Hasil Masukan Kementerian, RZWP3K Tidak Berubah

by -
Hasil Masukan Kementerian, RZWP3K Tidak Berubah
Adet Mastur

WALHI Menilai Masih Tumpang Tindih

belitongekspres.co.id – RENCANA Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K) telah mendapat saran dan masukan dari kementerian/lembaga pada Kamis (5/12) lalu di kantor Kementerian Kelautan Perikanan (KKP), Jakarta.

HASILNYA, tak banyak perubahan dari draft sementara yang dihasilkan Kelompok Kerja (Pokja) Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Pemprov Babel) bersama Panitia Khusus (Pansus) DPRD Babel.

Demikian disampaikan Ketua Pansus RZWP3K DPRD Babel, Adet Mastur, ketika dihubungi wartawan, Jumat (6/12) kemarin.

“Sudah kita dengar saran dan masukan itu, termasuk usulan dari TNI AL (Angkatan Laut) untuk memasukan zona latihan militer di Babel, nantinya akan kita akomodir,” jelasnya.

Dari pembahasan perda tersebut, diakui Ketua Komisi II DPRD Babel itu, tidak banyak perubahan dari susunan draft yang disepakati dalam pansus. “Saya pikir tidak banyak lagi perubahan,” sebutnya.

Adapun saran dan masukan ini, lanjut Adet, akan ditindaklanjuti oleh pihak Pokja Pemprov Babel untuk membuat dokumen final RZWP3K. “Apa yang menjadi kekurangan dari saran dan masukan ini nanti disepakati untuk dibuatkan dokumen final,” ungkapnya.

Setelah itu, dokumen final RZWP3K ini akan diserahkan ke DPRD Babel untuk mendapatkan persetujuan lewat paripurna.

“Jelas kita akan menunggu hasil kerja maksimal pokja ini, akan ada rekomendasi dari KKP baru diserahkan ke DPRD. Tinggal DPRD yang menentukan akan memberi jawaban apakah masih ada pertemuan atau langsung diparipurna pengesahan,” pungkasnya.

WALHI: Zero Tambang Laut

Direktur Walhi Babel, Jessix Amundian mengatakan dokumen final RZWP3K Babel dalam alokasi ruang dokumen final masih terdapat tumpang tindih zona pertambangan.

“Kita menilai dokumen final itu masih tumpang tindih antara zona tambang dengan zona wilayah tangkap nelayan. Hal ini merupakan kesalahan fatal dalam Raperda tersebut,” ungkapnya.

Ditambahkannya, zona tangkap nelayan harus streril dari zona pertambangan karena nelayan bergantung dari kelestarian ekosistem laut. Jika telah dirusak oleh tambang, maka habis tempat mereka mencari nafkah. Zona tangkap nelayan dan zona tambang bagaikan minyak dan air yang tidak mungkin disatukan, jika disatukan maka nelayan akan tersingkir.

“Kejanggalan juga terjadi pada zona pertambangan dengan zona alur pelayaran, zona pertambangan dengan zona konservasi dan migrasi mamalia dan biota laut seperti ikan napolen, duyung, dan penyu,” urainya.

Lebih jauh, Walhi Babel bersama masyarakat nelayan di Babel mendesak wilayah tangkap nelayan zero tambang (nol tambang). Kemudian, dokumen final Raperda RZWP3K harus melindungi wilayah potensial zona tangkap nelayan yang melimpah dengan sumber pangan laut dengan mengeluarkan zona pertambangan dari wilyah tangkap nelayan.

“Sejauh ini potensi sumber daya perikanan yang melimpah di zona tangkap nelayan setidaknya terdapat 26 jenis perikanan tangkap menjadi sumber penghasilan nelayan,” imbuhnya.

Adapun pendapatan yang dihasilkan oleh nelayan tradisional di zona wilayah tangkap yang karangnya masih bagus (nol tambang) dengan kapasitas mesin perahu tempel 15-30 PK.

“Hasil ini baru dari satu jenis hasil tangkap seperti cumi, belum termasuk jenis hasil tangkap perikanan yang lainnya. Seperti jenis perikanan tangkap tenggiri, kerapu, ciu, parang parang, kembung, jaranggigi, hapau, senangin, mayong, kuraw, kakap merah, kakap putih, kerisi, rajungan, pari, udang ketok, gung gung, tongkol, talang, selanget, bawal hitam, belanak, bawal badung, kerang, mamong dan kedimul,” tukasnya. (jua/tob)

 

Editor: Bardian