HGU PT SWP & Parit Sembada Terancam Tak Diperpanjang

Humas PT SWP Ginto Riyadi.

Humas PT SWP Ginto Riyadi.

PT SWP Tetap Akan Patuhi Aturan Menteri

RajaBackLink.com

belitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – Dua Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan sawit di Kabupaten Belitung Timur (Beltim), PT Steelindo Wahana Perkasa (SWP) dan PT Parit Sembada, terancam tak diperpanjang menyusul protes masyarakat yang disampaikan oleh perangkat desa setempat. Hal itu diketahui dari rapat audiensi yang digelar DPRD Babel, Selasa kemarin (9/7).

Ketua DPRD Babel, Didit Srigusjaya mengatakan akan segera berkirim surat ke Gubernur Babel dan Bupati Beltim untuk tidak merekomendasikan jika ada usulan perpanjangan dari pihak perusahaan sebelum aspirasi masyarakat dikabulkan. Lalu, dia akan menjadwalkan pertemuan ke Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) pusat untuk menyampaikan aspirasi masyarakat. DPRD juga akan mengusulkan saat pengukuran ulang oleh pihak perusahaan harus melibatkan BPN dan masyarakat Kabupaten Beltim sehingga semua tahu berapa luas kawasan tersebut.

“Kita sudah dapat dukungan BPN yang telah memberi suport pada masyarakat karena BPN juga bantu untuk tidak mengeluarkan HGU jika aspirasi masyarakat tidak terpenuhi. Saya berharap agar Gubernur Babel dan BPN sama-sama konsisten karena ini menyangkut hajat hidup masyarakat,” ujarnya.

Sebelumnya, terkait HGU dua perusahaan itu di tahun 2017, DPRD Babel dan Bupati Beltim sudah ke BPN Pusat untuk menyampaikan permasalahan tersebut. Harapannya, ada suatu penjelasan serta kesepakatan, baik itu Bupati Beltim, Gubernur dan DPRD Babel.

“Kita meminta agar Gubernur dan Bupati Beltim tidak meneruskan usulan perpanjangan dari pihak perusahaan. BPN juga Alhamdulillah akan respon itu maka inti permaslahan sekarang ini kita harus lihat dasar hukumnya apa,” ujarnya.

Menurut Didit, yang tidak memiliki etika baik dalam menyelesaikan permasalahan tersebut adalah pihak perusahaan bukan masyarakatnya. Oleh karena itu pihaknya akan segera ke BKPM dan pertahanan nasional untuk menyampaikan usulan ini.

Baca Juga:  PT AA Grup Akan Dilaporkan ke KPK

“Kalau saya lihat intinya yang tidak punya niat baik utk menyelesaikan permasalahan ini bukan masyarakat tapi pihak perusahaan. Minggu depan jaminan ke BKPM untuk menyampaikan usulan ini,” ujarnya.

Sementara itu menanggapi soal HGU terancam bakal tidak diperpanjang, Humas PT SWP Ginto Riyadi, menyatakan bahwa pihak perusahaan akan tetap mengikuti aturan hukum yang nantinya diputuskan Menteri.

“Kita tidak bisa sewenang-wenang memutuskan, misalnya Plasma 20 persen dari inti dikeluarkan. Sebab, kita tidak bisa memastikan, tidak punya kewenangan juga memutuskan apakah 20 persen itu dari inti atau dari luar inti. Tapi yang pasti kita berinvestasi di sini sesuai dengan koridor hukum, ya kita akan taat hukum,” tegas Ginto kepada Belitong Ekspres, Rabu (10/7) kemarin.

Dikatakan Ginto, kalau memang ada keputusan resmi dari kementerian atau dari yang berwenang, pihak PT SWP tetap akan mengikuti aturan. Pasalnya, dia kembali menegaskan pihak perusahaan sendiri tidak bisa memutuskan.

“Hingga hari ini kami belum menerima keputusan apapun, kalau memang surat itu kami terima dak mungkin kami tidak mengikuti. Terkait tuduhan take over jangan nuduh yang macam-macam lah. 14.000 hektar itu hamparan pada 10 Desa, sekalipun minta diukur ulang ya namanya perpanjangan HGU tetap nanti akan diukur ulang,” ungkap Ginto.

Sebelumnya, Ketua LSM FAKTA Ade Kelana menuding banyak sekali kebun bersertifikat HGU PT SWP dengan luasan kecil, namun di lapangan ternyata luasannya jauh lebih besar.

“Dengan berbagai cara untuk mendapatkannya (take over ke perusahaan lain, beli perkebunan rakyat, membentuk koperasi atas nama masyarakat, dan lain-lain, yang belum tentu masuk dalam ‘kewajiban’ pemilik HGU,” kata Ade kepada Belitong Ekspres, Ahad (7/7).

Terkait hal itu, lanjutnya jangan sampai terjadi juga dengan PT SWP. Makanya sangat perlu untuk diukur dan data administrasi kepemilikan ulang. Untuk itu, dia meminta pemerintah agar segera menuntaskan persoalan perpanjangan HGU PT SWP tersebut.

Baca Juga:  Mega Proyek Embung Belitung Rp 123 Miliar Resmi Dilaporkan ke KPK

“Pihak Desa menghendaki terpenuhinya dulu tiga hal sebelum rekomendasi mereka berikan. Yakni, Pengukuran ulang luas HGU yang dimiliki perusahaan PT SWP, Plasma seluas 20 persen dari dalam HGU bukan dari luar HGU, Tanggungjawab perusahaan (CSR) kepada masyarakat,” papar Ade.

Lebih lanjut Ade mengungkapkan, sebetulnya yang tidak kalah penting dan sangat mendasar adalah status hukum dari kepemilikan PT SWP itu sendiri, karena merupakan Subjek hukum dari HGU yang dipermasalahkan.

“Bukan rahasia lagi, di masyarakat Belitung bahwa PT SWP dimiliki oleh warga negara Malaysia secara langsung, juga terlihat di manajemen yang mana dipimpin orang-orang Malaysia. Apabila benar seperti itu diharapkan tidak bertentangan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia nomor 40 tahun 1996 tentang Hak Guna Usaha, Hak Guna Bangunan dan hak pakai atas tanah Pasal 2, dimana Yang dapat mempunyai Hak Guna Usaha adalah Warga Negara Indonesia, Badan hukum yang didirikan menurut hukum Indonesia dan berkedudukan di Indonesia,” ungkapnya.

Oleh karenanya, Hal ini kata Ade penting jangan sampai menjadi alasan seandainya dalam perpanjangan HGU PT SWP harus menunggu dulu keputusan atau alasan-alasan tertentu dari manajemen yang berkedudukan di Malaysia. Karena merupakan perusahaan PMA, jelas ini harus dikesampingkan. Selain itu juga, jangan sampai dikarenakan perusahaan berbentuk PMA, digunakan sebagai alat penekan semua pihak untuk melancarkan perpanjangan HGU itu.

“Seharusnya tidak perlu permasalahan ini timbul jika semuanya transparan, tentang data luas lahan yang dimiliki, sehingga 20% Plasma yang menjadi kewajiban PT SWP mudah direalisasikan, kecuali ada yang bermasalah,” tandasnya. (dny)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply