Jangan Ada Istilah Persetujuan “Bola Panas”

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

MANGGAR – Anggota Komisi I DPRD Kabupaten Belitung Timur (Beltim) yang membidangi Pemerintahan dan Hukum, Koko Haryanto, kembali mempertegas Hubungan kerja Pemerintah Daerah dan DPRD harus sejalan, sesuai yang dengan UU 23/2014 sebagai mitra sejajar. Oleh karena itu, pemerintah daerah melalui SKPD-SKPD harus menunjukkan Kinerja terbaik.

“Kami, DPRD Kabupaten Beltim bekerja dan menjalankan tugasnya berdasarkan komisi yang telah dibentuk oleh Tatib DPRD. Secara khusus, pengawasan yang dilakukan oleh DPRD atas kinerja pemerintah Daerah dilakukan secara menyeluruh yang terbagi dalam bidang-bidang atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD),” ungkap Koko, saat berbincang dengan Belitong Ekspres Minggu (12/4) kemarin.

Koko yang juga Ketua DPD Partai Bulan Bintang Beltim, mengatakan bahwa majunya pemerintah daerah tidak terlepas bagaimana komunikasi dan koordinasi antar dua lembaga yaitu, Eksekutif dan Legislatif yang diamanahkan dalam UU Pemerintahan daerah. Eksekutif dalam hal ini yang dipimpin oleh Kepala Daerah (Bupati, red) harus menjalankan kebijakan yang dapat dipahami secara tehnis oleh SKPD.

Baca Juga:  Pusat Kuliner Malam Akan Segera Dibuka

“Jangan sampai Komunikasi dan koordinasi tidak berjalan antara eksekutif dan legislatif. Kebiasaan yang terjadi sering kali bila sudah ada masalah baru mau komunikasi dan koordinasi. Begitu juga antara Kepala daerah dan bawahannya harus satu pemahaman dulu bila melakukan pembahasan dengan DPRD,” ujar Koko.

Ketua Fraksi PBB ini juga menyoroti kebijakan kepala daerah yang tercetus seketika pada moment-moment tertentu, sehingga bagi SKPD terkait masih belum paham secara tehnis kebijakan tersebut, karena bisa saja tidak masuk dalam restra SKPD tersebut dan RKPD tahun berjalan.
Menurutnya, Hal inilah yang sering menjadi “bola panas” yang ujung-ujungnya dimintakan persetujuan di DPRD. Seperti masalah bonus atlit beberapa waktu lalu yang juga sempat menjadi polemik.
Untuk memberikan persetujuan atas program yang biasa disebut “Bola Panas” tentu tidak mengenakan, begitu juga dengan Satker terkait yang mesti taat kepada sistem perencanaan pembangunan yang terikat oleh aturan-aturan hukum.

Baca Juga:  Mutakhirkan Data Pemilih, KPUD Beltim Ambil A.DPK Dalam Kotak Suara

Koko mengharapkan agar tahun-tahun mendatang, masalah perencanaan harus menjadi hal mendasar dalam sebuah proses pembangunan, baik fisik maupun non-fisik. Hal ini perlu diperhatikan agar program yang dirancang sesuai dengan perda RPJMD, jika ada program yang ditambahkan atau dikurangi, maka Perda RPJMD mestinya dilakukan revisi kembali.
Bila pembangunan tidak mengikuti Perda RPJMD yang telah ditetapkan, maka tidak ada gunanya perda itu dibuat. Oleh karena itu tertib RPJMD mutlak dilakukan oleh pemerintah daerah.

“Kemajuan pemerintah daerah adalah kemajuan kita bersama, bukan kemajuan eksekutif atau legislatif saja. Dengan demikian, SKPD sebagai perangkat daerah harus menunjukkan kinerja terbaik bagi daerah. Masukan-masukan yang diberikan oleh DPRD melalui Komisi-komisi hendaklah dilaksanakan, apalagi hal itu merupakan aspirasi masyarakat agar ditindaklanjuti dengan serius. Dan apalagi SKPD yang bekerja pada bidang-bidang pelayanan publik yang secara langsung bersentuhan dengan rasa kepuasan masyarakat,” Tutup Koko. (feb)

Tags:
author

Author: