Kades Buku Limau Lakukan Penyelewengan?

by -

MANGGAR – Camat Manggar dan jajarannya memfasilitasi penyelesaian permasalahan yang terjadi Desa Buku Limau kecamatan Manggar, dalam sebuah rapat yang dilaksanakan di ruang Aula Kantor Camat Manggar, Kamis (30/7) kemarin.

Penyelesaian masalah yang ada, di antaranya penyalahgunaan wewenang dan dana hasil aset desa yang ada di Desa Buku Limau selama ini.

“Ini merupakan kegiatan pembinaan yang kami lakukan untuk desa-desa yang ada di setiap desa se Kecamatan Manggar, dan merupakan kegiatan rutin dari kecamatan. Dan pertemuan tadi juga sekaligus membahas adanya surat yang disampaikan oleh BPD Desa Buku Limau, atas laporan permasalahan yang ada di Desa Buku Limau. Jadi sekaligus untuk memberikan penyelesaian secara mufakat, dan baik,” ungkap Camat Manggar Marhayuni saat ditemui usai rapat Kamis (30/7) kemarin.

Ketua BPD Buku Limau, Hafid sebelumnya sudah berkirim surat kepada kantor Kecamatan Manggar, atas laporan yang ada di desa tersebut. Yang dilaporkannya adalah masalah hasil aset desa yang tidak pernah disetorkan ke bendahara.

“Di desa kami kan, ada perahu milik desa, yang berjumlah lima unit dan itu merupakan dana dari ADD Tahun 2013. Sedangkan itu tidak ada hasilnya sama sekali, kemana hasilnya itu. Hasil perahu yang disewakan ke masyarakat itu dan tidak ada yang dimasukan ke kas desa. Sedangkan dalam kontrak itu, 1 tahun untuk 1 perahu sebesar Rp.6 juta. Jadi kalau satu tahun lima perahu itu 90 Juta selama tiga tahun, dan itu pun tidak ada kontrak,” ungkap Hafid mempertanyakan.

Menurut Hafid, di dalam aturan pemerintah, setiap pengelolaan aset desa dibikinkan kontrak, tapi ini tidak ada. Dipembayarannya juga tidak ada ke bendahara, apakah hasil tersebut semuanya dipakai atau digunakan oleh kepala desa.

“Kan seharusnya dana itu diperuntukkan untuk masyarakat yang tidak mampu, di dalam perdes itu bahwa BAB II tentang aset desa, didalam peraturan itu diperuntukkan masyarakat tidak mampu. Yang kedua untuk menambah pemasukan desa, sampai sekarang tidak ada pemasukan. Dan untuk itu saya minta pertanggung jawaban kepala desa,” sesalnya yang menduga adanya penyelewengan uang ada disitu.

Sementara itu, Kepala desa Buku Limau, ‎Mukhlisin membantah bahwa tidak ada soal sewa menyewa kapal/perahu. Jika dikatakan tidak menyetor ia tetap menyangkal bahwa ia tetap menyetor.

“Ini hanya miss komunikasi, Tadi kan sudah dengar sendiri, gak ada soal sewa menyewa kapal, tidak ada. Dan itu ada setorannya, dan terus terus berjalan sesuai dengan tahap pembangunan yah selesai, itu sajakan masalahnya,” tegas Mukhlisin .

Dia menambahkan, itu merupakan anggaran ADD Tahun 2014, ada juga tahun 2013 Silpa. Kapal ini cuman kapal desa satu-satunya sedangkan yang dua kapal hanya untuk mengangkat barang.

“Tentang pembelian kapal dari 2009, saya kurang tahu berapa kapal waktu itu, soalnya saya belum jadi kades, saya kan jadi Kades baru tahun 2010. Di tahun 2010  yang saya tahu ada empat kapal, dan tidak ada tambahannya sampai sekarang. Kapal itu biasa dipakai, kalau ada tamu yah hanya untuk tamu,” akunya. (feb)