Harus Ada Kejelasan Batasan Perizinan

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Termasuk Penertiban Pelanggaran Perda Harus Disingkronisasikan

TANJUNGPANDAN- Penerapan kebijakan daerah berupa peraturan daerah (Perda) Kabupaten Belitung seringkali melahirkan bentuk protes dari kalangan masyarakat. Salah satu contohnya, Perda Nomor 12 Tahun 2008 yang mengatur tentang minuman beralkohol itu.
Hal tersebut dikemukakan anggota DPRD Kabupaten Belitung, Syamsudin dalam rapat pembahasan laporan kinerja pertanggung jawaban (LKPJ) Bupati, bersama Bagian hukum dan Perizinan Pemkab Belitung dan Satpol PP Senin (27/4) kemarin, di Gedung DPRD.

“Apakah memang yang salah masyarakat, pengusaha atau justru aparatur negara sendiri? sehingga masyarakat selalu memprotes dengan Perda tersebut,” tanya Syamsudin.

Karena itu, Syamsudin meminta perlunya keserasian antara lembaga bagian hukum dan perizinan serta penegak aturan di lingkup Pemerintah Kabupaten Belitung dalam menjalan aturan Perda tentang minuman beralkohol.
“Harus ada kejelasan batasan-batasan dalam hal menyangkut perizinan. Termasuk, penertiban pelanggaran Perda harus disingkronisasikan. Artinya, bagian hukum melakukan penyuluhan kepada masyarakat dan satuan Pol PP melakukan penegakan tidak bertolak belakang dengan aturan perundang-undangan,” tegasnya.

Baca Juga:  MUI Babel Sosialisasikan Kampung Pangan Halal

Selain itu, ia juga meminta pihak Pemkab Belitung bahwa dalam hal perizinan sudah tidak terkotak-kotak lagi.

“Contohnya, perizinan soal pertambangan masih di dinas pertambangan. Demikian juga soal minuman masih di dinas kesehatan. Jadi, maksud kami kalau masalah perizinan, di fokuskan saja semuanya ke satu pintu. Agar tidak susah mengontrolnya. Apalagi di DPRD juga komisinya terbagi-bagi,” jelas Syamsudin.

Menanggapi hal itu, Kepala Bagian Bidang Hukum Pemerintah Kabupaten Belitung Imam Fadli menjelaskan, dalam konstruksi aturan perundang-undangan yang berlaku, ketika ada aturan yang sifatnya tidak melarang, maka tidak boleh membuat aturan yang memaksa.

“Jadi, perlu dipahami konstruksi yuridis hukum negara kita di Indonesia ini, pendekatan yang digunakan bukan pendekatan agama,” jelasnya.

Imam menyebut, secara substansi penerapan Perda Nomor 12 Tahun 2008 tentang minuman beralkohol masih tetap menyesuaikan dengan aturan dari Kemendagri. Sebab, hal itu mengacu pada Keputusan Presiden Tahun 2007.

Baca Juga:  Tingkatkan Kinerja & Semangat Anggota, Kapolsek Badau Pimpin Anev Mingguan

“Perda itu (Perda Nomor 12 Tahun 2008,red) secara umum hanya mengatur soal pembatasan ruang lingkup distribusinya. Bukan produksinya,” kata Imam.

Lebih lanjut ia menngatakan, khusus masalah minuman tradisional arak yang tengah beredar luas di wilayah Belitung, pemerintah daerah sama sekali tidak punya kewenangan untuk mengatur. Alasannya, selain minuman jenis arak itu manfaatnya dapat digunakan untuk kesehatan tubuh manusia.

“Apalagi telah diatur dalam peraturan Kementerian Kesehatan RI. Namun demikian, jika ada yang menjual tetapi tidak ada izin dari Kementerian, berarti itu ilegal,” terangnya.

Kepala Badan penanaman modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMPPT) Kabupaten Belitung Helman SH menambahkan, permasalahan distribusi minuman keras jenis arak kini masih dikelola oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Belitung.

“Hanya saja, mengenai kewenangan perizinan adalah merupakan kewenangan pemerintah pusat,” katanya. (mg2)

Rate this article!
Tags:
author

Author: