Jadi KPA, Rektor UBB Ngaku Gundah

* Bustami: Saya Sudah Wanti-Wanti, Jangan Ada Persoalan Hukum

PANGKALPINANG– Rektor universitas Bangka Belitung (UBB), Prof. Bustami Rahman selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam proyek bermasalah, Laboratorium UBB, akhirnya kemarin (6/1) bersaksi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pangkalpinang.  Orang nomor satu di UBB tersebut bersaksi untuk 2 terdakwa masing-masing: Darusman selaku  PPK (Pejabat Pembuat Komitmen), dan Irwansah (Direktur PT Inovasi Pendidikan).
Dalam sidang kasus dugaan korupsi peralatan laboratorium anggaran tahun 2012 itu, Bustami akui kalau dirinya sebagai Rektor sekaligus KPA sudah mendapat penilaian lemah dalam  pengendalian proyek tersebut langsung dari Irjen Kementerian Pendidikan Nasional.  Terkait dengan adanya temuan pemahalan harga seperti hasil audit BPK  tahun 2013  sebesar Rp 6.070.619.889,  dirinya sudah memerintahkan terdakwa Darusman selaku PPK agar mengembalikannya kepada negara. Namun sayang Bustami setelah memerintahkan hal tersebut mengaku tidak menindaklanjuti secara detil apakah sudah utuh pengembaliannya atau belum oleh pihak PPK bersama kontraktor kepada negara.
“Saya tahu dari hasil pemeriksaan (BPK dan Inspektorat) ada pemahalan, lalu saya meminta PPK untuk menyelesaikan rekomendasi BPK itu (mengembalikannya kepada negara.red). Tapi saya tak tahu apakah sudah disetorkan penuh oleh PPK atau tidak,” ujarnya apa adanya.

RajaBackLink.com

Gundah Jadi KPA
Dalam kesaksianya itu juga, Bustami sempat menceritakan soal kegundahannya selaku Rektor yang juga harus merangkap sebagai KPA dalam setiap proyek pengadaan. Puncak kegundahan itu diakuinya semakin jadi saat mengetahui kalau proyek tersebut memiliki persoalan hukum seperti yang dialami saat ini.  “Dari pemeriksaan Irjen kementrian, Rektor-rektor di Indonesia mendapat penilaian lemah dalam  pengendalian proyek-proyek pengadaan. Termasuk saya juga dinilai lemah,” akuinya.
Oleh karena itu,  dia sudah sempat mengusulkan agar Rektor tidak lagi dijadikan sebagai KPA, tetapi diserahkan pada pihak lain. Bustami khawatir akhirnya Rektor yang memang tidak memiliki ilmu khusus di bidang pengadaan barang dan jasa akan terlibat permasalahan seperti saat ini.  “Tetapi Menteri Pendidikan tidak mau, beliau tetap mengharuskan setiap Rektor menjadi KPA. Akhirnya seperti ini (tersangkut persoalan hukum.red) karena kita tidak punya ilmunya,” ujarnya jujur.
Saat majelis menyinggung sebagai  KPA Bustami tidak menggunakan kewenanganya mengontrol pengadaan tersebut, langsung dibantahnya. Bustami mengaku dirinya memang tidak secara detil mengawasi  jalannya pekerjaan para panitia,  melainkan sudah penuh mempercayaan pada PPK. “Di awal pelaksanaan proyek  sudah saya arahkan  agar pekerjaan ini dilakukan jangan sampai salah. Harus profesional,” ucapnya.
Majelis juga menyinggung terpilihnya Darusman sebagai PPK, padahal dia bukan internal UBB, melainkan dari Dinas PU Kabupaten Bangka. “Susah nyari di UBB itu siapa yang bisa jadi PPK karena mereka belum punya sertifikat, selain itu juga gak ada yang PNS. Walaupun ada yang PNS itu baru sebagai calon PNS. Yang ada Pak Darusman itu yang kita nilai pengalaman dan percaya handal,” jelasnya pada majelis.
Dalam persidangan yang berlangsung sekitar hampir 2 jam tersebut, majelis hakim yang diketuai Timur Pradoko juga sempat menyisip canda pada Bustami yang terlihat tegang. Diantara candanya Timur sempat berseloroh kalau dirinya (walau Ketua Majelis.red) tetapi juga sebagai murid sang Profesor. “Jadi sebagai murid Bapak (Bustami) saya bertanya-tanya. Bapak kan biasa menguji,” kelakarnya yang juga sedikit disambut senyum kecil dari Bustami.
Dalam kasus ini Darusman didakwa oleh jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung telah melakukan tindak pidana korupsi pengadaan alat-alat laboratorium di banyak fakultas dan jurusan UBB, mulai dari Fakultas Teknik,  Kimia,  Pertanian, Perikanan dan Sastra. Dalam proyek ini  menggunakan anggaran pendapatan belanja negara perubahan (APBNP) tahun 2012, senilai Rp  37.819.408.000, negara telah dirugikan  senilai Rp 6.070.619.899.  Pihak  Badan Pemeriksa Keuangan RI menemukan indikasi pemahalan harga sebesar lebih kurang Rp 6,5 Milyar. Dan dari laporan hasil audit tujuan tertentu tindak lanjut temuan  BPK tahun 2013 pada UBB Kemendikbud RI ditemukan indikasi pemahalan harga sebesar Rp 6.070.619.889.
Jaksa juga menilai perbuatan melawan hukum yang lain juga terlihat pada saat proses lelang berlangsung dengan sistem pengadaan secara elektronik tahun 2012 lalu. Dimana saat itu ada 4 perusahaan yang ikut lelang masing-masing PT Nuri Utama Sanjaya, PT Bolivia Wahana Karya, PT Pondok Harapan Gemilang dan PT Inovasi Teknologi Pendidikan. Dalam proses lelang tersebut  tidak ada satupun perusahaan yang melengkapi prosedur sehingga tidak layak menang. Di antara prosedur tidak terpenuhi itu adalah banyaknya kekurangan brosur-brosur/scan gambar asli pada dokumen penawaran. Semestinya harus dilakukan pelelangan ulang. Namun ironisnya terdakwa  tetap meloloskan PT Inovasi Teknologi Pendidikan.(eza)

Baca Juga:  Meresahkan, Gara-gara Suka 'Mejeng' Buaya 2,5 Meter Dipancing Pawang
Rate this article!
Tags:
author

Author: