Hardi Pastikan Pengerukan Alur

by -

*Asal Pengerukan Kolong Bandung Sesuai Aturan

MANGGAR – Pj Bupati Belitung Timur (Beltim) H. Hardi, SH memastikan rencana pengerukan alur kolong Bandung tetap dilaksanakan. Namun, pelaksanaan pengerukan akan mengikuti aturan yang berlaku.Hardi mewanti-wanti agar niat baik diikuti dengan kesepakatan bersama dan tidak melanggar aturan.

“Niat baik kami, akan tetap melaksanakan pengerukan. Tapi kalau bisa yang kurang disepakati, kita lengkapi. Jangan sampai melanggar,” ungkap Hardi usai memberikan arahan kepada satker dan SKPD yang terkait rencana pengerukan alur kolong Bandung, Senin (14/9) kemarin.

Hardi sendiri tidak mengikuti rapat hingga selesai dikarenakan segera berangkat ke Pangkal Pinang untuk menghadiri undangan rapat bersama Kejaksaan Tinggi Babel. Ia hanya meminta agar semua pihak bersabar sampai seluruh kelengkapan dokumen diselesaikan.

“Biarkan rapat dulu forum ini, setelah ada laporan kita bahas kembali. Semua kebijakan akan kita laksanakan. Kurangnya apa kita lengkapi, ini tujuan mulia, agar semuanya mendukung pelaksanaan pengerukan ini,” ujarnya.

Mantan Kadispora Babel ini, juga memastikan, apabila seluruh aturan telah dijalankan maka Pemerintah daerah akan segera melakukan sosialisasi kepada masyarakat.

Sementara itu, rapat pengerukan alur kolong Bandung dipimpin langsung Sekretaris Daerah Kabupaten Beltim, Talafuddin. Rapat yang berlangsung di ruang rapat Bupati Beltim merupakan rapat lanjutan yang dipaparkan Kepala Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Bangka Belitung, Suranto Wibowo.

Suranto dalam kapasitas sebagai Kepala DPE Provinsi Bangka Belitung menyampaikan aturan berupa Peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Di antaranya dituangkan dalam pasal 2 ayat 2 tentang jenis komoditas tambang (mineral), pasal 23 tentang persyaratan IUP serta pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang persyaratan administratif yang dimaksud dalam pasal sebelumnya.

“Selain itu juga di Peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara. pasal 27 ayat (1) menerangkan bahwa (1) Pemegang IUP Operasi Produksi khusus untuk pengangkutan dan penjualan diwajibkan (a) menyampaikan RKAB pada jalan berjalan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 14 (Empat belas) hari kerja setelah terbitnya IUP Operasi khusus untuk pengangkutan dan penjualan,” sebut Suranto.

Ia juga menambahkan bahwa dipoin (b) pada pada pasal 27 ayat (1) menerangkan menyampaikan RKAB tahun berikutnya untuk mendapatkan persetujuan bersama dengan laporan pelaksanaan RKAB dalam jangka waktu paling lama 45 (Empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya dan juga diterangkan tentang Peraturan Menteri ESDM nomor 32 tahun 2013 tentang Tata Cara Pemberian Izin Khusus di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara lainnya.

Rapat selain dihadiri oleh Pj.Bupati Beltim, Hardi, Sekda Beltim, Talafuddin, dan Kepala DPE Provinsi Babel, Suranto Wibowo, rapat juga dihadiri Kapolres Beltim, AKBP Nugrah Trihadi S.ik, Ketua DPRD Beltim, Tom Haryono, Asisten I dan II Setda, Dinas Perhubungan Beltim, dan juga DPE Beltim. (feb)