Izin SJI Dicabut

by -

*Atas Pertimbangan DPRD Basel, Jaga Stabilitas Daerah

TOBOALI – Bupati Bangka Selatan (Basel) H. Jamro akhirnya secara resmi mencabut Surat Keputusan No. 188.45/59/DPE/2013 tentang peresetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi kepada PT Sumber Jaya Indah (SJI), Senin (2/3) pukul 13.41 WIB. Pencabutan SK tersebut atas berbagai pertimbangan, selain adanya surat rekomendasi dari DPRD Basel juga pertimbangan stabilitas daerah karena di demo oleh masyarakat nelayan Basel.
Terkait dengan pencabutan izin pertambangan PT SJI tersebut, DPRD Basel yang dipimpin langsung Ketua DPRD Basel H. Sipioni didampingi Wakilnya Samsul Bahri menggelar rapat dengan Bupati Basel, Kajari Toboali, Kapolres Basel dan perwakilan nelayan Basel dari Batu Perahu, Limus, Serdang, Tanjung Ketapang, Kampung Nelayan, Kampung Padang serta dihadiri sejumlah pejabat terkait.
“Kita sama mendengar bahwa izin SJI ini kita cabut. Jadi kita sama yaitu satu suara untuk mencabutnya. Pada sore hari ini kita sudah mengambil keputusan sesuai dengan usulan masyarakat, konsultasi pimpinan dewan maka mulai hari ini izin usaha SJI sudah kita cabut,” kata Bupati Basel H. Jamro seraya mengharapkan dan mengajak kedepanya membangun Bangka Selatan bersama-sama dan memohon dukungan semua lapisan masyarakat.
Ketua DPRD Basel H. Sipioni mengatakan pihaknya telah memberikan rekomendasi atas hasil keputusan rapat pimpinan dengan unsur pemerintahan daerah dan pimpinan fraksi sudah menyetujui mengirimkan rekomendasi. “Ini bukan pendapat saya pribadi tapi ini pendapat lembaga,” jelasnya. Pada kesempatan itu pria yang juga Ketua DPC PDIP Basel ini mengklarifikasi jika dibalik SJI ada politisi PDIP, yakni Ismiryadi atau Dodot. Dikatakan dia jika Dodot tidak lagi di PDIP.
“Ismiyardi Dodot sudah dikeluarkan dari PDIP, bukan kader PDIP. Saya selaku ketua PDIP DPC Basel terpilih saya mengingatkan PDIP di Bangka Selatan jangan ada yang terlibat di PT SJI ini. Saya tidak akan tinggal diam dan akan saya bawa ke pusat rekomendasinya. Saya sudah ditelpon petinggi partai tadi pagi siapa-siapa kader yang terlibat di Bangka Selatan ini. Kami tidak bermain politik di PT SJI ini. Memang murni untuk rakyat,” tegasnya.
Wakil Ketua DPRD Basel Samsul Bahri menambahkan Pemerintah Kabupaten Basel siap menghadapi gugatan yang kemungkinan akan dilayangkan perusahaan tambang terkait pencabutan SK tersebut. Bukan hanya itu saja, DPRD Basel akan menganggarkan untuk mengganti bila sampai dipengadilan nanti. “Tapi konsekuensi hukum harus ada agar pemerinath bila di PTUN-kan, kita sudah siap. Bagaimana antara hukum yang harus kita tegakan nanti. Kita sudah sepakat semuanya bagaimana ranah hukum dan masyarakat untuk kita satukan bersama. Kita anggarakan sampai Rp 10 miliar untuk  mengganti kalau sampai kita kalah dipengadilan nanti. Pemerintah akan siapkan pengacara biar masyarakat juga tahu. Dan belum tentu kita salah, siapa tau ada salah dimasalah dokumen (PT SJI). Untuk itu kita sama DPRD menolak dan masyarakat juga menolak,” kata Samsul.
Terkait adanya dua unit kapal isap produksi (KIP) yang akan beroperasi di laut Kelambui. Menurut politisi dari Partai Gerindra ini pihaknya akan mempelajari pelajari dulu, yang jelas masalah ini timbul karena masalah PT SJI. “Yang lain akan kita lihat dulu perizinan seperti apa dulu dan gejolak-gejolak yang ada juga jadi tidak semarta-mata semua. Tapi akan kita tinjau kembali dengan pihak keamanan bagaimana kondisinya daerah dan lokasi. Memang selama ini juga telah beroperasi seperti di Pantai Kubu, Permis tapi untuk masalah PT SJI hari ini kita selesaikan masalah bersama,” tukasnya.
Sementar Kajari Toboali Pramono Mulyo yang hadir mengungkapkan adanya pencabutan izin usaha pertambangan operasi produksi  kepada PT Sumber Jaya Indah (SJI) tentunya mengakibatkan adanya gugatan perdata. Menurut Pramono, perusahaan PT SJI tidak bisa menggugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Pasalnya, bila melalui gugatan PTUN sudah melewati batas waktu. “Akibat salah satunya (pencabutan izin-red) adalah penggugatan perdata kalau PTUN kecil karena sudah lewat waktunya. Terkait gugatan perdata di pengadilan nanti masalahnya bukan hanya pada materi tapi ada in materi. Kemungkinan bukan hanya Rp 10 miliar sampai Rp 20 miliar tapi disamping itu in material kemungkinan hak-hak mereka peroleh kalau melakukan pertambangan,” bebernya.
Bila menghadapi permasalah seperti itu, lanjut Pramono, pihaknya selaku jaksa negara akan mewakili pemerintah daerah menghadapi gugatan perusahaan PT SJI. “ Kalau hadapi seperti itu selaku JPN akan wakili pemda daerah. Saya tegaskan izin dicabut dan konsekusensinya kami akan posisikan pengacara jaksa negara. Untuk itu kami minta dukungan juga dengan masyarakat bagaimana hadapi gugatan itu. Kita akan cari kelemahan-kelemahan mereka (PT SJI),” ungkapnya.
Kapolres Basel AKBP U Zainuddin menambahkan, dengan dicabutnya SK nomor 188.45/ 59/DPE/ 2013 tentang peresetujuan izin usaha pertambangan operasi produksi  kepada PT Sumber Jaya Indah (SJI) tersebut diharapkan kondisi keamanan dan ketertiban di daerah ini bisa terjaga dan kembali kondusif. Kapolres menghimbau warga daerah ini khususnya nelayan untuk bisa menjaga stabilitas keamanan di daerah ini. “Saya mengajak masyarkat lebih konsentrasi dengan pekerjaan kalau proses ini berjalan dan percaya kepada pemerintah. Mari kita ciptakan kondisi yang kondusif untuk pemilukada. Saya menghimbau mari kepetusan ini diterima secara arif dan bijaksana karna perlu waktu proses,” kata Kapolres.
Terkait adanya warga yang meminta KIP PT SJI untuk bergeser dari Basel, ditegaskan Kapolres bila sampai besok hari (Selasa,3/3) KIP masih berada di peraian Mempunai maka keberadaan KIP SJI tersebut adalah ilegal. “Hari ini surat (pencabutan IUP) akan disampaikan kepada perwakilan perusahaan. Tentunya dengan menerima surat dari pemerintah maka pihak perusahaan akan menggeser dan bila sampai besok hari tidak bergeser dan mengeoperasikan maka itu ilegal,” tegasnya.
Sebelumnya, sekitar pukul 10.00 WIB sekitar 300 warga nelayan warga nelayan dari Batu Petahu, Limus, Serdang, Tanjung Ketapang, Kampung Nelayan dan Kampung Padang melakukan aksi unjuk rasa menuntut pencabutan izin IUP PT SJI di Gedung DPRD Basel. Sekitar pukul 14.15 WIB, setelah Bupati Basel mengumumkan pencabutan izin PT SJI masyarakat nelayan lalu membubarkan diri. (bim)