Ingin Timah Naik, Stop Penyelundupan

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Sukrisno Harapkan Aparat Penegak Hukum Perketat Pengawasan

PANGKALPINANG – Direktur PT Timah (Persero) Tbk, Sukrisno mengharapkan aparat penegak hukum memperketat pengawasan penyeludupan timah, untuk menaikkan harga timah di pasar internasional. “Jika penyeludupan timah ini terus berlangsung, maka sulit untuk menaikkan harga timah ini,” kata Sukrisno, usai diskusi masalah pertimahan dengan Komisi III DPR RI di Mapolda Kepualauan Bangka Belitung, Selasa (21/4).
Saat ini, kata dia, PT Timah, perusahaan pengolahan swasta dan eksportir timah yang difasilitasi Pemprov Kepulauan Bangka Belitung, sepakat mulai April tahun ini membatasi ekspor timah untuk mendongkrak harga timah di pasar dunia. “Pembatasan ekspor timah ke berbagai negara tujuan sangat bagus untuk mendongkrat harga timah. Saat ini harga timah masih rendah,” ujarnya. Sebelum kesepakatan pembatasan ekspor ini, kata dia, pihaknya sudah menganjurkan ke pemerintah untuk segera membatasi ekspor komoditas tambang ini.
“Sebelumnya, kami sudah berkoordinasi dengan Kementerian ESDM untuk membatasi ekspor agar harga timah di pasar dunia naik,” ujarnya. Namun demikian, kata dia, pembatasan ekspor ini juga diiringi pengawasan yang ketat agar tidak ada lagi penyuludupan timah ini. “Ekspor timah ini resmi, tetapi ekspor yang tidak resmi ini yang akan membuat harga timah terus rendah,” ujarnya. Berdasarkan hasil kesepakatan bulan lalu, ekspor timah terhitung April tahun ini dibatasi menjadi 4.500 ton per bulan, dengan rincian PT Timah Tbk mendapatkan jatah ekspor 2.500 ton dan perusahaan smelter swasta seyak 2.000 ton per bulan.
Sementara, Gubernur Babel Rustam Effendi mengharapkan royalti timah dapat dinaikkan menjadi 10 persen dari hasil tambang dan ekspor komoditas tambang itu. “Mudah-mudahan dengan adanya kunjungan Komisi III DPR RI ini, dapat mempercepat upaya pemerintah daerah menaikkan royalti timah dari tiga persen menjadi 10 persen,” kata Rustam. Ia menjelaskan, peningkatan royalti penambangan dan niaga timah ini dalam upaya mempercepat pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. “Jika memang sulit memberikan royalti 10 persen, paling tidak enam persen saja, masa kita yang punya wilayah dapat tiga persen saja,” ujarnya.
Sementara itu terkait saham pertimahan, kata dia, sampai saat ini pemerintah provinsi tidak memiliki saham dalam niaga timah. “Timah ini punya kita, masa kita tidak memiliki saham apa-apa. Padahal di daerah lainnya, perusahaan milik pemerintah memberikan saham kepada pemerintah daerahnya, misalnya, Semen Gresik dan Semen Padang memberikan saham kepada pemerintah daerah,” ujarnya. Dengan adanya saham milik pemerintah daerah di perusahaan timah, kata dia, maka pemerintah daerah bisa dilibatkan dalam menanggani masalah pertimahan ini. “Selama ini, kita hanya sebagai penonton dan tidak bisa berbuat apa-apa dalam mengatasi masalah pertimahan ini,” ujarnya.
Menanggapi itu, Komisi III DPR RI menyatakan siap membantu Pemprov untuk meningkatkan royalti dari hasil timah di daerah itu. “Ada persoalan royalti yang diterima pemerintah provinsi yang hanya menerima royalti timah tiga persen,” kata Ketua Tim Kunjungan pada Komisi III DPR RI, Desmond Junaidi Mahesa. Ia menilai, royalti yang diterima pemerintah provinsi sangat kecil dalam meningkatkan pembangunan daerah dan kesejahteraan masyarakat. “Sudah seharusnya, pemerintah provinsi sebagai tuan rumah mendapatkan royalti lebih besar dari perusahaan tambang dan eksportir timah ini,” ujarnya.
Tidak hanya itu, kata dia, Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi juga berkeinginan BUMD juga ikut dalam bursa perdagangan pertimahan ini. “Gubernur ingin ada bursa lain. Apakah itu dari swasta, pemerintah daerah dan pusat, agar tidak terkesan akal-akalan,” ujarnya. Ia mengatakan, catatan-catatan ini, membuat kami memberikan masukan kepada pemerintah untuk lebih mempersiapkan peraturan-peraturan yang jelas yang tidak merugikan masyarakat. “Inilah tugas kami sebagai wakil rakyat dalam memperjuangkan kepentingan masyarakat,” ujarnya.
Jadi, kata dia, kunjungan ini semata-mata ingin menemukan catatan-catatan atas kekurangan apa dalam persoalan tata pengelolaaan penambangan dan niaga pertimahan ini. “Saya menilai, sangat gamblang dari PT Timah, pelaku usaha dan pemerintah daerah dalam mengatasi masalah hukum timah ini, sehingga rakyat Bangka Belitung tidak menikmati sumber daya alam ini,” ujarnya.
Untuk itu, kata dia, pihaknya akan melakukan pengawasan kontrol dalam masalah pertimahan ini. Dari yang tidak maksimal menjadi maksimal. “Bagaimana upaya perusahaan penambangan dan pemerintah daerah dalam mempersiapkan pasca timah, agar masyarakat bisa bertahan dan hidup yang lebih kedepannya,” ujarnya.
Pada diskusi pembahasan masalah pertimahan itu, dihadiri Gubernur dan Wakil Kepulauan Bangka Belitung, Rustam Effendi, Hidayat Arsani, Dirut PT Timah Tbk, Ketua DPRD Babel, Kapolda, Danlanal, Kejati dan tamu undangan lainnya.(ant/rb)

Baca Juga:  IKT Timah Datangi DPRD Babel: Kami Ingin IUP Tetap Utuh!

Rate this article!
Tags:
author

Author: