IUP PT Timah Tbk Produk Undang-Undang

PT TimahPotensi Kerugian Rp 151,6 T, Jika…

belitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – DPRD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) kini sedang merampungkan pembahasan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K). Dalam pembahasan sempat menuai pro dan kontra terkait pemanfaatan zonasi yang akan digunakan.

RajaBackLink.com

Beberapa kurun terakhir, sejumlah masyarakat menyampaikan sikapnya terkait zonasi yang masih dalam pembahasan. Rancangan Perda Zonasi telah disampaikan Pemprov Babel 30 Oktober 2018, dan sempat mandek sekitar dua tahun.

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saeful Hak mengatakan Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah merupakan produk Undang-Undang sebagaimana yang tertuang dalam Undang-Undang no 4 tahun 2009.

Sebagai produk undang—undang, ia menyebutkan seharusnya harus diberikan kepastian hukum dan kepastian berusaha. Sehingga dalam penyusunan RZWP3K semestinya memperhatikan IUP yang sudah existing dan merupakan produk hukum legal.

“IUP itu produk hukum yang legal dan existing yang berdasarkan Undang-Undang no 4 tahun 2009 dan turunannya. Yang saat itu belum keluar yang namanya zonasi, harusnya sebagai negara hukum memberikan kepastian hukum. Dimana produk yang sudah eksis harus diakomodir,” kata Yunus belum lama ini.

Kementerian ESDM tetap komitmen agar IUP yang sudah eksisting untuk tetap diakomodir dalam RZWP3K. Pasalnya jika tidak akan berimpilkasi pada banyak hal. Tidak hanya pendapatan negara dan daerah, melainkan juga gelombang pemutusan hubungan kerja.

“Ini perlu dan harus diakomodir, karena produk undang-undang. Mungkin untuk yang baru perlu dipertimbangkan untuk tidak, tapi kalau yang sudah existing dan sesuai dengan aturan harusnya diakomodir,” tegasnya.

Baca Juga:  PT Timah Serahkan Bantuan di Turnamen Kasti Gantung

Menurutnya, akan sangat sulit untuk menghapus IUP PT Timah Tbk, sebab IUP merupakan produk Undang-Undang yang sudah ada sebelum adanya perda zonasi ini. “Sulit untuk menghapus, karena ini kan produk undang-undang. Ini akan sulit bahkan tidak bisa dihapus karena undang-undang kan sudah lebih dulu, masa dikalhakan oleh perda,” ujarnya.

Terpisah, Gubernur Babel, Erzaldi Rosman menyebutkan pro dan kontra masyarakat terkait pemnfaatan zonasi merupakan hal yang wajar. Pihaknya, menyerahkan sepenuhnya kepada DPRD terkait usulan RZWP3K.

“Kita serahkan ke DPRD, kami sudah mengusulkan ke DPRD sekarang ada yang pro dan kotra, pro dan kontra hal yang biasa, yang penting keputusannya untuk kebaikan bersama,” kata Erzaldi, Senin (26/8).

Disinggung soal banyaknya masyarakat yang menolak terkait pengahpusan IUP PT Timah Tbk, Erzaldi menegaskan IUP PT Timah merupakan produk Undang-Undang, dan pihaknya menyerahkan hal ini ke Kementerian. “Khusus untuk IUP PT Timah itu, produknya undang-undang. Dan ini kita serahkan ke kementerian, yang pasti ini produk undang-undang,” jelasnya.

Babel, kata dia masih sangat tergantung dengan tambang, 26 persen PDRB Babel masih tergantung dari sektor pertambangan. Pemprov Babel memang sedang mentransformasikan pertambangan ke pariwisata. Namun, bukan berarti tidak ada lagi proses penambangan.

“Ketergantungan timah ini masih tinggi, bukan berarti transformasi dari tambang ke tourism itu harus mematikan timah, enggak dong. Mumpung masih ada duit, dengan duit yang ada dari pengelolaan tambang yang profesional yang baik dan memperhatikan lingkungan ini, kita segera pindah ke sektor lainnya, Sehingga tambang berakhir kita sudah siap dengan lainnya,” ujarnya.

Baca Juga:  Penyusunan RZWP3K Mendapat Reaksi, Berpotensi Melanggar!

Pihaknya, juga terus mendorong perusahaan tambang untuk melakukan hilirasasi produk timah, sehingga nantinya akan memberikan nilai tambah bagi produk timah.

Potensi Kehilangan Pendapatan Hingga PHK Karyawan

Direktur Pembinaan dan Pengusahaan Mineral Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Yunus Saeful Hak menjelaskan jika IUP PT Timah Tbk tidak diakomodir dalam RZWP3K, maka negara akan kehilangan pendapatan sekitar Rp 151,6 triliun.

Saat ini, PT Timah Tbk memiliki sekitar 184 Izin Usaha Pertambangan (IUP) di laut, jika dikalkulasikan potensi cadangan yang tersedia sekitar 472 ribu metrik ton.

“Sumberdaya ini kira-kira hampir 472 ribu MT, anggap saja harga logam ini 19 Ribu USD/metrik ton dengan kurs Rp 14 ribu, maka potensi kehilangan kalau tidak kita tambang 151,6 Triliun income itu tidak bisa terambil. Jika dihitung lagi kontribusi terhadap negara iuran 9,1 miliar pertahun,” katanya.

Yunus menyebutkan, itu belum terhitung dari kehilangan potensi pajak, royalti, dan deviden yang tidak hanya berdampak pada keuangan nasional tapi juga pemerintah daerah provinsi maupun kabupaten/kota.

Tak sampai disitu, gelombang pemutusan hubungan kerja juga akan menjadi dampak jika IUP laut akan dihapuskan. “Kalau IUP di laut itu dihapuskan akibat dari penerapan zonasi akan berpotensi akan mengibatkan adanya pengurangan sekitar 1800 karyawan, dan iniperlu juga menjadi bahan pertaimbangan,” sebutnya. (rel)

Rate this article!
Tags:
author

Author: 

Leave a Reply