Guru Honorer Ngeluh ke Dewan

by -

//Dirumahkan oleh Sekolah dan Komite

PANGKALPINANG – Desi, mantan guru honorer SDN 66 Pangkalpinang masih menahan kesedihan saat menyampaikan keluhan dengan lima anggota DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) dapil Pangkalpinang dipertemuan reses sidang ke-III Sabtu (19/9), di Sun Hotel Pangkalpinang.
Sejak dua minggu terakhir, Desi tak lagi bekerja sebagai guru honorer di SDN 66 Pangkalpinang. Dia di rumahkan pihak sekolah bersama komite dengan alasan sekolah tak lagi mampu memberikan gaji. “Dengan persetujuan komite saya diberhentikan lantaran sekolah tak lagi ada anggaran untuk gaji saya,” jelasnya.
Dia menambahkan, pemberhentian guru honorer seperti dirinya juga dirasakan oleh honorer yang bertugas di sektor tata usaha (TU) sekolah. “Ini kerap terjadi saat pergantian kepala sekolah dan menjadi kekhawatiran bagi kami seluruh hononer di sekolah. Untuk itu, di kesempatan ini kami ingin bertanya adakah jaminan kami untuk tetap bekerja,” ungkap Desi.
Salah satu legislator dapil Pangkalpinang, Haryadi menegaskan, bahwa pertemuan ini tidak hanya sekali dilakukan oleh pihaknya. Melainkan harus berlanjut walau di luar reses anggota dewan. “Tindak lanjutnya kita akan melakukan pertemuan dengan mengundang dinas terkait baik di kota maupun di provinsi. Atau bila perlu kita undang Walikota Pangkalpinang untuk membahas permasalahan ini,” tegas Haryadi.
Sementara disisi lain, para honorer mengaku mengapresiasi langkah anggota DPRD Babel, khususnya dapil Pangkalpinang dalam reses guna mengundang para honorer yang bertugas di bidang pendidikan. “Ini jarang sekali dilakukan. Kami apresiasi karena ini wadah kami berkeluh kesah dan mudah-mudahan dapat ditindaklanjuti oleh para wakil rakyat,” kata Dewi Apriani, guru honorer SDN 14 Pangkalpinang.
Bersama honorer lainnya, Dewi mempertanyakan kejelasan status guru honorer untuk diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS), khususnya kualifikasi batas umur 35 tahun sesuai putusan Mahkamah Konstitusi (MK) dan juga hak kesetaraan yang diterima oleh guru PNS, berupa jaminan sosial/kesehatan dan insentif. “Intinya kami mempertanyakan kesejahteran para guru honorer karena gaji yang diterima masih jauh dari kata kesejahteraan, Rp600-700 ribu. Belum lagi tak ada jaminan sosial/kesehatan dan lain-lain. Padahal tugas guru honorer tak kalah berat dengan guru PNS. Walau berstatus honorer kami yang ada sekolah negeri maupun swasta mempunyai tugas untuk mencerdaskan anak bangsa. Mohon aspirasi ini dapat ditindaklanjuti oleh bapak anggota dewan, khususnya dapil Pangkalpinang dan Komisi IV DPRD provinsi,” pintanya.
Selain Haryadi dari Komisi II DPRD Babel, hadir di reses anggota DPRD Babel dapil Pangkalpinang diantara Eko Prasetyo dari Komisi I, Ferdiansyah dan Salahuddin dari Komisi IV, Hendriyansen atau Ahok dan Rosdian Rasyid dari Komisi III. Salahuddin yang memimpin reses berharap pada pertemuan ini para guru honorer dapat menyampaikan keluhan secara tertulis dan segera membentuk organisasi guna memberi perlindungan bagi para guru honorer di Pangkalpinang.
“Jujur untuk hal ini kami belum bisa menjawab. Tapi yang jelas akan kami tindaklanjuti. Kita mohon penyampaian secara tertulis agar kita bisa menindaklanjutinya, akan kita bahas dan lakukan konsultasi ke kementerian agar dapat memperhatilan para guru honorer di Pangkalpinang. Kedepan kita bersama honorer akan atur jadwal untuk pertemuan di komisi. Kita undang para kepala dinas provinsi maupun kota, dewan pendidikan dan bila perlu kepala daerahnya,” pungkas Salahuddin.(iam)