Gunakan Atribut FPI di Wilayah Beltim, akan Diproses Hukum

by -
Gunakan Atribut FPI di Wilayah Beltim, akan Diproses Hukum

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Polres Beltim menegaskan akan memproses hukum jika ada oknum masyarakat yang kedapatan menggunakan atribut maupun simbol Front Pembela Islam (FPI). Demikian ditegaskan Kabag Ops Polres Beltim Kompol Erwan Yudha Perkasa.

Kata dia, hal itu sebagai amanat untuk menjalankan Maklumat Kapolri Jendral Pol Drs. Idham Aziz, M.Si terkait dengan kepatuhan terhadap larangan kegiatan penggunaan Simbol dan atribut serta penghentian kegiatan ormas FPI tersebut.

“Maklumat Kapolri sudah jelas tentang larangan-larangan kegiatan-kegiatan FPI. Untuk itu apabila nantinya di wilayah Beltim ditemukan penggunaan simbol dan atribut kegiatan FPI, maka akan kami proses sesuai dengan perundangan-undangan yang berlaku,” tegas Kompol Erwan seizin Kapolres Beltim, Senin (4/1).

Penindakan berdasarkan keputusan bersama Menteri Dalam Negeri Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Menteri Komunikasi dan Informasi RI, Jaksa Agung RI, Kepala Kepolisian Negara RI dan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Teroris nomor 220-4780 Tahun 2020; M.HH 14.HH.05.05 Tahun 2020; 690 Tahun 2020; 264 Tahun 2020; KB/3/XII/2020; 320 Tahun 2020 tanggal 30 Desember 2020 tentang Larangan kegiatan penggunaan Simbol dan Atribut serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam.

“Ini guna memberikan perlindungan dan menjamin keamanan serta keselamatan masyarakat pasca dikeluarkan keputusan bersama tentang larangan kegiatan penggunaan simbol dan atribut, serta penghentian kegiatan Front Pembela Islam,” terang Kompol Erwan.

Oleh karena itu, lanjut Kompol Erwan dengan ini Kapolri mengeluarkan maklumat agar masyarakat tidak terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung dalam mendukung dan memfasilitasi kegiatan serta menggunakan dan atribut FPI.

“Masyarakat segera melaporkan kepada aparat yang berwenang, apabila menemukan kegiatan dan atribut FPI serta tidak melakukan tindakan yang melanggar hukum, mengkedepankan Satpol PP dengan didukung sepenuhnya oleh TNI-Polri untuk melakukan penertiban di lokasi-lokasi yang terpasang spanduk/banner atribut pamflet dan hal lainnya terkait FPI, dan masyarakat tidak mengakses menggunggah dan menyebarluaskan konten terkait FPI baik melalui website maupun media sosial,” jelas Kompol Erwan.

“Bahwa apabila ditemukan perbuatan yang bertentangan dengan maklumat ini, maka setiap anggota Polri wajib melakukan tindakan yang diperlukan sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan ataupun deskripsi Kepolisian,” pungkas Kompol Erwan. (dny)