Jamro Kembalikan Fee Rp 600 juta

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

//Jaksa Sulit Tetapkan Sebagai Tersangka
//PPBS Ancam Laporkan ke KPK

PANGKALPINANG – Bupati Bangka Selatan H. Jamro mengembalikan uang sebesar Rp 600 juta ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Basel yang diterimanya dari Yudistira, pemborong dalam proyek pengadaan alat kesehatan (Alkes) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Basel.
Hal itu terungkap dari Berita Acara Pemeriksaan (BAP) keterangan Jamro sebagai saksi yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU), Selasa (28/4) kemarin. Pembacaan BAP tersebut lantaran Jamro untuk kesekian kalinya tidak mengindahkan panggilan Pengadilan Tipikor Babel pada Pengadilan Negeri (PN) Pangkalpinang sebagai saksi.
Eriyanto, Kasi Intel Kejari Basel kepada Radar Bangka (RB), mengatakan pembacaan BAP dalam persidangan dinyatakan sah-sah saja karena sesuai dengan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pasal 1 ayat 62. Dimana jika saksi yang bersangkutan ketika dipanggil secara patuh namun tidak dapat hadiri, keterangannya dapat dibacakan dalam persidangan.
“Pak Jamro telah datang ke kantor Kejari Basel untuk penyidikan dan beliau telah mengembalikan uang fee 10 persen dari pihak pemborong. Itu kita simpan di berangkas Kejari sebagai petunjuk, dan petunjuk itu telah kita foto serta diperlihatkan ke hakim ketua,” ungkapnya.
Ditanya mengenai kemungkinan Jamro menjadi tersangka menyusul dr Franseda dan Yudistira karena sempat menerima fee, Eriyanto masih bungkam. Ia hanya menjelaskan uang yang diterima tersebut hanya dijadikan petunjuk Kejari. “Karena petunjuk ini hanya satu jadi beliau belum bisa dijadikan tersangka,” jelasnya.
“Yaah kita lihat di persidangan selanjutnya, berdasarkan keterangan yang diambil dari terdakwa yang memberikan keterangan satu sama lain. Kita juga akan
cari lagi bukti lainnya terkait fee 10 persen tersebut, karena harus punya minimal dua bukti baru bisa menyatakan tersangka ap tidaknya,” tegasnya.
Sementara itu saksi ahli yang didatangkan JPU, Firdaus Sobri mengungkapkan adanya penyimpangan dalam proyek tersebut. “Kerugian secara total yakni senilai 2,53 milyar, ada 14 distributor diperoleh selisih kerugian tersebut yakni nilai pembayaran bersih penyedia yang dikurangi harga real barang dari distributor. Adanya penyimpangan proses perencanaan barang dan jasa, berupa PTK secara bersama dengan pihak penyedia,” ungkap S. Firdaus Sobri, Auditor Ahli.
Sebelum jalannya persidangan, sekitar 20 orang yang tergabung dalam Persatuan Pemuda Bangka Selatan (PPBS) melakukan unjuk rasa di depan gedung PN. Mereka menghendaki agar Bupati Basel tetap dihadirkan pada persidangan. “Kita datang untuk menuntut keadilan, dimana dugaan kita Bupati Bangka Selatan yakni H. Jamro terlibat, kami minta penegak hukum untuk menegakkan keadilan yang seadil-adilnya. Jemput paksa Jamro, hukum jangan diperjual belikan,” ketus Sekjen PPBS, Isroni dalam aksinya.
Demi mendapatkan keadilan, Isroni bahkan menyebutkan jika pihaknya akan mengirimkan surat ke berbagai penegak hukum. “Kita juga akan menyurati ke semua penegak hukum yang bersangkutan seperti Kejati, PN, Kejari, Komisi Yudisial serta KPK untuk meminta keadilan,” terangnya.
Tindakan yang akan mereka lakukan itu menurut Isroni bukan tanpa alasan. Sebab menurutnya lagi, alasan atas ketidakhadiran Jamro selaku Kepala Daerah dalam perkara tersebut dianggap tidak relevan. “Kebenaran harus ditegakkan, ini adalah panggilan keempat. Harusnya batasan panggilan hanya tiga kali, jadi JPU harus menghadirkannya,” tandasnya. (zul)

Baca Juga:  Dugaan Pemalsuan Dokumen Anggota KPU Basel Bergulir

Rate this article!
Tags:
author

Author: