Hardi Tekankan PNS Tak Berpolitik Praktis

by -

*Ketahuan Mendukung Salah Satu Paslon, akan Ditindak Tegas

Manggar– Penjabat (Pj) Bupati Belitung Timur (Beltim), H. Hardi SH, MM menekankan agar PNS di Kabupaten Beltim tidak ikut politik praktis. Ia mengatakan tak akan segan-segan menindak PNS di bawah jajarannya jika terbukti ikut dan terjebak dalam kampanye mendukung salah satu calon dalam Pemilukada Kabupaten Beltim.
Hal ini diungkapkannya sesuai Acara Serah Terima Jabatan dengan Bupati dan Wakil Bupati Beltim periode 2010 – 2015, Basuri T Purnama dan Zarkani Mukri di Auditorium Zahari MZ, Selasa (8/9) kemarin..
“Saya di sinikan ditugaskan untuk mensukseskan Pemilukada. PNS sudah saya sampaikan harus netral. Tidak boleh ikut kampanye Pilkada atau politik praktis. Mari sama-sama kita kawal Pilkada ini,” ajaknya Hardi.
Sebagai tahap awal kebijakannya, Mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olah Raga (Dispora) Provinsi Kepulauan Bangka-Belitung ini menyatakan akan segera mengeluarkan Surat Edaran Bupati Beltim terkait Netralitas PNS.
“Dalam waktu dekat akan ada Surat Edaran. Apabila tidak netral terjebak secara praktis dalam kampanye politik Pilkada akan saya beri sangsi. Tetapi silaturahim semuanya, ya bukan persoalan. Tetapi tidak boleh ikut kampanye secara praktis,” tegasnya.
Diawal masa jabatannya selaku Pj Bupati Beltim, Pria yang pernah menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Pangkalpinang ini juga mengatakan akan melanjutkan dan mengamankan kebijakan Pemkab Beltim sebelumnya.
“Hari ini kan hari pertama saya masuk. Nanti saya rapat dulu dengan Sekda dan jajaran. Langkah awal saya silaturahmi dulu, saya akan melanjutkan dan mengamankan kebijakan,” kata Hardi.
Ia mengungkapkan saat ini dirinya belum bisa mengungkapkan secara terperinci mengenai teknis kebijakan apa saja yang akan dilanjutkan mana yang tidak.
“Teknisnya nanti lah setelah saya ketemu Sekda. Hari ini kan baru lahir masak disuruh lari? Kalau untuk teknis nantilah tunggu saya rapat dulu. Udah berapa hari di sini, ikam nanya’ apa saja kujawab,” ucapnya kepada wartawan.
H. Hardi diperkirakan akan menjabat hingga 27 Juli 2016 mendatang ini  juga menyatakan meski hanya sebatas penjabat bupati sementara, namun Ia berjanji akan optimal dalam menjalankan tugasnya.
“Tugas saya ini kan hingga Bupati periode selanjutnya dilantik. Nah walaupun saya sementara, namun saya harus memberikan manfaat. Jangan karena saya sementara terus saya tidak optimal, bererti saya kan berdosa. Saya yang memberikan yang terbaik, karena saya mencintai Belitung Timur ini,” ujarnya.
Walaupun secara umum Penjabat Bupati memiliki tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana Bupati Definitif. Namun Penjabat Bupati yang diangkat, membutuhkan izin tertulis dari Kementerian Dalam Negeri untuk melakukan hal-hal berikut ini :

a) melakukan mutasi pegawai (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A ayat 1 dan 2)
b) membatalkan perijinan yang telah dikeluarkan pejabat sebelumnya dan/atau mengeluarkan perijinan yang bertentangan dengan yang dikeluarkan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A)

c) membuat kebijakan tentang pemekaran daerah yang bertentangan dengan kebijakan pejabat sebelumnya (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A)

d) membuat kebijakan yang bertentangan dengan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan dan program pembangunan pejabat sebelumnya. (Peraturan Pemerintah No.49 Tahun 2008 Pasal 132A). (diolah dari berbagai sumber). (humas)