Guru di PHP Delapan Tahun

by -

//Pejabat Pemkot Tak Hadir
//Penghuni Rumdin Minta Segera Dieksekusi

PANGKALPINANG – Kesekian kalinya ratusan guru-guru di Kota Pangkalpinang mendatangi DPRD Kota Pangkalpinang guna mempertanyakan status rumah dinas (Rumdin) guru golongan III, yang tak kunjung selesai. Menyikapi hal itu komisi-komisi di DPRD Kota Pangkalpinang menggelar pertemuan dengan ratusan guru beserta sejumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD).
Akan tetapi dalam rapat tersebut Pemerintah Kota (Pemkot) yang seharusnya diwakili Sekretaris Daerah (Sekda) Nafiri, Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Aset Daerah (DPPKAD) Yunan Helmi, dan Kepala Dinas Pendidikan, Edison Taher tak satupun yang hadir. Sikap Pemkot ini pun menimbulkan kekecewaan bagi anggota dewan.
“Kami kecewa, mengapa Sekda, Kepala DPPKAD dan Kadisdik justru tidak datang. Seharusnya mereka hadir disini, untuk mengclearkan permasalahan tersebut. Kasian guru-guru kita yang puluhan tahun menunggu. Dimana kepedulian mereka,” kata Ketua Komisi 1 M. Rusdi, dalam rapat Senin (24/8) kemarin.
Pihaknya sangat menyayangkan sikap ketidakpedulian ketiga pejabat tersebut terhadap permasalahan ini, dengan hanya menurunkan perwakilan saja. Dirinya pun berpesan kepada SKPD yang hadir untuk menyampaikan rapat ini kepada Walikota Pangkalpinang Muhammad Irwansyah dan Sekda Nafiri agar nantinya ada solusi yang ditunggu para guru.
“Bilang sama Walikota dan Sekda. Yang kami ingin adalah eksekusi, penghapusan dan pelepasan Rumah Guru tersebut. Oleh sebab itu, kami ingin pertemuan ini ada kejelasan. Bukan hanya membentuk tim saja, bukankah masalah ini sudah jelas,” kata Rusdi.
Dia memaparkan, permasalahan seharusnya tidak berlarut-larut seperti ini. Yang jelas, kata Rusdi, Pemkot seharusnya bisa mengakomodirnya. Contohnya, lanjut Rusdi, sudah ada keputusan Walikota sebelumnya untuk melepaskan rumah guru tersebut. Selain itu, kajian data dan sebagainya sudah dilakukan, termasuk persetujuan DPRD sendiri sudah ada sejak dulu.
“Kami minta segera mengeksekusi bukan membentuk tim. Kalau cuma itu sudah dilakukan sejak dulu, kenapa dilakukan lagi. Termasuk landasan hukumnya kan sudah jelas. Jadi tidak ada alasan Pemkot, tidak melakukan eksekusi pelepasan aset rumah guru ini,” terangnya.
Sementara Murti Mardiana. Anggota Dewan dari partai Golkar menilai, persoalan ini tidak seharusnya berlarut-larut tanpa solusi. Bukankah sudah ada aturan yang jelas dalam Peraturan Perintah (PP) serta Surat Keputusan (SK) Walikota yang memberikan persetujuan penghapusan dan pelepasan aset tersebut.
“Kalau kita baca PP nomorĀ  6 tahun 2011, sudah jelas, jugaa sudah SK Walikota, arti bisa (untuk dilepaskan). Mengapa harus pusing. Saya rasa Pansus yang dibentuk dahulu sudah memberikan data, tidak perlu dibentuk lagi. Makanya Sekda selaku Birokrat tertinggi harusnya hadir,” ujar Politisi Partai Golkar ini.
Pendapat Murti pun diamini anggota dewan dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Rio Setiady. Ia heran dengan ketidakhadiran para pejabat penting dalam persoalan ini. “Kemana mereka? Saya heran. Nanti hasil pertemuan ini bisa saja tidak dilaksanakan, dan mungkin juga harus mengulang penjelasan kembali. Sangat kami sayangkan,” katanya.
Hal serupa dikatakan Wakil Ketua DPRD, Abang Hertza. Dirinya mengatakan permasalahan ini harus ada kepastiannya. Pihak-pihak terkait tidak boleh tinggal diam. Karena itu, harus ada penjelasan dan masukan serta solusi terhadap masalah ini.
“Kami mohon masukan dan penjelasan terkait sisi hukum serta solusinya. Kami butuh jawaban hari ini. kita ingin hal yang pasti karena menyangkut guru-guru kita. Keputusan ini ada di Eksekutif. Kami (DPRD) hanya mengontrol dan mengawasi. Kami telah memberi persetujuan. Kalau tidak selesai juga berarti ada oknum yang tidak setuju. Seharusnya memang Sekda dan Kepala DPPKAD hadir,” tegasnya.
Sementara Ketua Dewan Pendidikan Pangkalpinang, Karim Syamsuri, mengucapkan terima kasih kepada Legislatif yang telah berusaha menyelesai permasalahan ini. Dia berharap ini adalah rapat terakhir, sebab menurutnya, sebenarnya hal ini sudah dapat persetujuan dewan tahun 2013, dan persetujuan Walikota sebelumnya.
“Pemerintah terdahulu sudah melakukan pendataan. Saya nilai data itu masih tersimpan secara rapi. Verifikasi data rumah yang akan dilepas itu tidak perlu lagi, karena data itu sudah ada. Sekarang tinggal setuju atau tidak. Kami berharap ratusan rumah ini segera ada kepastiannya,” harapnya.
Sementara itu, menanggapi semua pendapat Anggota Dewan dan Para Guru, DPPKAD melalui Kabid Aset, Syafaruddin menegaskan akan menindaklanjuti permasalahan ini dengan segera.
Dirinya menjamin pelepasan Aset rumah guru golongan III ini dapat selesai sebelum tahun 2016. “Insyallah September Oktober sudah kita tindaklanjuti. Kami akan melihat persyarakat yang belum dan yang harus dilengkapi. Jumlah rumahnya menurut data kita sebanyak 109 unit,” ujarnya.
Ia mengakui, langkah pertama yang akan diambil adalah soal SK Walikota dan terkait penetapan golongan III para guru tersebut, serta Surat Izin Penempatan yang harus dilengkapi. “Kita akan bentuk tim, tetapi bukan tim yang dimaksud Dewan. Tim ini untuk mengecek tentang persyaratan termasuk penilaian ulang aset kembali yang bekerjasama dengan KPKNL Pangkalpinang. Yang jelas kita akan selesaikan paling lambat akhir tahun ini,” tukasnya.
Sementara perwakilan penghuni rumah dinas, Muchtarum, ia bersama puluhan guru lainnya hanya berharap sesegera mungkin dilakukannya eksekusi kepastian status rumah dinas tersebut. Apalagi dijelaskannya keputusan DPRD untuk dilakukan eksekusi seharusnya telah dikeluarkan sejak 2013 lalu. “Kami sangat berharap segera dieksekusi karena kami sudah menunggu dari tahun 2008 sampai 2015. Janji mereka dilakukan September atau November, kami harap sesegera mungkin, itu saja,” tutupnya. (tya/rga)