Ini Temuan BPK di Pemkab Bangka

by -

    SUNGAILIAT – Bupati Bangka, Tarmizi Saat mengakui, hingga saat ini, Pemerintah Kabupaten Bangka baru satu kali mendapat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan sejak dua kali terakhir ini kembali menjadi wajar dengan pengecualian (WDP), karena ada beberapa temuan yang masuk dalam laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
    “Selama saya menjadi bupati, baru satu kali kita dapat WTP, dan dua kali ini, kita dapat WDP lagi, karena sampai tahun 2013 itu ada 17 item temuan, yang sudah ditindaklanjuti baru 14 item, masih ada 3 item,” ujarnya. Tiga item temuan yang hingga saat ini belum selesai ditindaklanjuti, menurut Tarmizi, yakni, ada sisa tambahan yang harus dibayarkan Zaki Kadogri, yang sebelumnya menjabat sebagai Kabag Humas pada kegiatan MDIGIS, yang sisanya masih Rp 16 juta, baru dikembalikan Rp 6 juta, dan sudah dinonjobkan.
    Sedangkan untuk temuan kedua ada pada CV KITATA yang masih tersisa Rp 10,6 juta, tidak bisa dibayarkan karena sudah bangkrut menjadi pemborong, dan temuan ketiganya, ada pegawai Pemprov Babel belum mengganti rugi satu unit motor yang hilang senilai Rp 9 juta lebih, namun Ia hanya mau membayar Rp 1 juta saja. “Dan tiga alasan tidak dapat WTP itu, karena BUMD PT BGN tidak ada laporan keuangan, PDAM yang uangnya digelapkan bendahara, workshop yang disewakan ke Babar, setoran dari desa masuk ke kantong pribadi,” terang Tarmizi.
    Dengan empat alasan itulah, menurut Tarmizi, Pemkab Bangka tidak bisa mendapat WTP, sehingga BPK RI menilai  etikad Pemkab Bangka tidak bagus dan mentalnya sudah rusak. “Saya tidak menutup-nutupi, karena saya sendiri PNS, dan saya ingin ada perubahan lebih baik. Kalau masalah aset, tidak ada persoalan, termasuk aset daerah, SD/SMP sudah ada sertifikat semua,” tandasnya. (eza)