Kajati: Kades Jangan Takut Dikriminalisasi

by -
Happy_Hadiastuti_Kajati_Babel.1
Kajati Babel Happy

SUNGAILIAT – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kajati) Bangka Belitung Happy Hadiastuty mengatakan, diantara penyebab rendahnya penyerapan dana desa karena kecemasan para kepala desa takut dikriminalisasi. “Penyerapan dana desa ada yang mencapai dibawa 5%, itu sangat rendah sekali jadi jangan takut dikriminalisasi,“ kata Kajati pada acara Penandatanganan Kesepakatan Bersama (MoU) Kepala Kejaksaan Negeri Sungailiat dengan Pemerintah Desa se Kabupaten Bangka dan Kepala Kejaksaan Negeri Muntok dengan Pemerintah Desa se Kabupaten Bangka Barat, Jumat ( 27/5) di Tanjung Pesona Sungailiat.

Dijelaskannya, para kepala desa tidak perlu khawatir karena dengan adanya MoU ini sebagai upaya pencegahan agar tidak terjadinya tidak pidana korupsi dalam pengelolaan dana desa. Menurut Kajati, dengan adanya pendampingan dan konsultasi yang dilakukan antara aparatur desa dengan Kejaksaan akan diberikan penjelasan sehingga tidak terjadinya permasalahan dalam pengadaan barang dan jasa serta akan diberikan pemahaman tentang ketentuan hukum.

“Saya yakin dalam penyerapan dana desa tidak akan ada masalah, untuk itu para kepala desa tidak perlu cemas,” ujarnya. Sementara itu Sekda Bangka Fery Insani mengatakan, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) harus dilaksanakan dalam upaya meningkatkan pembangunan desa. Diharapkannya para Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan masyarakat dapat terbuka dalam pengelolaan dana desa sehingga terjadinya percepatan pembangunan desa.

“Penggunaan dana desa dapat laksanakan dengan baik sehingga optimal dalam penyerapan untuk pembangunan desa,” jelasnya.
Sekda Bangka yakin para kepala desa tidak ingin menyelewengan dana, adanya MOU dengan pihak Kejaksaan para kepala desa dapat berkonsultasi sehingga tidak terjadi kesalahan aturan dalam penggunaan dana desa.

Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Kabupaten Bangka Afindi menilai, MoU yang terjalin antara Pemerintah Desa dengan Kejaksaan sangat membatu para kepala desa dalam pengelolaan dana desa. “Kecil kemungkinan terjadinya kesalahan karena konsultasi terus dilakukan secara intens dalam pengelolaan dana desa dengan pihak kejaksaan, sehingga tidak terjadinya pelanggaran hukum,” tukasnya.

Kesempatan tersebut disampaikan kiat dalam penggunaan dana desa yang dilakukan Pemkab Bangka Tengah yang disampaikan Bupati Bangka Tengah Erzaldi Rosman, serta sambutan Wakil Bupati Bangka Barat Markus dan Ketua APDESI Kabupaten Bangka Barat, Alani,SE.(***)