HNSI Kirim Surat Kepada Menteri Susi

by -

*Untuk Mendukung Proses Hukum Pra peradilan DKP
MANGGAR – Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Kabupaten Beltim dan Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) Komunitas Pecinta Laut (Kopel), mengirimkan surat resmi yang ditujukan kepada Menteri Kelautan dan Perikanan terkait permintaan untuk menerapkan Peraturan Menteri nomor 42 tahun 2014.

Ini juga merupakan bentuk dukungan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Beltim yang sedang di praperadilkan sejumlah nelayan di Tanjungpandan terhadap proses hukum atas penggunaan alat tangkap ilegal.

Kepala DKP Beltim, Ferizal, membenarkan HNSI dan Pokmaswas Kopel mengirimkan surat kepada Menteri pada awal pekan ini.

“Kalau tidak salah, hari selasa dikirim (surat-red). Kita dapat kopian surat saja. Intinya, agar penerapan Permen 42 itu, diterapkan secara benar dan merata di seluruh wilayah NKRI,” ujar Ferizal, Kamis (18/6) kemarin.

Disinggung kaitan surat kepada Menteri dengan pemeriksaan nelayan oleh DKP, Ferizal enggan berkomentar jauh. Menurutnya, Permen 42 memang terkait dengan larangan penggunaan alat tangkap ilegal.

“Tidak secara eksplisit menuliskan itu di dalam surat, tetapi ketika sudah mengupas Permen 42 sudah jelas arahnya ke sana,” kata Ferizal.

Ferizal menambahkan, pemeriksaan nelayan yang menjadi tersangka penggunaan alat tangkap ilegal beberapa waktu lalu, tetap berjalan dan hampir rampung. “Kalau proses penyidikan sudah hampir rampung, sekitar 90 persen dan akan segera dilimpahkan,” tegasnya.

Menurutnya, pemeriksaan tersangka telah melibatkan saksi ahli guna memastikan jenis alat tangkap yang digunakan. Setelah dilakukan pengecekan, alat tangkap jenis Moro ami termasuk alat tangkap yang dilarang.

“Saksi ahli dari Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan (BP3) Medan. Konsultasi dengan pihak terkait sudah dilakukan, dengan kejaksaan dan kepolisian akan terus dilakukan (koordinasi, red),” tandasnya. (feb)