Harus Sejahterakan Masyarakat Markus Nilai HTI Dipelintir

by -

MUNTOK – Pengembangan Hutan Tanaman Industri (HTI) di Bangka Barat (Babar) diharapkan mampu meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat dengan pola kemitraan yang saling menguntungkan. Hal tersebut diungkapkan Wakil Bupati Babar Markus, SH saat ditemui usai menghadiri paparan dari perusahaan konsultan yaitu PT Ekologika digunakan oleh PT Bangun Rimba Sejahtera (BRS) untuk melakukan kajian pengembangan HTI di Babar yang berlangsung di Gedung Sriwijaya Unmet Muntok, Rabu (25/5).

“Saya rasa Pemkab harus mendukung selama tujuannya jelas dan memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat Babar,” ujar Markus, Senin (25/5). Markus menyesalkan permasalahan HTI di Babar sendiri selama ini banyak dipelintir ke arah politis oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Padahal saja permasalahan bukan seperti itu karena menurutnya saat ini ketidakpahaman masyarakat terhadap HTI ini maka menjadi kendala yang harus diselesaikan baik dari pihak pengembang maupun Pemkab Babar.

“Oleh karena itu, setelah ini kita akan membentuk tim pendamping untuk PT BRS melakukan sosialisasi terutama mengenai kemitraan yang akan dibangun oleh PT BRS dengan masyarakat, supaya masyarakat kita paham dengan keberadaan HTI di Babar ini,” ucap Markus.

Disinggung mengenai janji politis dirinya dan Parhan Ali pada pilkada lalu bahwa akan menolak HTI di Babar, diplomatis dikatakan Markus, permasalahan HTI ini karena masyarakat saat ini belum paham, jadi sangat memaklumi banyaknya penolakan dari masyarakat. “Untuk itu, setelah ini kita akan bentuk tim pengawasan sekaligus pendamping untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat,” kata Markus.

Dirinya mencontohkan, bahwa penolakan HTI di Babar sendiri diisukan bahwa izinnya di keluarkan oleh Pemkab Babar. Padahal izinnya dari pemerintah pusat. “Pilkada kemarin isu HTI sering dimainkan untuk melemahkan kita. Bahwa kebun masyarakat akan diambil, masyarakat tidak bisa berkebun lagi, izinnya dikeluarkan oleh Pemkab Babar pada waktu itu. Nah, hal-hal seperti harus kita luruskan, masyarakat Babar harus paham bahwa hal tersebut hanyalah isu politis yang dimainkan oleh oknum yang menginginkan saya bersama pak Parhan Ali tidak menjadi bupati dan wakil bupati. Nyatanya, fakta di lapangan yang saya dapatkan kekhawatiran itu dikarenakan tidak adanya pemahaman yang disampaikan oleh PT BRS,” ungkap dia.

Ia menegaskan keberadaan HTI di Babar akan menambah investasi di Babar. Oleh karena itu, selama itu sesuai dengan koridor aturan dan berdampak pada peningkatan perekonomian maka Pemkab Babar harus mendukung hal ini. “HTI ini kan dampaknya luas termasuk juga untuk investasi bagi daerah. Jadi, selama berjalan sesuai dengan koridor hukum dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat, maka pemda harus mendukung,” tegasnya.

Humas PT BRS Muhammad Idris mengungkapkan sejauh ini PT BRS selaku pemegang izin untuk pengelolaan HTI di Babar selalu berusaha menjalankan prosedur, hal tersebut dilakukan jangan sampai ada kebersinggungan langsung dengan masyarakat. Untuk itu, dari tahun 2013 dikeluarkannya izin oleh Kementerian Kehutanan belum ada action (operasional,red) oleh PT BRS selaku perusahaan pengembang HTI di Babar.

“Kita belum ada action (operasional,red) apa pun dilapangan, karena kita masih menunggu hasil kajian oleh PT Ekologika selaku perusahaan konsultan yang mengkaji apakah layak atau tidak dikembangkan HTI di Babar,” ungkap M. Idris.

Disinggung pola kemitraan yang akan dibangun oleh PT BRS dengan masyarakat sekitar kawasan HTI, dikatakannya untuk detail pola kemitraan ini belum bisa disampaikan karena harus menunggu kajiannya dulu, namun yang pasti HTI ini akan dilakukan dengan cara melibatkan masyarakat langsung mulai dari tenaga kerja sampai dengan masyarakat yang kebunnya terkena dampak langsung.

“Point utama tentunya kita akan melibatkan langsung masyarakat khususnya di bidang SDM, dan kedua kebun masyarakat yang terkena dampak maka ini lah yang akan kita lakukan dengan cara-cara kemitraan tadi,” kata dia. Menurutnya sejauh ini visi misi HTI ini jelas mensejahterakan masyarakat melalui pembangunan yang ada didaerah dengan cara pemanfaatan hutan hutan kritis. Hanya saja sayang pola kemitraan yang dilakukan oleh PT BRS dengan masyarakat belum dapat ia jelaskan dengan alasan harus menunggu selesai 100 persen kajian yang dilakukan oleh PT Ekologika.

Ia mengatakan luas areal yang digunakan pengembangan HTI di Babar sebanyak 65 ribu hektar, namun dari total luas tersebut yang terpakai hanya 50 persennya saja sesuai dengan kajian karena dari total luas keseluruhan terdapat pula tanaman masyarakat, pemukiman warga, atau lingkungan adat istiadat desa setempat. Tentunya beberapa hal ini tidak bisa kita ganggu.

Ia menegaskan pengembangan HTI di Babar PT BRS memiliki komitmen tidak akan menganggu kebun masyarakat yang sudah ada. Namun saat disinggung apakah nantinya pada permulaannya saja bersifat bagun namun ujungnya tidak bisa dirasakan masyarakat hal tersebut dibantah keras olehnya.(ray)