Honorer K2 TMS Masih Belum Puas

by -

*Adukan Lagi Nasib ke DPRD

TANJUNGPANDAN-Sejumlah tenaga honorer kategori dua (K2) yang dinyatakan tidak memenuhi syarat (TMS) oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) Kantor Regional (Kanreg) Palembang, rupanya tidak akan berhenti berjuang. Buktinya, Rabu (11/2) kemarin, mereka kembali mendatangi Kantor DPRD Belitung meminta kepastian terkait kejelasan status kelulusan mereka.
“Malangnya nasib kami yang sudah lulus. Tetapi tak dapat terima SK (Surat Keputusan,Red) dan NIP. Kenapa gak dari awal saja dinyatakan TMS? Padahal, pemberkasan kami sudah dilakukan dan dimintai beberapa kali,” tulis salah seorang Honorer K2 dalam secarik kertas berjudul “Nasib K2 yang lulus terkatung-katung”.
Anggota Komisi I DPRD Belitung Syamsudin mengatakan, pihaknya akan siap memfasilitasi tenaga Honorer itu ke Badan Kepegawaian Negara Kantor Regional (Kanreg) Palembang. “Kalau dari kami (Komisi I DPRD Belitung,red) tak jadi masalah. Kami siap akan fasilitasi mereka (honorer,red) itu,” kata politisi dari Fraksi Partai Amanat Pembanguan Sejahtera.
Lanjut Syamsudin, honorer K2 yang telah dinyatakan lulus dalam seleksi oleh Panselnas (Panitia Seleksi Nasional), itu mereka hanya lulus pada seleksi tahap pertama. Sedangkan untuk seleksi pemberkasan, mereka dinyatakan TMS. “Jadi, seleksi secara tertulis memang mereka lulus. Tetapi, untuk seleksi pemberkasan yang dilakukan secara internal oleh BKN, mereka (honorer K2) dinyatakan gagal,” terangnya.
Lantas yang menjadi pertanyaan balik bagi tenaga honorer K2 itu, kata Saymsudin, kenapa mereka sudah lulus. Tetapi, bisa di batalkan. “Seharusnya honorer itu harus paham juga. Kemungkinan, mereka (honorer,red) mengira sudah lulus. Lantas, sudah tidak ada kendala lainnya lagi. Padahal, itu masih ada. Ya, itu tadi, soal pemberkasan,” katanya.
Syamsudin juga mengatakan, alternatif terakhir yang sedang diperjuangkan oleh pihak Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) yakni, akan diupayakan untuk diangkat menjadi PNS atau P3K. “P3K itu semua haknya tetap dibayar oleh pemerintah. Hanya saja, uang pensiunnya itu tidak ada,” jelasnya.
Dia menambahkan, kemungkinan juga akan dilakukan analisa secara lebih jelas. Artinya, ketika Sekolah/Instansi hanya membutuhkan pegawai sebanyak yang sesuai dengan kebutuhannya. Maka, tidak bisa menambah atau memasukkan pegawai lagi. “Misalnya, kalau sekolah hanya butuh sebanyak lima orang. Itu tidak bisa dimasukkan tujuh orang,” Kata Syamsudin.
Sementara itu, berdasarkan informasi yang diperoleh harian ini. Sebelumnya pihak BKD Belitung telah mengedarkan surat dari BKN Kanreg Palembang. Dalam edaran surat tersebut, tertuang Pasal 6 a Ayat 9 atas PP No 56 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas PP Nomor 48 tahun 2005, yang mengatur tentang pengangkatan tenaga honorer menjadi CPNS.
Dalam muatan pasal tersebut diterangkan secara lugas, bahwa tenaga honorer yang dinyatakan lulus ujian sebagaimana dimaksud pasal tersebut,tetapi kemudian diketahui tidak memenuhi persyaratan administrasi, maka tidak dapat diangkat atau bisa dibatalkan menjadi CPNS.(mg2)