Kajari: Hukum Jangan Jadi Alat Politik

by -2 views

*Tanggapi Pernyataan Bupati yang Membela Anak Buahnya

MANGGAR-Rencana Bupati Belitung Timur (Beltim) Basuri Purnama untuk membela Plt DKP Beltim FE, dengan berkirim surat ke Kejaksaan Agung (Kejagung) mendapat tanggapan serius dari Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Manggar Adhi Prabowo.

Adhi menegaskan dalam undang-undang tindak pidana korupsi (Tipikor), tidak ada sistem pembinaan terhadap tersangka, sebagaimana upaya Basuri untuk mencari keadilan dan perlindungan hukum ke Kejagung.

Termasuk bagi FE yang menjadi tersangka kasus korupsi pembangunan Dermaga Apung Pulau Ketapang  tahun 2013 lalu. FE beberapa waktu lalu telah dilakukan penahanan oleh Jaksa Penuntut Umum (JPU) di lembaga pemasyarakatan (LP) Cerucuk Tanjungpandan, Belitung.

Kajari pun heran mengapa penetapan dan penahanan tersangka Plt DKP Beltim, baru sekarang diributkan atau dipermasalahkan. Padahal penetapan tersangka tersebut sudah dilakukan sejak akhir tahun 2013 lalu.

“Janganlah penegakkan hukum dijadikan alat politik atau dipolitisasi. Sebab di Udang-undang Tipikor tidak ada mensyaratkan minimal uang negara yang dikorupsi untuk dibina,” tegas Adhi kepada Belitong Ekspres, Jumat (6/8) pekan lalu.

Bahkan di pasal 4 undang-undang Tipikor lanjutnya, sudah jelas ditegaskan pengembalian kerugian negara tidak akan menghapus tindak pidana yang telah dilakukan.

“Itu ada di Bab II pasal 4. Mana ada uang yang sudah dikembalikan akan menghapuskan tindakan/dilakukan pembinaan. Nanti jika itu bisa dilakukan semua, orang bisa melakukannya,” ujarnya kembali menegaskan.

Lebih lanjut ia mengatakan, pihaknya tidak mungkin melakukan penindakan, tanpa didahului tersangka melakukan kelalaian. “Tersangka yang memulai melakukan kelalaian tersebut, makanya kita lakukan tindakan,” jelas Kajari.
Adhi kembali menjelaskan, tindak korupsi yang mengakibatkan kerugian negara tidak dilakukan pihak swasta secara sendiri. Keterlibatan PNS, pejabat negara atau penyelenggara negara sangat kental sehingga timbul kerugian negara.
“Korupsi tidak bisa dilakukan oleh orang swasta sendirian, pasti bekerjasama, bersama-sama, turut serta atau membantu dilakukan pns, pejabat negara atau penyelenggara negara. Apa mungkin swasta mencairkan dana tanpa persetujuan mereka,” jelasnya kembali.
Sehingga, kata Adhi, kasus korupsi tidak bisa bebas serta merta atau diberikan pembinaan. Meskipun nominal kerugian negara dinilai kecil dan dapat dilakukan pengembalian.
“Tidak bisa dibenarkan, bebas atau dibina. Nanti semua orang korupsinya kecil-kecil biar bisa dikembalikan. Kecil-kecil juga kalau banyak jadi bukit,” tukasnya.

Kajari menambahkan, dalam kasus pembangunan DermagaApung  Pulau Ketapang, tersangka FE tidak melaksanakan apa yang diamanatkan Perpres. Termasuk aturan yang mensyaratkan jajaran kejaksaan untuk mengabaikan kasus korupsi yang telah dilakukan pengembalian kerugian negara.
“Mana mungkin lembaga anti korupsi, bertolak belakang dengan Undang-undangnya. Saya tegaskan, Kejaksaan negeri Manggar tidak mau dibawa ke ranah politik dan tetap pada penegakan hukum. Acuannya, Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi,” pungkasnya. (feb)