Jika Terlanjur, Islam Memaafkan Wagub: Hanya Persoalan Label

by -
Abdul Fattah WAKIL Gubernur Babel
Abdul Fattah WAKIL Gubernur Babel

WAKIL Gubernur Babel, Abdul Fattah menegaskan pihaknya sudah mengambil sikap terkait permasalahan Imunisasi Rubella (IMR). Dengan telah menerbitkan surat ke 7 Kabupaten dan Kota se Bangka Belitung melalui Dinas Kesehatan Babel untuk menunda pelaksanaan program imunisasi rubella.

“Kalau persoalan ini masih belum ada kepastian di tataran Nasional, maka harus kita hentikan dahulu. Kita ingin ada kepastian hukum di mata masyarakat,” ujarnya, Kamis (3/8/2018) kemarin.

Lanjut, Abdul Fattah, hingga sampai saat belum ada laporan yang masuk ke pemerintah daerah apakah sudah ada yang terdampak dari Imunisasi Rubella ini. “Belum ada laporan yang kita terima. inikan tersebar di 7 kabupaten kota berapa yang sudah terlanjur dilaksanakan imunisasi Rubella ini,”katanya.

Menurut wagub permasalahan Imunisasi Rubella ini bukan karena dampak pasca disuntik, tapi lebih kepada label. “Inikan lebih pada masalah label saja. dulu pada tahun 2017 itu ada juga namanya imunisasi campak, mungkin petinggi di tataran Nasional berpikir bahwa karena mirip maka mendasarkan karena itu,” tuturnya.

Wagub meyakini jika imunisasi rubella tidak akan berdampak pada kesehatan. untuk itu ia meminta masyarakat tetap tenang hingga ada kepastian hukum dari pemerintah pusat.

Jika Terlanjur, Tenang

Belum jelasnya halal atau haram penggunaan vaksin MR menimbulkan kerasahan di masyarakat. Mengingat hingga saat ini vaksin MR belum mendapat sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Menanggapi hal tersebut, Wagub menghimbau, orangtua yang anaknya sudah terlanjur di vaksin MR tidak khawatir. Pasalnya, Fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi tanggal 23 Januari 2016 dan hasil koordinasi dengan ketua umum MUI Babel pada tanggal 3 Agustus 2014. Maka untuk anggota masyarakat yang sudah terlanjur dilakukan vaksinasi dan mengingat vaksin Mr belum jelas halal atau tidaknya dalam Islam dapat dimaafkan.

“Hal ini untuk menjawab mengenai kesimpangsiuran di lingkungan masyarakat karena adanya yang sudah terlanjur dilakukan vaksin sehingga menimbulkan multitafsir. Dapat dijelaskan sebagai berikut, dengan berdasarkan pada fatwa MUI nomor 4 tahun 2016 tentang imunisasi tanggal 23 Januari 2016 yang menetapkan fatwa tentang imunisasi, yakni kondisi keterpaksaan yang apabila tidak diimunisasi dapat mengancam jiwa masyarakat. Kondisi keterdesakan yang apabila tidak diimunisasi, maka akan dapatmenyebabkan penyakit berat atau pencatat kecacatan pada seseorang,” terang Fatah saat menggelar Jumpa Pers di ruang kerjanya, Jumat (3/8).

Lebih jauh, Ia menguraikan Ketua Umum Dewan Pimpinan MUI melalui surat nomor B-904/DP/MUI/VII/2018 tanggal 25 Juli 2018 kepada Menteri Kesehatan RI menyatakan, imunisasi merupakan bagian dari upaya pengobatan yang sangat dianjurkan oleh agama Islam. Namun demikian ajaran agama Islam mewajibkan penggunaan obat-obatan atau vaksin halal.

“MUI saat ini juga menyatakan bahwa vaksin MR belum didaftarkan untuk proses sertifikasi halal, dan tidak benar ini telah menyatakan vaksin MR halal atau boleh digunakan,” tekan Politisi Nasdem tersebut.

Atas pertimbangan itu, tegas Fatah, Pemprov Babel memutuskan untuk menunda pengunaan vaksin MR karena belum mendapat sertifikat halal dari MUI.

Kebijakan penghentian ini terpaksa diambil sampai batas waktu yang belum bisa ditentukan, mengingat masih ada kesimpangsiuran informasi terkait label halal vaksin MR. Terlebih MUI sendiri telah melayangkan surat ke menteri kesehatan mengenai hal ini.

“Jadi penghentian penggunaan vaksin ini sampai adanya keputusan MUI pusat,” ucapnya.

Namun demikian, bagi mereka yang mau mengimunisasikan anaknya, khususnya bagi mereka yang non muslim dapat datang langsung ke Puskusmes terdekat.

“Hanya saja bagi mereka yang mau di vaksin bisa datang ke Puskesmas, karena mereka tetap menyediakan vaksin tersebut,” pungkasnya.

Segera Jelas

Di sisi lain, Komisi Perlindungan Anak Daerah ( KPAD)Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melalui salah satu anggota komisioner KPDA Babel, Yuli Sistriani menyatakan menyambut baik atas sikap gubernur yang langsung tegas untuk menunda sementara pelaksanaan program vaksin rubella di Bangka Belitung sambil menunggu hasil keputusan rapat dari MUI dan Kemenkes RI.

“Kita apresiasi lah ya atas sikap Pak Gubernur dan Wagub yang sudah menunda sementara untuk kegiatan imunisasi vaksin rubella di sekolah-sekolah yang ada di Bangka Belitung belum lama ini. Karena jangan sampai terjadi kebohongan publik, misalnya vaksin rubella katanya sudah halal tapi justeru sebenarnya tidak pernah tercatat di MUI dan mendaftarkan sertifikasi halalnya. Ini sangat tidak fair dampaknya, terlebih bagi masyarakat muslim,” ujar Yuli.

KPAD Babel kata Yuli juga sama dengan masyarakat untuk mendapatkan informasi dan kejelasan tentang vaksin rubella ini. Maka dari itu hal ini tentu harus mampu segera dijawab oleh pihak terkait.(fiz/lya/mg01)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *