Jembatan Teluk Kelabat Telan Dana 680 Miliar

by -

PANGKALPINANG – Pembangunan Jembatan Teluk Kelabat yang menghubungkan dua daerah yaitu Parit Tiga, Bangka Barat dan Belinyu, Kabupaten Bangka, akan mulai dikerjakan pada 2016 mendatang. Pembangunan itu akan menelan dana sebesar Rp680 miliar melalui dana APBN.
Kepala Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bangka Belitung (Babel), Hasanudin mengatakan, sejauh ini untuk Detail Engeneering Desain (DED) sudah selesai dibuat Pemprov Babel. “DED-nya sudah ada dan sudah kita sampaikan ke pemerintah pusat, agar dananya secepat mungkin diturunkan untuk tahapan pembangunan. Namun, pemerintah Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Induk harus siap, dengan pembebasan lahan yang terkena pembangunan jembatan ini,” ujar Hasanudin di ruang kerjanya, Senin (23/2).
Menurut Hasanudin, pembangunan proyek multiyears ini akan lebih mudah mengingat menggunakan dana APBN, karena tidak tergantung dengan masa jabatan menteri terkait. Sementara jika menggunakan dana APBD, itu tergantung dari jabatan kepala daerah.
“Pembangunan Jembatan Teluk Kelabat ini untuk pengembangan wilayah terhadap daerah yang terisolir dan menghubungkan antara Kabupaten Bangka Barat dan Bangka Induk serta merupakan koridor wisatawan,” jelasnya.
Dana sebesar Rp680 miliar ini, dikatakan Hasanuddin berdasarkan perhitungan DED yang dilakukan dua tahun lalu, dengan panjang 3,3 Km terdiri dari bentang basah 1,650 meter bentang optik kiri dan kanan 1,7 meter.
“Dengan adanya rencana pembangunan jembatan ini, kita harus mengejar dana APBN itu yang sempat dikucurkan sebesar Rp50 miliar namun kembali lagi ke pusat. Mudah-mudahan ini secepatnya dikucurkan, karena sudah menjadi agenda kita dan akan kita pertanyakan lagi. Kita sudah mendatangi bagian konsultan perencanaan bina karya,” ungkapnya.
Pembangunan jembatan ini menurut Hasanuddin, tergantung kucuran dana dari pusat. Namun hal yang terpenting adalah kesiapan pemerintah daerah terhadap pembebasan lahan, karena itu yang dipertanyakan pemerintah pusat.
“Pembebasan lahan ini menjadi pertanyaan pemerintah pusat, karena ini merupakan tanggung jawab Pemkab Bangka Barat dan Bangka Induk. Pembebasan lahan ini selalu menjadi kendala bagi kita, karena adanya peraturan baru Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012, yang relugasinya sangat ketat,” katanya.
Dijelaskan Hasanuddin, untuk pembebasan lahan ini paling cepat satu tahun. Karena harus menggunakan konsultan independen bukan lagi oeh Tim 9 yang anggarannya berpatokan pada Nilai Jual Objek Pajak (NJOP). “Kalau sekarang tidak seperti itu lagi, anggarannya berdasarkan harga pasar. Harga pasar itu hitam diatas putih yang diketahui dalam pelepasan jual beli lahan, itu yang menjadi acuan. Namun terkadang yang dilakukan sebagian petugas untuk menghindari pajak, harga beli diturunkan sedangkan harga pasar sangat tinggi, misalkan harga pasar Rp 1 juta per meter per segi, namun harga beli dibuat Rp250 ribu per meter per segi,” pungkasnya (cr62)