Himbau Masyarakat Soal LPG 3 Kg

by -

MANGGAR – Pemerintah daerah Kabupaten Belitung Timur (Beltim) melalui Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi (Disperindagkop) segera menindaklanjuti surat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung terkait penertiban peredaran tabung gas LPG 3 kilogram.

Kepala Disperindagkop melalui Kepala Bidang Perdagangan, Darwati membenarkan pihaknya menerima surat Sekretaris Daerah yang intinya penyebarluasan informasi penertiban peredaran LPG tabung 3 kilogram di masyarakat.

“Surat tersebut disampaikan kepada seluruh Camat se Kabupaten Beltim. Kami (Disperindagkop, red) diminta menindaklanjuti surat tersebut dan menyebarluaskan kepada masyarakat Kabupaten Beltim,” ujar Darwati, ditemui Belitong Ekspres, di ruang kerjanya, Selasa (24/11) kemarin.

Darwati menjelaskan, peredaran LPG tabung 3 kilogram di masyarakat dalam wilayah Beltim sebenarnya merupakan pasokan dari Tanjungpandan. Meski demikian, surat Gubernur yang disampaikan kepada Pemerintah daerah akan ditindaklanjuti sesegera mungkin.

“Kita memang baru menerima surat dari Sekda yang intinya menindaklanjuti surat Gubernur atas belum dilakukannya kegiatan konversi minyak tanah ke LPG tabung 3 kilogram. Surat tersebut disampaikan kepada Bupati Beltim dan Belitung bahwa peredaran LPG tabung 3 kilogram di dua Kabupaten tidak diperbolehkan,” jelas Darwati.

Langkah yang akan diambil adalah mengeluarkan himbauan kepada masyarakat khususnya penjual LPG tabung 3 kilogram agar mentaati surat Gubernur. Meski tidak menyebutkan adanya sanksi berupa tindakan hukum, Disperindagkop meminta masyarakat tidak lagi menggunakan LPG tabung 3 kilogram.

“Di dalam surat Gubernur dinyatakan bahwa belum dilakukannya kegiatan konversi minyak tanah subsidi maka wilayah Kabupaten Belitung dan Beltim masih tersedia minyak tanah subsidi,” kata Darwati.

Selain menghimbau masyarakat, Disperindagkop Beltim juga menghimbau pelaku usaha tidak lagi menjual, mengedarkan atau menampung LPG tabung 3 kilogram sejak dikeluarkannya himbauan penertiban peredaran di dua Kabupaten tersebut.

“Kami yakin pelaku usaha juga akan kooperatif. Inikan demi kebaikan bersama, masyarakat juga diminta menaati apa yang menjadi ketetapan,” tutup Darwati. (feb)