Honorer Jangan Menuntut Jadi PNS

by -

SUNGAILIAT – Sebanyak 2.050 tenaga kontrak di Kabupaten Bangka dipanggil Sabtu (7/1) lalu untuk serentak menandatangani kontrak sebagai honorer tahun 2017. Penandatangan kontrak yang langsung antara honorer dengan kepala SKPD masing-masing disaksikan Bupati Bangka Tarmizi Saat beserta Sekda Bangka Fery Insani, asisten dan staf ahli.

Tarmizi mengatakan, pihaknya memberi perhatian kepada honorer Pemkab Bangka termasuk telah dilakukan pengiriman surat ke Kemenpan RB untuk memperjuangkan status honorer menjadi tenaga P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja). Ia pun berharap penandatangan kontrak merupakan kesepakatan antara honorer dengan pemerintah daerah untuk melaksanakan tugas sebaik mungkin.

Terkait perjanjian kontrak yang ia sempat bacakan mengatur tentang masa kontrak selama satu tahun. Hak para honorer antara lain menerima gaji setiap bulan dan hal lainnya, seperti BPJS. Ketentuan lainnya, honorer tidak diperkenankan menuntut diangkat menjadi pegawai negeri sipil kecuali ada aturan yang mengaturnya. Bersedia diberhentikan apabila melakukan tindak pidana, sakit permanen, telah berusia 55 tahun 0 bulan.

“Termasuk terjadinya perampingan organisasi atau pemerintah daerah tidak memiliki kemampuan untuk membayarnya. Bila diberhentikan karena ketentuan itu tidak ada menuntut pesangon, tapi kita sudah menghitung apa yang bisa kita berikan tahun ini,” ujar mantan Sekda Bangka ini.

Ditambahkannya, ia meminta honorer mensyukuri apa yang ada dengan menjaga nama baik diri sendiri dan Pemda Bangka serta disiplin. Kontrak honorer diikat dengan 3 perjanjian, yakni antara honorer dengan Pemkab Bangka dalam hal ini Bupati Bangka, honorer dengan kepala SKPD dan honorer dengan PPTK di masing-masing SKPD.

“Jadi tiga lapis perjanjian, selama ini hanya satu lapis sering jadi masalah. Maka kita buat tiga sebagai dasar hukum,” pungkasnya.

(trh)