HNSI Belitung Soroti Kebijakan Penggunaan Jaring Kongsi

by -
HNSI Belitung Soroti Kebijakan Penggunaan Jaring Kongsi
Suasana pertemuan HNSI Kabupaten Belitung dengan instansi terkait dan UPI PPN Tanjungpandan di RM Kareso and Garden.

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Belitung menyoroti kebijakan alat tangkap yang dilarang serta persoalan izin berlayar, dalam pertemuan dengan instansi terkait dan Unit Pengolahan Ikan (UPI) di Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Tanjungpandan.

Hadir pada pertemuan tersebut Ketua HNSI Kabupaten Belitung H Muchtar Motong, Sekretaris H Hasimi, Penasehat Suhadi Hadan, Wakil Ketua Jasman dan Bidang Humas HNSI Kabupaten Belitung, Ansur.

Selain itu, hadir juga perwakilan dari Dinas Perikanan Kabupaten Belitung Ade Winarko, Pengawas Perikanan PSDKP Belitung Syahril, perwakilan Syahbandar PPN dan sejumlah pelaku usaha perikanan.

H Muchtar Motong menjelaskan, maksud dari pertemuan terkait kebijakan dan persoalan dari alat tangkap jaring kongsi. Jangan sampai ruang dan celah dari penggunaan alat tangkap tersebut dimanfaatkan oleh oknum tak bertanggungjawab.

Pria yang akrab disapa H Tare menegaskan, bahwa sektor perikanan adalah harapan masyarakat terutama para nelayan dalam menjalankan roda perekonomian. Makanya salah satu tugas HNSI adalah melindungi hal ini agar ketenangan investasi dapat terwujud sebagaimana mestinya.

“Untuk itu bagi yang memiliki kewenangan silahkan sampaikan sanksi dan dampak dari alat tangkap yang berdasarkan aturan dan undang-undang melarang, namun sampai saat ini masih digunakan,” ujarnya pada pertemuan di RM Kareso and Garden, Kamis.

Selanjutnya dalam pertemuan itu Dinas Perikanan, PSDKP, UPI, dan Nelayan, memberikan masukan sebagai dasar untuk dibawa ke eksekutif dalam hal ini Pemkab Belitung.

Penasehat HNSI Kabupaten Belitung H Suhadi Hasan menambahkan bahwa HNSI akan mengambil sikap terkait dugaan mengenai kebijakan yang salah dan digunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab dalam penggunaan alat tangkap.

Pada kesempatan yang sama, Wakil Ketua HSNI Kabupaten Belitung Jasman mengungkapkan, dalam menerbitkannya suatu peraturan hal tersebut harus disosialisasikan sampai ke lapisan paling bawah (nelayan).

Terkait implementasi kebijakan larangan penggunaan alat tangkap jaring kongsi kata Jasman, jangan hanya melihat dari sisi benar salahnya saja aturan itu. Namun ada hal yang lebih penting bila dilihat dari sisi lainnya. Seperti dampak sosial dan ekonomi terhadap kebijakan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah.

“Kita harapkan Menteri KKP sebaiknya memperhitungkan juga dampak ekonomi, sosial dan lingkungan penggunaan jaring Kongsi tersebut sebelum memutuskan tetap melarang atau membolehkan penggunaannya,” tandasnya. (rez)