Hasanuddin: Kantor dan SDM Harus Mumpuni

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

Wancana Pemekaran Dinas PU Babel

PANGKALPINANG – Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bangka Belitung (Babel), Hasanuddin mengakui jika Undang-undang nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah diberlakukan dan ditetapkan melalui PP (Peraturan Pemerintah) maupun Perda (Peraturan Daerah), bakal ada efisiensi dalam dinas ataupun badan.
Komentar Hasanudin tersebut menyikapi adanya wacana pemekaran di dinas yang sedang ia pimpin. Namun demikian, hingga saat ini, pihaknya belum mendapatkan undangan dari Badan Musyawarah (Banmus) untuk melakukan pembahasan.
Jika benar Dinas PU akan dimekarkan, menurutnya butuh proses dan rangkaiannya sangat panjang. “Baik SDM dan tata kelola, undang-undang itu pastinya menyangkut organisasi dan anggaran. Jangan sampai pecah, nanti tidak terealisasi karena anggarannya kecil,” ujarnya  kepada sejumlah wartawan, Senin (2/2) kemarin.
Kendati Dinas PU dimekarkan, mantan kepala Dinas PU Kabupaten Belitung itu pun berharap, agar kantor dan SDM (Sumber Daya Manusia) yang menempati posisi tersebut mumpuni. “Kantor dan SDM nya harus baik. Terfokusnya suatu pekerjaan harus dapat dipertanggungjawabkan.  Pemekaran itu bisa SDA, Bina Marga ataupun Cipta Karya. Bisa saja bina marga dan cipta karya jadi satu. Tergantung yang dikelola,” ungkapnya.
Sebelumnya, Pansus SOTK (Struktur Organisasi dan Tata Kerja) Pemerintah Provinsi Babel dan sekretariat DPRD Babel, menjelaskan pelaksanaannya akan berpengaruh terhadap dinas-dinas, apakah diciutkan ataupun dimekarkan. “Kita masih menunggu turunan undang-undang 23 tahun 2014,” ujar anggota Pansus STOK Ferdiyansyah kepada sejumlah wartawan, beberapa waktu lalu.
Ferdi pun menuturkan, seperti BLHD (Badan Lingkungan Hidup Daerah) Pemprov Babel, bila mengacu pada undang-undang tersebut, bakal menjadi satu dengan Dinas Kehutanan. Begitu juga dengan Badan penanaman modal dan perizinan terpadu. “Otomatis akan ada pengurangan-pengurangan dinas, ataupun dimekarkan. Kita masih menunggu turunan undang-undang tentang pemerintahan daerah. Jika ada diciutkan dalam dinas-dinas, akan ada (kepala SKPD) yang non job,” imbuh Ketua fraksi Gerindra DPRD Babel itu.
Sedangkan dinas PU jelasnya, dapat saja dimekarkan menjadi beberapa bagian. Selama ini imbuhnya, seluruh bagian disatukan menjadi keutuhan Dinas PU. “Nanti bisa saja dimekarkan Dinas PU. Ada yang SDA, tata ruang maupun pengerjaan,” tukasnya. (iam)

Baca Juga:  Eko Wijaya untuk Babel: Beasiswa, Motor Sampah, Bibit, Hingga Sumur Bor

Tags:
author

Author: