Jika Tak Penuhi 20 % Plasma, HGU PT SWP Terancam Tak Diperpanjang

by -
Jika Tak Penuhi 20 % Plasma, HGU PT SWP Terancam Tak Diperpanjang
Suasana RDP pembahasan rencana perpanjangan HGU PT SWP di DPRD Beltim, Selasa (2/2) kemarin.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Hak Guna Usaha (HGU) perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SteelindoWahana Perkasa (PT SWP) di Kecamatan Kelapa Kampit, Kabupaten Beltim, terancam tidak diperpanjang. Pasalnya, permintaan 20 persen plasma di 11 desa yang ada dalam HGU perusahaan tersebut belum juga terealisasi.

Permasalahan tersebut disampaikan oleh 11 kepala desa dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di DPRD Beltim, Selasa (2/2) kemarin. Para kepala desa menolak rencana perpanjangan HGU PT SWP jika pihak perusàhaan belum memenuhi permintaan sebanyak 20 persen plasma tersebut.

Hasil dari pertemuan itu, Ketua DPRD Beltim Fezi Uktolseja mengatakan, akan segera melayangkan surat rekomendasi kepada pemerintah daerah. Pertama DPRD meminta agar permasalahan itu diselesaikan pemerintah daerah (Pemda). Yakni, dengan melakukan mediasi antara pihak perusahaan, desa dan masyarakat.

Selain itu, juga meminta Pemda menciptakan suasana kondusif, karena diperusahaan juga banyak tenaga kerja. Kemudian berdasarkan usulan dari kepala desa ada suatu surat keputusan kesepakatan bersama, atau DPRD mengirimkan surat ke Kementerian ATR/BPN.

“Para kepala desa meminta agar Kementerian tidak mengeluarkan surat perpanjangan HGU PT SWP dan Parit Sembada, selama PT tersebut belum memenuhi 20 persen plasma sesuai kewajiban diatur undang-undang,” ungkap Fezzi dalam RDP tersebut.

“Nanti surat itu kami kirimkan berdasarkan hasil rapat dan memang kesepakatan ini sesuai dengan daftar hadir. Nanti daftar hadir ini akan dilampirkan juga, bahwa Kepala desa dan pemerintah daerah itu semua ada,” imbuhnya.

Senada diungkapkan oleh Ketua Komisi 2 DPRD Beltim, Sardidi. Dia mengatakan dewan memang sengaja memanggil kepala desa yang terkait dengan perpanjangan HGU perusahaan perkebunan kelapa sawit PT SWP.

“Kita tetap menjalankan yang terbaik ke mereka agar supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak Inginkan, itu paling utama. Karena kita berharap biar HGU mereka juga bisa jalan, tetapi hak-hak masyarakat juga harus diperhatikan untuk setiap wilayah yang terdampak oleh HGU PT SWP tersebut,” terang Sardidi.

Dalam hal ini, pria yang karib disapa Samin menyarankan kepada PT SWP untuk memberikan atau membuatkan plasma 20 persen sesuai permintaan para kepala desa dan masyarakat.

Ketika ditanya apakah ada kemungkinan HGU tidak bisa diperpanjang jika mereka tidak memenuhi plasma 20 persen itu? Sardidi menjawab bahwa bisa saja HGU PT SWP tidak diperpanjang oleh kementerian.

“Ya bisa saja. Karena mereka tidak mau memberikan lahan mereka 20 persen. Karena dalam surat yang mereka kantongin dari Kementerian ATR/BPN Itu, bahwa kalau mereka tidak bisa menunjukan plasma yang 20 persen, maka tidak akan diperpanjang HGU,” tandas Samin. (dny)