Izin Beer House Belum Lengkap

by -

//Rio: Tolak Beer House!
//David: Kami Minta Maaf

PANGKALPINANG – Wakil Walikota Pangkalpinang M.Sopian melakukan inspeksi mendadak (sidak) ke tempat La Bear, Beer House & Coffee Shop, yang menjual minuman berakohol. Padahal Cafe tersebut belum memiliki izin khusus penjualan mihol.
Dalam sidak tersebut Wawako bersama Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Mikro Kecil dan Menengah (Disperindagkop UMKM), Dinas Kebudayaan Pariwisata Pemuda dan Olahraga (Disbudparpora), Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dan Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu (KPPT) Kota Pangkalpinang mendatangi Beer House yang berada di Jalan Jenderal Sudirman depan Pujako, Pangkalpinang.
Di hadapan David, Owner La Bear, Sopian menegaskan bahwa usaha ini harus dilengkapi dahulu perizinan yang berhubungan dengan penjualan mihol. “Bekerja ini izin yang harus terdulu disiapkan. Masyarakat Pangkalpinang saat ini sedang ramai karena masalah ini, malah kita (Pemkot) yang kena imbasnya,” tegas Sopian Senin (21/9) kemarin.
Mantan Camat Rangkui ini mengaku pihaknya terpaksa mengambil langkah tegas dengan mendatangi La Bear untuk meminta agar melengkapi segala keperluan perizinan sebelum beroperasi. “Kalau tidak bertindak, besok-besok kita tidak tahu apa yang akan terjadi terhadap Cafe ini,” ujarnya.
Karena itu, menurut Sopian, pihaknya mengamankan sementara mihol yang ada di dalam La Bear sembari menunggu selesai perizinan. “Kami ingin Pangkalpinang ini sesuai aturan. Ingin berusaha penuhi syaratnya, jangan sampai masyarakat marah. Miholnya kami amankan. Saya jamin tidak ada yang minum,” kata Sopian.
Kepala Disbudparpora Akhmad Elvian mengatakan mengenai tempat Li Bear, Beer House & Coffee Shop, Disbudparpora belum ada mengeluarkan izin mengenai tempat dan jasa usaha minuman dan makanan.
“Belum ada untuk usaha jasa minuman dan makanan, sampai sekarang saya belum ada menandatangani izinnya,” kata Akhmad Elvian.
Ia menambahkan persyaratan yang harus dilakukan harus melalui rekomendasi Disperindagkop UMKM dan KPPT. “Persyaratan antara lain, harus memiliki SIG (Surat Izin Gangguan), Rekomendasi dari dinas kesehatan, IMB (Izin mendirikan Bangunan), lalu ia menjual minuman beralkohol harus mempunyai izin SIUP MB (Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol), yang dikeluarkan dari KPPT atas rekomendasi Tim, baru bila semua sudah lengkap ke Kita, untuk ada sertifikat dari lembaga sertifikasi usaha pariwisata (LSUP),” paparnya.
Sedangkan Kepala KPPT, Abdul Goni mengaku, sudah mengeluarkan beberapa perizinan terhadap La Bear, diantaranya, IMB dan SIG. Namun beberapa perizinan lainnya belum dikeluarkan.
Sementara David, pemilik usaha tersebut meminta maaf atas permasalahan tersebut. Dirinya mengaku juga terjebak dengan situasi. Disatu sisi, dirinya mendapatkan informasi La Bear harus beroperasi terlebih dahulu untuk kemudian perizinan lainnya menyusul. Namun ternyata prosedurnya tidak seperti informasi yang diperolehnya.
“Kami minta maaf, bukan tidak mengikuti prosedur yang ada. Kami diberitahu dari SIG harus urus ke Dinkes. Nah, kata Dinkes buka dulu baru bisa dikeluarkan izin yang lainnya. Saya tahunya prosedur seperti itu. Saya mohon maaf kepada Pak Wawako dan Pemkot Pangkalpinang,” akunya.
David berjanji akan menyelesaikan semua perizinan yang harus dikeluarkan. Saat ini pihaknya sedang menyusun semua perizinan yang dibutuhkan.
“Kita akan urus dahulu semuanya sambil tetap beroperasi. Tetapi kami sementara belum menjual minuman berakohol sesuai permintaan Pemkot Pangkalpinang,” tegasnya.
Asisten Manager, Hermanto, menambahkan, pihaknya membangun usaha ini dengan niat meningkatkan pariwisata di Ibukota Provinsi Bangka Belitung. Apa yang dilakukan adalah murni untuk kebaikan Pemkot untuk memajukan Pangkalpinang sesuai dengan Visit Pangkalpinang 2015.
“Semuanya sedang kita urus, cuma Miss saja, karena kami ingin sesuai aturan. Niat kami bukan hal negatif tetapi untuk memajukan pariwisata yang ada,” tukasnya.
Terpisah, Anggota DPRD Kota Pangkalpinang Rio Setiady, dengan tegas menolak keberadaan House of Beer di Kota Pangkalpinang. Dari namanya saja katanya, keberadaan gerai minuman keras tersebut sudah sangat meresahkan masyarakat.
Belum lagi terkait barang yang dijual yaitu varian bir atau minuman keras yang selama ini selalu dijaga, agar dijauhkan dari masyarakat khususnya para remaja. Hal ini seperti disampaikan Rio dalam rilisnya yang diterima wartawan harian ini, Senin (21/9) kemarin.
Rio mempertanyakan, manfaat yang didapat dari penjualan miras tersebut. “Saya kira nol besar! Maka dari itu, kami bersama komisi I akan segera menindaklanjuti keresahan masyarakat ini dan tentu kita tidak mau mengorbankan masa depan generasi muda Pangkalpinang, hanya demi pajak penjualan minuman beralkohol yang sama sekali tidak sebanding dengan daya rusaknya,” tegasnya.
Apa belum cukup banyaknya generasi muda yang menjadi korban miras? Saya kira akal-akalan saja jika toko miras tersebut hanya untuk orang tertentu, jelas teknisnya tak akan semudah itu,” ketus Rio.
Politisi PKS (Partai Keadilan Sejahtera) itu pun mengaku, bahwa telah banyak dihubungi oleh berbagai ormas dan OKP, seperti Pemuda Muhammadiyah Babel, Ikatan Dai Indonesia Pangkalpinang dan Lembaga Dakwah Kampus, yang kesemuanya menolak keberadaan House of Beer dan toko miras sejenisnya.
“Makanya kita akan lihat aspek legalitasnya apakah bermasalah atau bagaimana. Dan kita akan merekomendasikan sanksi bagi pejabat atau staf yang mengeluarkan izin usaha miras ini, karena jelas sangat meresahkan masyarakat. TetapiĀ  bukan hanya aspek hukum semata yang di perhatikan, lihat juga aspek psikologis dan sosial masyarakat kita,” bebernya.
“Kita ini hidup di mana? Kalau mereka buka toko miras di Eropa sana ya memang sudah biasa, tapi ingat ini adalah Pangkalpinang, sangat kental dengan adat ketimuran yang sangat sensitif terkait penjualan bebas minuman keras,” pungkasnya.(tya/iam)