Kajati Harus Berani Usut Tuntas Kasus Korupsi di Babel Tidak Jelas Penyelesaiannya

by -

PANGKALPINANG – Gerakan Berjamaah Lawan Korupsi (GBLK) yang tergabung empat LSM dan organisasi kemahasiswaan di Bangka Belitung (Babel), PW Pemuda Muhammadiyah, HMI, Permahi dan Madrasah Anti Korupsi menyoroti beberapa kasus korupsi di Babel yang hingga saat ini tidak jelas penyelesaiannya.
Kasus-kasus tersebut diantaranya pelepasan lahan bandara Depati Amir, dugaan korupsi PDAM Kota, RSUP, maupun perkara PLTU yang kini telah di-SP3 kan oleh Kejati Babel, dimana penghentian perkara itu tetap menjadi misteri bagi BGLK.
“Seperti RSUP juga sampai sekarang beranak pinak, disana ada kasus Alkes, begitu juga lahan. Kasus lainnya, PDAM Kota atas kasus penyertaan modal,” ujar Ketua PW Pemuda Muhammadiyah Babel, Faisal saat menggelar konferensi pers Babel tolak revisi UU KPK, di cafe Kopi Polla, Rabu (17/2) kemarin.
Untuk mengusut tuntas semua perkara tersebut, Faisal meyakini akan berjalan dengan baik asalkan SDM yang ada di Kejati dapat menjalankan tugas, tanpa beban dan terbebas dari tekanan berbagai pihak. “Produk hukum sudah selesai tinggal kemauannya. Seperti SP3 harus dibuktikan dengan pemaparan secara teknis bukan hanya secara KUHAP,” tegasnya.
Ia pun yakin dengan kemampuan yang dimiliki Kajati Babel saat ini yaitu Happy Hadiastuty. Sebab, diakui Faisal track record Happy di lembaga penegak hukum tersebut cukup baik. “Ibu Happy, anda Jaksa baik, saya yakin anda bisa dengan tidak ada intervensi politik. Kami akan siap back up,” bebernya.
Namun dengan kepercayaan itu Faisal berharap Kajati dapat bergerak dengan menyelesaikan kasus korupsi tanpa tebang pilih. “Yaa, mengusut juga jangan pilih-pilih. Saya meminta untuk benar-benar dituntaskan kasus yang ada apalagi yang sudah hilang,” imbuhnya.
Jika Kajati berani kata Faisal, ia pun tak segan memberikan apresiasi, karena selama ini yang ia ketahui selain mendapatkan tekanan, hampir semua pimpinan takut diberhentikan dari jabatan. “Ekstremnya tidak sampai dicopot kok, paling dimutasi,” jelasnya.
Menyikapi terkait adanya kabar tersangka korupsi yang menerima peralihan status penanganan, Faisal mengungkapkan bahwa tersangka korupsi tidak dibenarkan menerima pengalihan status. “Dalam KUHAP ada klausul peralihan itu salah satunya ketika kasus tidak menyita atau desakan publik. Kasus korupsi tidak boleh adanya penangguhan penahanan atau peralihan status penahanan. Filsafat hukum tidak memperkenankan itu,” tandasnya.(rga)