Jamin Usaha Rp82,1 M

by -

PANGKALPINANG – PT Jamkrida (Jaminan Kredit Daerah) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel) memiliki saham dari pemerintah daerah (Pemda) sebesar Rp30 miliar, untuk meningkatkan kemampuan pendanaan dan melancarkan kegiatan wirausaha koperasi mikro kecil dan menengah.
“Pada tahun 2015, modal yang sudah disetor dari pemegang saham sebesar Rp30 miliar, yakni Pemerintah Provinsi sebesar Rp17,5 miliar, Kabupaten Bangka Tengah Rp5 miliar, Belitung Rp5 miliar, dan Kabupaten Bangka Rp2,5 miliar,” kata Direktur Utama (Dirut) PT Jamkrida Babel, Erlan Hadi Susanto, Jumat (16/10).
Ia menambahkan, saat ini Jamkrida sudah menjamin usaha sebesar Rp82,1 miliar, dengan rincian penjaminan produktif sebesar Rp42,8 miliar dan nonproduktif sebesar Rp39,3 miliar. “Tahun 2016, Jamkrida menargetkan realisasi penyerapan jaminan sebesar Rp150 miliar dan pencapaian target dapat maksimal seperti yang diharapkan,” katanya lagi.
Dia mengatakan, saat ini Jamkrida sudah menjalin kerja sama dengan lembaga pengelolaan dana bergulir, dan akan memberikan jaminan kredit kepada koperasi atau lembaga keuangan nonbank serta memberikan Jaminan kepada kredit usaha rakyat.
“Kami juga akan terus mendorong percepatan pertumbuhan modal koperasi dan UMKM menuju pertumbuhan ekonomi lebih adil, berimbang di kalangan dunia usaha, khususnya di Negeri Serumpun Sebalai ini,” katanya menegaskan.
Selain itu, kata dia lagi, Jamkrida juga akan meningkatkan kemampuan pendanaan dan melancarkan kegiatan wirausaha koperasi mikro kecil dan menengah, serta meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, sehingga mampu menyerap tenaga kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan.
“Untuk meningkatkan kinerja, Jamkrida melakukan pembenahan sesuai dengan peraturan OJK dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada pelaku usaha mikro kecil maupun perorangan,” katanya.
Ia menambahkan, selama praoperasional, pihaknya sudah melakukan langkah konkret menyiapan kelengkapan persayaratan pengusulan izin usaha ke Kementerian Keuangan RI sebagai upaya percepatan pemenuhan modal minimal yang dipersyaratkan bagi persiapan operasional. “Saya berharap kepada pemerintah daerah yang belum berkontribusi dalam penyertaan modal diharapkan dapat menganggarkan sesuai komitmen yang telah disepakati sebelumnya,” kata dia lagi.(ant/rb)