IKT Timah Datangi DPRD Babel: Kami Ingin IUP Tetap Utuh!

MUNCULNYA wacana usulan untuk penghapusan sebagian Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah (persero) Tbk, akhirnya mendapat reaksi dari pekerja PT Timah (persero) Tbk yang tergabung dalam Ikatan Karyawan Timah (IKT).

RajaBackLink.com

Rabu kemarin (31/7), puluhan pekerja tersebut mendatangi kantor DPRD Bangka Belitung (Babel) guna mendapatkan kejelasan tentang wacana tersebut dan menyampaikan pernyataan sikap IKT untuk menjadi pertimbangan dalam kajian di dalam Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (RZWP3K).

Hadir menjumpai perwakilan IKT dalam audiensi yang berlangsung di ruang Badan Musyawarah (Banmus) tersebut, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya yang didampingi Wakil Ketua Tony Purnama dan Ketua Pansus RZWP3K. Tampak hadir juga empat ketua komisi DPRD Babel.

Ketua Umum IKT, Fauzi Trisana mengungkapkan, dalam pandangan IKT, penetapan RZWP3K idealnya harus berujung pada pada keteraturan antar sektor pembangunan daerah menuju ke arah yang lebih baik, bukan sebaliknya.

“Terkait hal tersebut, kami selaku representasi dari karyawan PT Timah sekaligus bagian dari masyarakat Babel, menyatakan sikap agar IUP perusahaan kami tetap utuh secara keseluruhan dan tidak dihilangkan dalam penyusunan RZWP3K,” jelasnya.

Serikat pekerja di lingkungan PT Timah ini juga meminta pihak yang terlibat dalam penyusunan RZWP3K untuk serius dan objektif memperhatikan aspek ekonomi masyarakat khususnya yang berkaitan langsung dengan usaha dan industri pertambangan timah.

“Sebab, keberlangsungan perusahaan adalah hajat hidup karyawan dan akan berimplikasi terhadap hajat hidup masyarakat secara luas,” ungkapnya. Dikatakan Fauzi, pernyataan sikap IKT sangat beralasan mengingat akan banyak sektor yang terdampak dari penghilangan zonasi tambang PT Timah.

“Dari aspek karyawan saja, saat ini jumlah karyawan organik sebanyak 4000-an karyawan. Belum termasuk jumlah tanggungan keluarga mereka yang diperkirakan sekitar 19.000-an orang,” jelas Fauzi.

Jumlah tersebut, diakui Fauzi belum termasuk jumlah pensiunan yang masih ditanggung perusahaan sebanyak 13.940 orang dan dengan tanggungan sekitar 27.880 orang. Belum termasuk vendor dan mitra usaha yang berkaitan langsung dengan supporting dan operasional PT Timah yang berjumlah sekitar 14.000 orang dengan total tanggungan mencapai 56.000 orang.

Baca Juga:  Mobil Pecah Ban, WNA Tabrak Pedagang & Motor

“Jadi kami perkirakan akan lebih dari seratus ribu orang akan terdampak langsung sebagai akibat terganggunya aktivitas PT Timah yang disebabkan hilangnya zona tambang strategisnya, itu pun belum termasuk dampak ikutan ekonomi lainnya seperti Penerimaan Negara Pajak dan bukan pajak (PNBP), royalti, CSR dan sebagainya,” tukasnya.

Menanggapi perihal tersebut, Ketua Pansus RZWP3K Adet Mastur menerangkan kembali bahwa perda zonasi ini untuk mengatur pengelolaan wilayah yang laut, bukan untuk mengatur wilayah darat yang telah menjadi kewenangan dari kabupaten/kota dan dituangkan dalam Perda RTRW.

“Yang laut kita atur dari 0-12 mil sesuai dengan kewenangan provinsi, yang harus dikelola dan dimanfaatkan. Apakah itu pertambangan, perikanan, pelabuhan, pariwisata dan pipanisasi/kabel-kabel, semua diatur agar nelayan bisa hidup dengan zona perikanannya, orang tambang juga begitu dan pariwisata. Apalagi parisiwata kita sudah ditetapkan pemerintah sebagai 10 besar destinasi wisata di Indonesia, maka sektor pariwisata mesti kita akomodirkan juga,” ungkapnya.

Dan perlu diketahui juga, jelas Adet, bahwa laut Babel ini masuk dalam AKLI 1 Pelayaran. Oleh karenanya, menurut Ketua Komisi I itu, tidak mungkin alur Akli 1 ini ada sektor pertambangannya. “Makanya kita atur. Tidak hanya IUP PT Timah saja, swasta juga kita atur. Dan sampai detik ini kita belum pernah menghapuskan maupun menghilangkan (IUP PT Timah),” tukasnya.

Pihaknya juga berencana untuk melakukan rapat koordinasi dan konsultasi ke Kementerian ESDM berkenaan zero tambang khususnya di laut Belitung dan Belitung Timur berdasarkan hasil pertemuan Pokja RZWP3K dengan beberapa kementerian.

“Dan ini kesepakatan pusat, jadi bukan di pansus, bukan dprd, tapi kesepakatan dari PT Timah dengan pihak ESDM dan beberapa kementerian. Disini juga ada IUP swasta, mana yang CnC maupun non CnC, kita sendiri mesti ada kajian untuk melihat mana yang berpotensi ada candangan timahnya mana yang tidak,” terangnya.

Lebih jauh ia menambahkan, bahwa perda ini akan mengatur untuk 20 tahun ke depan. “Kalau pun misalnya ada IUP masih aktif atau masih banyak (timah) di dalamnya ya silakan ditambang, kan di dalam pasal-pasal itu ada pasal peralihan yang mengatur IUP ini masih dapat bekerja, namun jika sudah habis akan kita manfaatkan untuk kepentingan yang lain, apakah pariwisata, perikanan dan lainnya. Ini yang kita atur,” paparnya.

Baca Juga:  PT AMA Acuhkan Panggilan Komisi III DPRD Belitung

Sementara itu, Ketua DPRD Babel Didit Srigusjaya juga menegaskan bahwa Perda RZWP3K ini dibuat bukan untuk menghapus sektor pertambangan, melainkan untuk memberikan tata ruang wilayah untuk sektor lainnya agar dapat memberikan manfaat lebih bagi daerah dan masyarakat.

“Bukan untuk menghilangkan sektor pertambangan, tetapi menata sektor pertambangan dan memberi ruang juga kepada sektor wisata, sektor kelautan dan sektor-sektor lainnya, karena di kita ini kan bukan hanya sektor pertambangan, ada juga potensi sektor kelautan kita bagus,” kata Didit.

Didit menjelaskan, IUP PT Timah adalah milik negara, jadi untuk penghapusan IUP itu merupakan wewenang pihak Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM). “Tentang untuk menghapus IUP PT Timah itu kan wewenang daripada pihak ESDM,” ujarnya.

Lebih lanjut ia menyampaikan, sektor pertambangan untuk wilayah Kabupaten Belitung dan Belitung Timur telah sepakat untuk dihapus, karena kedua daerah itu masuk Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sektor pariwisata. ‘Untuk Belitung dan Belitung Timur itu sudah sepakat dizerokan (dikosongkan-red) berdasarkan kesepakatan Pokja dengan para kementerian di pusat,” terangnya.

Didit menjelaskan, Perda RZWP3K ini teknisnya ada di pemerintah pusat. “Setelah Perda ini selesai, Ini akan dibahas di 44 kementerian, mereka lah yang akan punya data, mana yang punya potensi laut, mana potensi wisata dan mana potensi pertambangan. Maka dari itu kita akan dialog, diskusi,” ujarnya.

Dengan demikian, Didit memberikan apresiasi atas kunjungan puluhan karyawan PT. Timah ini untuk menyampaikan pernyataan sikap kepada DPRD Babel. “Jadi saya hargai mereka datang Ke DPRD untuk menyampaikan pernyataan sikap yang menjadi resah gelisah kita. Yang jelas kita tidak ada niat ingin menutup timah, alangkah bodohnya DPRD ini, jadi nggak ada sama sekali,” tandasnya.(jua)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply