Gugatan Perdata Terkait Pengadaan BBM, Pemda Beltim & PT MPP Berdamai

by -
Gugatan Perdata Terkait Pengadaan BBM, Pemda Beltim & PT MPP Berdamai
Suasana sidang perdata di PN Tanjungpandan.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Pemerintah daerah (Pemda) Kabupaten Beltim dan PT Multi Patra Persada (MPP), sepakat damai dalam perkara perdata di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Selasa (12/1) kemarin.

Sebelumnya, PT MPP melakukan gugatan perdata terhadap puluhan instansi dan dinas yang ada di Kabupaten Beltim ke Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Rabu tanggal 9 September 2020) lalu.

Setidaknya ada 21 dinas dan instansi digugat, lantaran perjanjian pengadaan bahan bakar dengan Pemda Beltim tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 21 Tahun 2011. Itu terungkap saat BPK Provinsi Bangka Belitung melakukan audit.

Akibatnya, mendatangkan kerugian bagi perusahaan, karena disangka (dituduh) telah menjual BBM di atas harga eceran tertinggi (HET). Dalam hal ini, pihak perusahaan baru mengetahui perjanjian dengan Pemda Beltim bertentangan melawan Undang-Undang.

Sehingga, perjanjian tersebut tidak memenuhi syarat sah untuk suatu perjanjian yang sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1320 Kuhperdata. Oleh karena itu, menurut perusahaan apa yang dilakukan 21 dinas tersebut melawan hukum dan merugikan bagi perusahaan.

Namun sebelum sidang gugatan tersebut dimulai, Pengadilan Negeri Tanjungpandan melakukan mediasi antara kedua belah pihak, selama 30 hari kerja. Hingga akhirnya mediasi yang dilakukan tersebut berhasil.

Di hadapan penggugat dan para tergugat, Hakim Ketua Himelda Sidabalok mengatakan, sidang perkara perdata nomor 24/Pdt.G/2020/PN Tdn, sepakat untuk berdamai. Kedua belah pihak harus mentaati perdamaian yang telah disepakati. Serta membebankan biaya perkara kepada penggugat sebesar kurang lebih Rp 6 juta.

Penasihat Hukum PT MPP Lauren Harianja mengaku bersyukur kedua belah pihak berdamai. Hal yang mendasari perdamaian ini lantaran adanya kesepakatan pembayaran yang sah. “Yakni kesepakatan perjanjian tidak tunai pada saat pembayaran BBM non subsidi yang dilakukan oleh Pemda Beltim ke perusahaan,” kata Lauren.

Sementara itu, Penasihat hukum Pemda Beltim Lianur Fitri mengatakan, setelah melalui mediasi panjang akhirnya pihaknya sepakat damai. “Kita akui memang ada kerjasama dengan PT MPP mengenai masalah BBM,” kata dia. (kin)