Jika Tarif Naik Lagi, BPJS Kesehatan Lebih Baik Dihapus

BPJS Kesehatanbelitongekspres.co.id, PANGKALPINANG – Anggota DPRD Kota Pangkalpinang, Rio Setiady menilai bahwa pemerintah pusat tidak konsisten dalam menerapkan kebijakan jaminan kesehatan nasional. Pasalnya, BPJS Kesehatan dalam kurun waktu 4 tahun terakhir sudah mengalami 3 kali perubahan tarif.

RajaBackLink.com

Seperti diketahui bersama, kata Rio, BPJS Kesehatan resmi menaikkan tarif iuran. Untuk kelas 1 hari pertama adalah Rp59.000, kemudian menjadi Rp80.000 dan kini Rencananya akan dinaikkan menjadi Rp160.000. Menurutnya, kenaikan ini tentu akan terasa sangat memberatkan bagi masyarakat terutama Peserta BPJS Mandiri dan BPJS peserta bantuan iuran (PBI) yang akan lebih membebani APBD.

“Kami menilai pemerintah tidak sistem dalam memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada masyarakat. Kita tahu setiap tahunnya selalu saja ada regulasi yang berubah baik dari kualitas pelayanan maupun setoran per bulan yang cenderung mengalami kenaikan. Ini berarti pemerintah sudah tidak yakin sebenarnya dengan skema yang ada pada BPJS,” tegas Rio kepada Babel Pos, Kamis (29/8).

Rio mengatakan, jika terus menerus seperti ini, di mana BPJS terus merugi, biaya terus meningkat sementara pelayanan tidak berubah, maka sebaiknya BPJS Kesehatan ditinjau ulang, apakah dilanjutkan atau sebaiknya di ganti dengan sistem jaminan kesehatan yang lain. Sebab diakui politisi muda PKS ini, dengan nominal per bulan saat ini, nilai tunggakan sangat tinggi secara nasional. Bahkan konon mencapai hingga lebih dari Rp2 triliun.

Baca Juga:  KPU Tak Ambil Pusing 01 dan 02 Saling Klaim Kemenangan

“Bayangkan jika tarif BPJS dinaikkan 100 persen, saya yakin akan semakin banyak yang menunggak dan akan semakin kacau ke depannya. Makanya, kami minta kepada anggota DPR RI khususnya dari Dapil Bangka Belitung agar dapat menyuarakan ini di tingkat nasional bahwa masyarakat di bawah sangat kesulitan terhadap regulasi BPJS sekarang. Saya kira kalau memang tidak dapat diandalkan untuk menjadi dengan kesehatan nasional sebaiknya legowo BPJS tidak perlu dilanjutkan kembali karena hanya akan menyusahkan masyarakat,” pinta Rio.

Di samping itu, dia juga berharap agar Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil dapat membawa permasalahan ini kepada kementerian atau pun langsung ke Presiden RI karena sudah sangat mengkhawatirkan.

Baca Juga:  BPN Harus Beberkan Bukti Kemenangan Prabowo-Sandi

“Jaminan kesehatan adalah kebutuhan mendasar masyarakat, karenanya harus dikawal betul jangan sampai merugikan masyarakat, banyak regulasi yang berubah-ubah, pelayanan yang belum memuaskan, kenaikan yang terus meningkat, inilah yang menjadi masalah dengan BPJS selama ini, maka Pak Wali Kota ada baiknya mengkomunikasikan hal tersebut ke pemerintah pusat. Kami yakin hal yang sama juga dirasakan oleh pemerintah daerah lainnya,” tandas Rio.

Sementara itu, Wali Kota Pangkalpinang, Maulan Aklil saat dikonfirmasi harian ini belum ingin mengomentari kebijakan pemerintah pusat tersebut.

“Saya no coment lah untuk sementara, kalau memang naik, memang terjadi peningkatan. Tapi karena ini sifatnya nasional, saya no coment dulu, karena ini bukan hanya kita, tapi hampir semua daerah, semoga ada solusi terbaik. Nanti saya juga akan tanya dengan teman-teman di kota lain,” tukas Maulan yang akrab disapa Molen itu. (pas)

Tags:
author

Author: 

Leave a Reply