Isyak: Pengurus BUMD Harus Presentasi

by -

*DPRD Diminta Aktif Pantau Proyeksi dan Kinerja BUMD

TANJUNGPANDAN-Menyusul dilantiknya jajaran Dewan Komisaris dan Direksi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) PT. Belitong Mandiri, Wakil Ketua DPRD Belitung Isyak Meirobie mendesak kepada komisi di DPRD  untuk meminta pemaparan para komisaris dan direksi baru tersebut. Presentasi di hadapan DPRD ini penting untuk mengetehaui proyeksi setahun ke depan dari para pengurus BUMD tersebut.
“Strateginya apa dan targetnya seperti apa pula dalam satau tahun ke depan. Ini (menjalankan BUMD, Red)  bukan sarana uji coba. Kalau perusahaan swasta begitu rugi ya tutup, tapi ini BUMD yang menggunakan anggaran rakyat,’’ ujar Isyak kepada Belitong Ekspres dalam rilis yang disampaikan, pekan lalu.
Menurut Isyak, BUMD tersebut didirikan berdasarkan Perda nomor 2 tahun 2008. Dalam pasal 11 ,12,13 Perda tersebut diatur tentang mekanisme Pengangkatan dewan komisaris dan direksi. Lantas, dalam pasal 12 ayat 4 dan pasal 14 ayat 4 berbunyi bahwa untuk pertama kalinya pengangkatan dewan komisaris /direksi diusulkan oleh bupati berdasarkan persetujuan DPRD.
Karena itu, lanjut dia, menyangkut BUMD PT. Belitong Mandiri, saat ini dewan komisaris dan direksinya bukan lagi pertama kali, maka tidak perlu persetujuan DPRD.
Namun demikian, melalui RUPS ( rapat umum pemegang saham) sesuai pasal 11 perda tersebut, persoalannya adalah pemegang saham di BUMD ini adalah Pemerintah Kabupaten Belitung melalui penyertaan modal, dan merupakan bagian kekayaan daerah yang dipisahkan.
Karena itu, penyertaan modal dari dana APBD, sudah sepatutnya DPRD sebagai salah satu unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah yang juga memiliki fungsi anggaran, dapat diinformasikan secara tertulis dan resmi. Termasuk dilaporkan secara berkala walau bersifat tembusan terkait proses penyelenggaraan BUMD tersebut, apalagi RUPS.
Langkah itu penting dilakukan mengingat, RUPS menyangkut juga evaluasi dan merencanakan target kinerja serta strategi BUMD untuk meraih keuntungan ke depan. Jadi, bukan semata mata menetapkan komisaris dan direksi. “Kami harapkan agar jajaran komisaris dan direksi BUMD ini segera mempresentasikan rencana kerja mereka, serta target yang akan dicapai di tahun 2016 mendatang,’’ tegasnya.
Lebih jauh Isyak mengatakan, sebenarnya RUPS ini sudah terlambat. Sebab, semestinya di akhir tahun buku yakni bulan Desember atau Januari dilakukan, agar target keuntungan yang mau diraih terukur. “Saya tidak mengerti apakah audit pemeriksaan keuangan olrh BPK RI menyebabkan keterlambatan ini. Untuk diketahui bahwa BUMD ini didirikan untuk bergerak di bidang bidang yang sangat potensial seperti tercantum dalam pasal 6 yakni;  jasa kepariwisataan, Kelautan dan perikanan, jasa transportasi umum, industri dan perdagangan, jasa kepelabuhanan, pertambangan umum, Biro jasa dan Usaha usaha lain sesuai ke utuham yang diputuskan dalam RUPS.
“Maka, kalau kita menyimak pasal tersebut, sebenarnya pemerintah daerah melalui BUMD ini semestinya bisa menambah kekayaan daerah dengan meraih keuntungan yang maksimum,lihat saja ruang gerak BUMD ini begitu prospektif,’’ katanya.
Ditambahkan, jika pengurus bisa memberikan keyakinan dan optimisme serta ada garansi keuntungan yang mencerminkan maksud dibentuknya BUMD ini sejak 2008 lalu, maka dalam badan anggaran DPRD akan pertimbangkan penambahan modal. Tapi, jika sebaliknya, maka sebaiknya BUMD perlu dipertimbangkan untuk bekerjasama dengan pihak lain yang lebih profesional.
“Saya juga berharap ke depan BUMD jangan dijadikan pundi pundi untuk berbagi upeti bagi oknum-oknum, tapi lebih kepada bagaimana meningkatkan penghasilan daerah yang berujung kepada peningkatan pembangunan ekonomi di masyarakat Belitung,’’ katanya.(ade/agu)