Ingin Dapat Jaminan

by -

Tak Perlu Jadi PNS

MANGGAR – Terhitung sejak 1 Juli 2015, karyawan yang bekerja di sektor formal berhak mendapatkan hak yang sama dengan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Hak-hak tersebut diatur dalam Undang-Undang nomor 40 tahun 2004, UU nomor 24 tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional dan BPJS Ketenagakerjaan serta PP nomor 44, 45 dan 46 tahun 2015.

“Karyawan harus memahami bahwa per Juli 2015 sudah punya hak yang sama dengan PNS. Tidak perlu lagi berlomba-lomba masuk PNS,” ungkap Doni Dolay selaku Kasi Hubungan Industrial pada Dinsosnakertrans Beltim, kepada Belitong Ekspres, Jum’at (4/9) kemarin.

Salah satu hak karyawan yang mulai disosialisasikan adalah jaminan hari tua sebagaimana diatur dalam PP nomor 46 tahun 2015. Didalamnya diatur ketentuan iuran jaminan hari tua dengan persentase 5,7 persen, yang dibagi menjadi 2 persen tenaga kerja dan sisanya 3,7 persen perusahaan.

Selain itu, PP nomor 45 tahun 2015 juga mengatur hak karyawan untuk mendapatkan jaminan pensiun. Aturannya, persentase iuran sebesar 3 persen dibagi menjadi 1 persen tenaga kerja dari upah dan 2 persen perusahaan dari upah.

“Program jaminan pensiun diterapkan untuk perusahaan besar menengah sudah memiliki hak yang sama. Untuk Kabupaten Beltim sedikitnya sudah ada sekitar 7 perusahaan yang termasuk besar menengah,” ujar Doni.

Dikatakan Doni, kriteria perusahaan yang dianggap besar dan menengah dilihat dari nilai investasi dan jumlah tenaga kerja yang dipekerjakan. Perusahaan-perusahaan tersebut, juga diminta mematuhi dan menjalankan aturan yang berlaku.

“Setelah disosialisasikan dengan pendekatan persuasif, diharapkan nantinya mereka (perusahaan) sudah mengikuti. Kita (Disnakertrans) menjalankan amanah 1 tahun 70 tentang perlindungan terhadap keselamatan kerja,” jelasnya.

Doni menambahkan, dalam hal melakukan pengawasan, Dinsosnakertrans berusaha meminta perusahaan mendaftarkan seluruh karyawan untuk mendapatkan perlindungan.

“Hingga saat ini, sudah 75 persen terdaftar yang bekerja di sektor formal. Kita akan terus melakukan pengawasan terkait pelaksanaan dilapangan terutama yang ada hubungan industrial,” tuntasnya. (feb)