Izin Gangguan Bisa Berdampak Negarif

by -

*Jika Hanya Ditujukan untuk Pendapatan Daerah

TANJUNGPANDAN-Fraksi Hanura DPRD Belitung meminta Bupati Belitung untuk menjelaskan secara kongkret atas rencana pembentukan Perda (peraturan daerah) tentang izin gangguan dan bangunan gedung. Sebab, jika perizinan hanya dimaksudkan sebagai sumber income (pendapatan daerah,red), maka ini tentu akan memberikan dampak negatif bagi pembangunan.
Demikian disampaikan juru bicara Fraksi Hanura Mintet sidang Paripurna DPRD Kabupaten Belitung dengan agenda Pandangan Umum Fraksi tentang empat rancangan peraturan daerah (Raperda), Senin (23/2) kemarin, di Ruang Sidang Paripurna DPRD. Rencananya lanjutan sidang dengan agenda jawaban eksekutif digelar Selasa (24/2), hari ini.
Menurut Mintet, berdasarkan Permendagri Nomor 27 Tahun 2009 disebutkan, bahwa pemberian izin gangguan merupakan kewenangan Bupati/Walikota mengatur teknis dan persyaratan pemberian izin gangguan. Termasuk berwenang mengatur sanksi bagi pelaku usaha yang tidak memiliki izin gangguan. “Jadi, yang perlu kami ketahui adalah bagaimana kebijakan saudara Bupati terhadap usaha-usaha yang tidak memiliki izin?,” tanya Mintet dalam paripurna DPRD Belitung yang sempat tertunda akibat indikasi boikot oleh sejumlah anggota DPRD.
Sementara Fraksi Partai NasDem menyikapi penyampaian empat raperda di dalam pansus nantinya. Sebab, raperda lebih cenderung bicara teknis pasal demi pasal. “Karena itulah, kami titipkan perjuangan pasal demi pasal kepada anggota fraksi di Pansus. Dan nanti personalia pansus yang akan mengumumkan besok,” kata Ketua DPD Nasdem Belitung Isyak Meirobie.
Wakil Ketua DPRD Belitung ini lebih jauh menjelaskan, Fraksi Nasdem tidak memberikan pandangan umum fraksi dalam sidang kali ini. Meski tak memberikan pandnagan, bukan berarti Fraksi Nasdem menyetujui empat raperda. Alasannya, ingin agar ada warna lain yang berbeda. Bukan karena kehilangan harapan.
“Pemaparan fraksi itu kan hanya memberikan poin atau harapan-harapan. Nanti kan, ada pandangan akhir. Pandangan akhir itulah yang membuat fraksi-fraksi menyatakan setuju atau tidak dengan yang sudah dibahas oleh pansus,” terangnya.
Ketua DPD Nasdem Beltiung itu menambahkan, seperti misalnya raperda bangunan gedung. Secara pribadi, saya titip ke Fraksi NasDem harus diperjuangkan. Setiap bangunan gedung yang berkaitan dengan kepariwisataan, wajib ada ornamen atau tradisional Melayu Belitung. “Sebab, kalau tidak. Berarti kita melek pariwisata. Pariwisata hanya jualan bibir saja. Belum hati,” tandasnya
Ketua DPRD Belitung Taufik Rizani sebagai pemimpin rapat menyatakan, sebanyak tiga orang anggota DPRD yang absen. Sehingga, paripurna berjalan lancar. “Jumlah anggota DPRD Belitung sebanyak 25 orang.Yang hadir hanya 22 orang. Dengan demikian kuorum terpenuhi,” kata Taufik.
Berdasarkan penelusuran Belitong Ekspres Senin (23/2) di Gedung dewan, tiga orang wakil rakyat Belitung yang absen (tak hadir) dalam rapat paripurna empat raperda yakni, MPF, FZ dan Sy.  “Dalam pemaparan Fraksi ini, DPRD Belitung menunjuk empat orang juru bicara fraksi untuk menyampaikan pandangan umumnya. Di antaranya, Junaidi Rahman, Mintet, Wahyu Affandi dan Saryadi,” sebut Taufik.(mg2)