Ini Menyangkut Tempat Nafkah

by -

* Nelayan Matras Tetap Tolak KIP & KK
* Sudah Ada Intimidasi ke Nelayan

SUNGAILIAT- Terkait merebaknya kembali rencana Kapal Isap Produksi (KIP) di Perarian Laut Pantai Matras, pria yang akrab disapa Bang Pit mewakili warga Matras Kecamatan Sungailiat mengatakan, secara lisan belum ada keputusan masuknya KIP di wilayah perairan laut Matras, tetapi pada intinya masyarakat menolak KIP dan kapal keruk untuk menambang timah di Perairan Patras.
Alasan penolakan menurut Pit salah satunya karena akan merusak ekosistem laut dan sekitarnya di laut. Dampak lain bila KIP masuk ke perairan laut Pantai Matras akan banyak lagi menyebabkan masalah, terutama untuk ibu-ibu yang memiliki suami dengan profesi nelayan akan kehilangan penghasilan tambahan. Sebab selama ini istri nelayan membantu suami untuk pengolahan ikan yang tidak dijual ke pasaran guna dibuat sebagai cemilan.
“Jadi nelayan telah mensumbangsih ekonomi masyarakat Matras, karena suaminya berhasil nangkap ikan, ikan bagus dijual ke pasar, ikan tidak bagus oleh ibu-ibu dibuat cemilan makan seperti pempek, bujan. Jadi ekonomi sudah berjalan sekali, jadi itu alasan masyarakat Matras untuk menolak kehadiran kapal isap dan kapal keruk di wilayah Matras itu,” terang Pit di kediamannya di Kelurahan Matras, kemarin.
Dampak yang luas tersebut dipastikan akan mematikan aktifitas ibu-ibu nelayan bila masuk KIP maupun kapal keruk. Secara tegas pihaknya menyatakan kalau bisa ditunda dulu, selanjutnya perlu sosialisasi dan duduk bersama antara pihak pengusaha dan masyarakat Matras.
“Arti kata tunda, sebelum adanya sosialisasi titik temu maksud kami sebagai masyarakat, KIP jangan masuk dulu. Bukan dalam arti kata tidak memberi, tapi tergantung pada masyarakat nanti. Kami hanya perwakilan mereka. Saya ditunjuk masyarakat untuk menjadi wakil mereka, tapi kalau mereka mengatakan silahkan, kami tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kembalinya ke masyarakat. Sejauh ini masyarakat Matras 60 sampai 70 persen masih menolak, kita dapat informasi dari mereka, mereka tetap menolak. Itu pada intinya,” jelas Pit.
Sementara itu juru bicara Aliansi Pemuda dan Mahasiswa Kabupaten Bangka, Ikrar Ramadhan mengatakan, dari awal permasalahan pihaknya terus memantau dan melalui komunikasi intens terus membawa aspirasi masyarakat secara menyeluruh. Dalam beberapa pekan terakhir pihaknya memantau keresahan di masyarakat atas isu KIP semakin meningkat.
“Ada hal yang membuat kami kecewa yakni kepentingan dalam masuknya KIP adalah oknum-oknum yang mengaku mewakili nelayan, tapi tidak jelas. Mereka tidak pernah melakukan koordinasi dengan masyarakat, jadi dalam hal ini kawan-kawan dari masyarakat memberi mandat kepada Bapak Syamsu Budiman,” ungkap Ikrar yang sejak awal keras menolak KIP di Matras ini.
Pihaknya juga memantau pada dua minggu lalu terjadi intimidasi terhadap masyarakat yang ada di Matras kepada nelayan atas nama Amran. Ini disampaikan oleh salah satu oknum yang mengaku bekerja di perusahaan plat merah yang bermaksud memasukkan KIP ke Matras. Point-point intimidasi disampaikan kepada istri Amran, untuk meminta menandatangani persetujuan masuknya KIP ke perairan laut Pantai Matras.
“Di situ ada point kalau ada demontrasi Pak Amran pertama kali kami ciduk. Pertanyaannya mereka ini polisi atau siapa?,” ujarnya.
Pihaknya menyesalkan intimidasi kepada masyarakat karena menyangkut keamanan dan ketertiban masyarakat yang jadi terusik. Seharusnya pihak-pihak manapun yang berkeinginan memasukkan KIP melakukan sosialisasi terbuka.
“Kalau mau sosialisasi datang lah ke sini. Harap ketika datang ke kampung ini melalui Lurah dulu, apalagi isu ini lintas sektoral, jangan kira di Matras saja. Untuk sosialisasinya kita minta pola sosialisasi terbuka, jadi masyarakat jangan dikotak-kotakan,” sebutnya.
Keresahan yang dikhawatirkan pihaknya adalah gejolak akibat rekayasa yang ada. Namun di sisi lain pihaknya akan mengikuti apapun yang terjadi di masyarakat dengan tetap memiliki harapan besar tambang laut ditolak. Hal tersebut dengan alasan antara lain karena perairan laut Pantai Matras merupakan zona tangkap ikan dan zonasi pariwisata.
“Kita mengakui timah jasanya besar sekali. Kita ini anak-anak yang lahir dari jasa penambangan mulai zaman Belanda dulu, namun penyelenggaraannya jangan di tempat wisata ataupun zona tangkap ikan nelayan tradisional yang ada di sini,” pungkasnya.(trh)