Izin Lingkungan tak Bisa Dipakai Buat Nambang

*DLHD Akui Pengumuman Izin Lingkungan Ada Kesalahan

Surat-DLHD(f

TANJUNGPANDAN – Kepala Dinas Badan Lingkungan Hidup Daerah (DLHD) Kabupaten Belitung M Ubaidillah angkat bicara terkait kabar aktifitas penambangan Batu Granit di Desa Mentigi Kecamatan Membalong. Menurutnya surat pengumuman tentang rencana penerbitan izin lingkungan yang dikeluarkan tahun 2016 lalu, tidak bisa dipakai untuk melakukan aktifitas pertambangan. Sebab, surat pengumuman itu hanya sebagai pra syarat saja.

iklan swissbell

Namun demikian, Ubaidillah tidak mengomentari soal postingan izin lingkungan dan foto-foto aktivitas penambangan Batu Granit di media sosial facebook yang membuat masyarakat ‘gagal paham’. Bagaimana tidak, izin lingkungan yang diterbitkan BLHD (sekarang DLHD,red) diduga tidak nyambung alias tidak sesuai dengan fakta di lapangan.

Judul rencana izin lingkungan yang akan diterbitkan untuk kegiatan pembangunan taman wisata pemandian dan pemancingan di Kecamatan Sijuk. Namun, isinya malah untuk kegiatan penambangan Batu Granit di Desa Mentigi Kecamatan Membalong. Bahkan, diduga aktivitas penambangan itu telah merambah kawasan situs Cagar Budaya Gunung Ludai.

“Kalau sudah ada aktifitas, artinya sudah ada izin teknis dari pertambangan. Soalnya izin lingkungan tidak bisa dipakai buat aktifitas tambang, sebab hanya satu dari tujuh belas pra syarat,” jelas Ubaidillah pada Belitong Ekspres Jumat (16/6) menanggapi dugaan aktivitas tambang Batu Granit di wilayah cagar budaya di Desa Mentigi Kecamatan Membalong.

Ubaidillah menjelaskan untuk membahas suatu dokumen pihaknya terlebih dahulu akan membuat surat pengumuman tentang izin lingkungan. Apabila pada waktu pengumuman itu ditemukan ada komplen dari perorangan atau masyarakat, hal tersebut harus diselesaikan terlebih dulu. Jika tidak ada komplen berarti berkas itu akan dilanjutkan prosesnya.

Baca Juga:  Pelaku Penganiaya Kakek Penjual Bakso Diringkus!

Lebih lanjut ia menjelaskan, sedangkan untuk izin lingkungan itu sendiri akan dikeluarkan setelah melalui proses dan mekanisme yang sesuai dengan peraturan yang berlaku. Yang secara teknisnya harus mengikuti advice dari tata ruang dinas terkait.

“Ada diterbitkan izin Operasi Eksplorasi batu granit seluas 300 hektar kemudian perusahaan tersebut mau meningkatkan statusnya menjadi IUP Operasi Produksi (OP), dan salah satu persyaratanya di DLHD semacam izin lingkungan,”ujarnya.

Dia kembali mengatakan, sebelum mendapatkan izin lingkungan mereka harus meminta advicenya terlebih dahulu ke dinas yang membidangi tata ruang. Kemudian, dari bidang tata ruang mengecek apakah di lokasi tersebut terdapat situs sejarah dan lain-lain. Semula dari 300 hektar lahan tersebut tinggal lah 138 hektar. Nah, lahan seluas138 hektar itulah yang dilakukan pembahasan oleh BLHD.

“Jadi, kita hanya merekomendasikan lahan 138 hektar, di luar itu kami tidak bisa. Lantas, kalau OP-nya 900 hektar itu sudah di luar ranah kami. Jadi harus dipastikan terlebih dahulu luas izin perusahaan tersebut berapa hektar,”terangnya.

Oleh sebab itu kata dia, kegiatan penambangan hanya boleh dilakukan pada lahan seluas 138 hektar. Sebab, itulah titik yang paling aman. Maka dalam hal ini pemerintah desa yang mengajukan surat rekomendasi ataupun perusahaan itu sendiri harus melakukan pematokan pada titik koordinatnya. “Kalau mereka melakukan aktifitas penambangan di luar 138 hektar itu berarti mereka salah,” bebernya.

Ditambahkan Ubaidillah, setiap perusahaan yang memiliki izin lingkungan apabila sudah melakukan aktifitas juga wajib membuat laporan minimal setiap satu semester.

Baca Juga:  Mega Proyek Embung Belitung Rp 123 Miliar Resmi Dilaporkan ke KPK

Sementara itu, Kepala Bidang (Kabid) Tata Lingkungan DLHD Kabupaten Belitung Mardi Simolik menegaskan, pengumuman Nomor : 06/P-IL/PRA/BLHD/2016, tentang rencana penerbitan izin lingkungan kegiatan pembangunan taman wisata pemandian alam dan pemancingan pulau kulong oleh PT Ludai Gede Bilitonite terdapat sebuah kesalahan.

“Pengumuman tersebut bukan tentang pemandian melainkan tambang Batu Granit. Sebab, dari arsip yang kami keluarkan saya pastikan pengumuman tersebut untuk tambang,” ungkap Mardi sambil menunjukan arsip kepada Belitong Ekspres Senin (19/6) kemarin di ruang kerjanya.

Kata Mardi, dirinya belum bisa memastikan kenapa hal tersebut terjadi, lantaran ada perbedaan antara arsip yang di simpan DLHD dengan pengumuman tersebut.

“Saya tidak tahu kenapa itu terjadi namun saya akan kroscek lagi kesalahannya ada dimana, apa di operator atau penerbitnya,”kata Mardi.

Ia mengatakan, pengumuman tersebut diumumkan pada bulan Maret . Kemudian, setelah izin lingkungan diproses baru dikeluarkan pada bulan September 2016.

“Jadi setelah dilakukan proses dan kajian barulah pada bulan september izin lingkungan tersebut dikeluarkan,”tandasnya.

Terpisah, Kabid Perizinan Mineral Batuan Dinas Pertambangan provinsi Yulius Sinaga saat dihubungi via telepon mengungkapkan bahwa izin tambang Batu Granit sudah terbit. Oleh karena itu mereka (Perusahaan,red) bisa melakukan aktifitas.

“Jadi mereka bukan pakai izin lingkungan tetapi izin pertambangan. Sebab, izin lingkungan tidak bisa dipakai untuk tambang. Maka, saya berharap jangan sampai kesan masyarakat seolah-olah kalau BLHD menghambat dan segala macam, karena kami bekerja sesuai dengan prosedur dan tupoksi kami,” pungkasnya. (rez)

Surat-DLHD

Tags:
author

Author: