Kabupaten Beltim Kekurangan Guru Berkualifikasi Kepala Sekolah

by -
Kabupaten Beltim Kekurangan Guru Berkualifikasi Kepala Sekolah
Ilustrasi

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Dinas Pendidikan Kabupaten Beltim mengakui kekurangan guru yang berkualifikasi sebagai Kepala Sekolah. Pasalnya, untuk diangkat sebagai Kepala Sekolah, guru-guru harus memiliki nomor Registrasi Kepala Sekolah (RKS).

“Selain kekurangan guru, termasuk (kurang) Kepala Sekolah. Kami akan kesulitan mencari Kepala Sekolah karena Kepsek harus mempunyai nomor registarsi kepala sekolah (RKS),” ungkap Kepala Bidang Pembinaan PTK, Andi Irawan kepada Belitong Ekspres.

Disebut Andi, RKS didapat apabila guru-guru mengikuti pelatihan yang diselenggarakan LP2KS di Solo. Idealnya, pelatihan diikuti guru setiap tahun agar stok Kepala Sekolah tersedia ketika ada guru yang telah menjadi Kepala Sekolah selama 3 periode. “Pelatihan ini (RKS) selama 3 bulan. Pelaksananya dari LP2KS di Solo. Kita tidak ada stok Kepala Sekolah,” kata Andi.

Diakui Andi, akibat kurangnya stok Kepala Sekolah, Dinas Pendidikan terpaksa memaksimalkan Kepala Sekolah yang ada untuk rangkap jabatan di sekolah berbeda. “Saat ini saja ada SD yang kami PLT kan (Kepala Sekolah) dari Kepsek terdekat. Jadi ada Kepsek kita yang rangkap jabatan,” sebut Andi.

Menurut Andi, LP2KS tidak mau ada guru tanpa kualifikasi diangkat sebagai Kepala Sekolah. “Mereka mau ikut aturan bahwa Kepala Sekolah walaupun Plt harus mempunya RKS. Otomatis kami memberdayakan kepala sekolah terdekat untuk Plt,” ujarnya.

Sebenarnya, kata Andi, anggaran pelatihan kualifiasi guru sebagai Kepala Sekolah telah dianggarkan pada tahun 2019 untuk kegiatan tahun 2020. Namun pandemi Covid-19 menunda kegiatan tersebut karena adanya refocusing anggaran.

“Kita akan segera melakukan pelatihan CAKEP di tahun depan. Cuma kita terkendala anggaran. Anggaran kita tahun depan hanya cukup untuk seleksi subtansi. Seleksi ini terdiri dari tes akademis dan tes wawancara,” sebut Andi.

Menurut Andi, pengeluaran anggaran pelatihan RKS banyak terserap untuk mendatangkan narasumber dari LP2KS. Sedangkan peserta pelatihan relatif kecil anggarannya.

“Kita harus mengikutsertakan LP2KS itu sebanyak 14 orang. Mereka wawancara satu orang minimal setengah jam. Artinya kalau sehari 8 jam, satu orang menghadapi 8 orang,” ujarnya.

“Kepsek dulu tugas tambahan, sekarang Kepsek adalah guru yang ditugaskan. Dulu boleh tidak dilantik, sekarang wajib dilantik yakni oleh Bupati. Kepsek sekarang tidak ada jam mengajar, mereka mutlak sebagai manager sekolah,” ulasnya. (msi)