Harus Bijak Terkait Pelimpahan Izin

by -

MANGGAR – Ketua DPRD Belitung Timur (Beltim) Tom Haryono Harun, berharap Pemerintah Provinsi (Pemprov) Babel agar dengan bijak dan cepat mengurus segala perizinan yang dilimpahkan ke provinsi. Khususnya terkait izin perpanjangan IUP yang kini dikelola oleh Pemprov Babel.

“Saya berharap Pemerintah Provinsi Babel agar dengan sigap dan cepat memberikan pelayanan perizinan perpanjangan IUP yang ada di Beltim ini. Karena pernah belum lama ini, ada perusahaan yang melaporkan ke saya, bahwa perusahaannya harus berhenti sementara hingga izin IUP yang dikeluarkan Provinsi masih belum selesai. Padahal izin tersebut sudah lama di buat,” ungkap Tom saat berbincang dengan harian ini Senin (22/6).

Tom menambahkan, jika memang belum atau masih ada yang kurang dalam persyaratan yang diajukan, kiranya Pemprov juga segera memberitahukan pihak perusahaan. “Jangan setelah ditanyakan, baru mereka bekerja,”katanya.

Sedangkan perusahaan saat ini memperkerjakan karyawan, dan sangat disayangkan jika mereka harus berhenti/dirumahkan. Sedangkan mereka merasa sangat butuh pekerjaan, apalagi mendekati Lebaran.

“Kan, kasian mereka yang tadinya bekerja dan harus berhenti/dirumahkan sedang mereka ini kan butuh gaji, butuh biaya buat lebaran. Jangan karena alasan belum ada izin, maka perusahaan dimana mereka bekerja, juga terhenti dan pekerjanya harus dirumahkan,” tutur Tom yang mengaku sudah pernah membisikan masalah ini ke Gubernur Babel, Rustam Effendi.

Seharusnya kata Tom, pihak Provinsi tidak boleh seperti itu. Jika memang mereka kurang persyaratan maka, sejak lama sudah diberitahukan, bukan setelah ditanyakan baru mereka menjawab bahwa ada syarat yang kurang.

“Kan semestinya mereka (pihak Provinsi-red) harus siap, jika memang ada yang kurang atau syaratnya tidak lengkap, segera diberitahukan. Karena kan pastinya mereka ada contak personnya, atau bisa menghubungi Distamben Kabupaten,” terang Tom.

Sejak diperlakukannya perizinan harus dikaji atau dibuat oleh provinsi maka wewenang Distamben Kabupaten sudah hilang, dan segala bentuk perizinan IUP harus dibuat di Provinsi.

Plt Kepala Distamben Beltim, Harli Agusta, membenarkan jika memang ada perusahaan yang ingin mengurus atau memperpanjang IUPnya harus menyerahkannya ke Provinsi karena wewenang Kabupaten semua sudah dilimpahkan ke Provinsi.

“Kami hanya bisa memeriksa persyarakat yang akan diajukan ke rovinsi, dan jika memang syarat sudah lengkap maka segera di kirim ke Provinsi. Namun jika memang sudah di provinsi biasanya tetap masih ada yang diperlukan, padahal di kaminya semua bentuk persyaratan sudah lengkap,” katapria yang akrab disapa Kecang. (feb)