) menjaga netralitas guna menekan konflik yang akan mengganggu keamanan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Rabu (9/12) besok.”Kita berharap KPU dan Bawaslu netral dalam menangani masalah pelanggaran-pelanggaran yang dilakukan oleh simpatisan, pasangan calon dan partai politik yang melakukan pelanggaran,”kata Rustam, Senin (7/12) kemarin.
Selain itu, kata dia, KPU diharapkan mengoptimalkan pelayanan dan informasi, guna meningkatkan partisipasi masyarakat menggunakan hak pilihnya pada 9 Desember 2015.”Jangan sampai masyarakat yang tidak mendapatkan undangan dan belum terdaftar dalam daftar pemilih tetap tidak dapat menggunakan hak pilihnya, karena kurangnya informasi dari penyelenggara Pilkada,” ujarnya.
Menurut dia saat ini masih ada masyarakat yang belum mendapatkan undangan dan belum terdaftar dalam DPT, sehingga diperlukan kerja keras KPU dan Bawaslu, agar masyarakat bisa menggunakan hak pilih menentukan kepala daerahnya.”Semua komponen masyarakat harus menjaga kestabilan pelaksanaan pemilu, sehingga nanti benar-benar menghasilkan pemimpin yang profesional yang mampu meningkatkan dan membangun perekonomian di daerah ini,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, diimbau masyarakat yang belum mendapatkan undangan atau belum terdaftar sebagai DPT untuk segera melapor ke KPUD di empat kabupaten yaitu Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur.”Netralitas ini tidak hanya berlaku bagi pegawai negeri sipil, tetapi seluruh instansi guna mewujudkan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati yang berkualitas dan bermartabat,” ujarnya.
Gubernur dalam kesempatan tersebut kembali menyatakan sebanyak 18 titik tempat pemunggutan suara (TPS) Pilkada empat kabupaten rawan konflik, sehingga perlu ditingkatkan pengamanan di TPS tersebut.”Berdasarkan informasi dari pemerintah pusat, bahwa terdapat 18 TPS yang rawan terjadi konflik,”kata Rustam.
Berdasarkan informasi pemerintah pusat tersebut, kata dia, pihaknya telah berkoordinasi dengan Polri, TNI, Bawaslu guna meningkatkan pengamanan menjelang Pilkada di Kabupaten Bangka Barat, Bangka Tengah, Bangka Selatan dan Belitung Timur.”Kita percaya bahwa pelaksanaan pesta demokrasi nanti akan berjalan dengan aman dan damai, karena kita telah berkoordinasi dengan pihak keamanan dan partai politik untuk menciptakan kondisi kondusif,” ujarnya.
Ia mengatakan Pilkada serentak yang dilaksanakan di seluruh Indonesia ini merupakan hal yang baru sehingga perlu memantapkan kepastian dan pelaksanaan pilkada ini.”Kita telah memantapkan keamanan untuk mengantisipasi berbagai konflik menjelang dan pasca pesta demokrasi ini,” ujarnya.
Menurut dia apabila terjadi konflik dalam pilkada, maka dampaknya akan merugikan semua pihak dan akan berpengaruh terhadap percepatan pembangunan di daerah ini.”Jika terjadi konflik, maka investor dari luar akan enggan untuk datang berinvestasi ke daerah ini,” ujarnya. Untuk itu, kata dia, diimbau seluruh komponen masyarakat untuk menjaga stabilitas keamanan menjelang dan pasca pelaksanaan pilkada.”Mari kita bersama-sama menjaga kondusivitas keamanan, karena keberhasilan pelaksanaan Pilkada ini menjadi barometer pemerintah dalam percepatan pembangunan,”ujarnya.(rb/ant)