Kades se-Beltim Ikuti Bimtek MP2D

by -

MANGGAR – Selama dua hari berturut-turut, dari tanggal 8 hingga 9 September 2015, seluruh Kepala Desa, perangkat Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) se Kabupaten Belitung Timur (Beltim) mengikuti Bimtek Manajemen Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (MP2D), yang diselenggarakan Lembaga Manajemen Keuangan dan Ilmu Pemerintahan (LMKIP).

Diadakan di hotel Horison Semarang, mereka mendapatkan sejumlah materi bimbingan teknis berupa peraturan turunan dari Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, yakni Peraturan Pemerintah nomor 47 revisi PP 43 tahun 2014, Permendagri nomor 113 tahun 2014 Permendes nomor 5 tahun 2015.

Pemateri yang terlibat dalam kegiatan tersebut diantaranya Bina Pemerintahan Desa Kemendagri, BPK/BPKP dan Direktur Program LMKIP. Adapun materi yang disampaikan meliputi mekanisme pengelolaan keuangan Desa berdasarkan Permendagri nomor 113 tahun 2015, kebijakan pengaturan tata Pemerintahan Desa dan kewajiban Kepala Desa terkait LPPD, KPD dan informasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa ke masyarakat dan serta pemeriksaan pengelolaan dana keuangan Desa.

Selain mendengarkan materi langsung, Bimtek juga berkunjung ke salah satu Desa yang paling berhasil dalam menjalankan konsep Desa membangun, sesuai Undang-Undang nomor 6 tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa.

Ditemui di sela-sela kegiatan, pendamping bimtek, Aditya Kusuma menyatakan bimtek manajemen penyelenggaraan Pemerintahan Desa merupakan upaya meningkatkan kapasitas sumber daya aparatur Pemerintahan Desa. Implementasi dari peraturan perundang-undangan harus segera di adaptasi di seluruh Desa agar berjalan dengan baik.

“Tujuan bimtek adalah untuk peningkatan kapasitas sumber daya aparatur pemerintahan Desa. Adanya regulasi yang baru yaitu PP 43 yang direvisi menjadi PP 47 tahun 2014, kadang perlu penyesuaian cepat,” ungkap Aditya yang juga┬áKasubid Pemerintahan, Hukum, Organisasi dan Sosial Pemerintahan Desa/Kelurahan pada BPMPD Beltim, Selasa (8/9) kemarin.

Selain itu, kata Aditya, sepulang dari bimtek, aparatur Desa diharapkan mampu meningkatkan pemahaman dalam mengimplemetasikan regulasi penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta pengelolaan keuangan Desa.

“Selain materi, nanti ada kunjungan ke Desa Gemawang Kecamatan Jambu yang merupakan Desa bokashi pertama di Indonesia,” sebutnya.

Sementara itu, salah seorang peserta bimtek, Haryanto mengaku senang mendapatkan materi mengenai UU nomor 6 tahun 2014. Selama ini, dirinya merasakan pemahaman atas peraturan yang berhubungan dengan Desa selalu kurang. Menurutnya, bimtek sangat membantu Pemerintahan Desa untuk menjalankan amanat Undang-Undang tanpa melakukan tafsir diluar peraturan dibawahnya.

“Sangat bagus materi yang disampaikan, sejauh ini banyak hal yang didapat dari bimtek. Semula tidak paham, menjadi paham,” singkatnya. (feb)