Kajati Tunggu Berkas Tersangka PT BTUS

by -

PANGKALPINANG-Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bangka Belitung hingga saat ini masih menunggu berkas perkara timah ilegal milik PT BTUS yang ditangani oleh penyidik Direskrimsus Polda Babel.
Menurut Kepala Kejaksaan Tinggi Babel Agus Riswanto,sejak pihaknya menolak (P21) berkas perkara timah ilegal milik PT BTUS, hingga kini Polda Babel belum menuntaskan petunjuk-petunjuk (P19) dari kejati yang intinya agar komprehensif dalam menuntaskan perkara tersebut, tanpa mengesampingkan pemenuhan unsur-unsur keadilan. “Semenjak kami dengan tegas menolak P21 perkara timah untuk PT BTUS, hingga kini tidak ada kabar apapun dari pihak polda untuk menuntaskan perkara timah ilegal tersebut. Mestinya kalau memang profesional tentu agar koordinasi dengan kita sampai sejauh mana kasus itu. Begitu juga dengan petunjuk-petunjuk yang telah kami berikan sudah sampai mana dituntaskan, agar perkara tersebut selesai secara total demi hukum dan azas keadilan,”ujarnya.
Menurut dia, dari beberapa petunjuk yang hingga kini masih tidak jelas dipenuhi atau tidak oleh Polda Bangka Belitung, seperti penanganan dugaan-dugaan adanya aturan yang dilanggar oleh 91 kontainer timah lainnya dari smelter selain milik PT BTUS itu.
Apalagi, kata Agus, pada dasarnya kasus yang terjadi dalam perkara timah kali ini diduga sama persis semuanya berupa pelanggaran.”Dalam kasus ini kenapa hanya PT BTUS saja yang diperiksa, ke mana bukti-bukti lainnya atau kontainer lainnya tidak diperiksa sama demi hukum,” katanya.
Ia mengatakan seharusnya perkara itu bisa menjadi momentum tepat dalam rangka penegakan hukum terkait dengan perkara pertimahan ilegal karena selama ini masih terkesan mengesampingkan azas-azas keadilan.”Kalaupun dulu-dulu penanganan kasus pertimahan masih setengah-setengah, maka saat inilah momen yang tepat bagi kita dalam menegakkan hukum ke atas jangan ke bawah lagi. Persoalan pertimahan selama ini mari kita tuntaskan secara baik dan tidak terkesan adanya tebang pilih,”katanya.
Asisten Tindak Pidana Umum Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung Sutanto menyatakan jika perkara itu tidak kunjung ada kejelasan dari penyidik polda maka berkas BTUS yang sedang P19 itu akan dikembalikan kembali pada polda.Dia menjelaskan hal tersebut penting dilakukan agar kejati tidak “memegang bola panas” alias memikul beban atas penanganan kasus itu.
“Kita tidak mau terbebani dalam perkara ini. Adapun mekanisme yang akan kita tempuh, jika dalam satu bulan tidak ada kejelasan akan kami surati, tetapi kalau sudah dua bulan tetap sama akan kami kembalikan berkasnya,”ujarnya.
Sementara,  Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkalpinang, segera menyidangkan kasus korupsi proyek pembangunan Taman Mandara yang merugikan negara hingga Rp500 juta ke Pengadilan Negeri dan Tipikor Pangkalpinang.
“Kasus korupsi proyek pembangunan Taman Mandara ini secepatnya kami sidangkan. untuk sementara, kami masih menetapkan satu tersangka yakni Aldisyalqomar yang merupakan pegawai negeri sipil Pemkot Pangkalpinang,” ujar Kajari Pangkalpinang Leonard Simanjuntak, Jumat.
Ia mengatakan, tersangka Aldisyalqomar sudah ditahan di Lapas Tua Tunu Pangkalpinang sejak 9 Desember 2014. Namun, hingga kini tersangka tunggal Aldisyalqomar masih belum mau membongkar siapa saja orang-orang yang terlibat dalam korupsi tersebut. “Tersangka masih tunggal, kami berharap agar tersangka sesuai janjinya dapat menjadi ‘justice collaborator’. Hanya saja belum terlalu ada hasil sesuai yang diharapkan. Tetapi kita tidak bisa menunggu lama-lama, karena nasib penahanan tersangka akan habis maka dari itu kita harus menyidangkan dan melakukan penuntutan,” ungkapnya.
Mengenai “justice collaborator” menurutnya masih belum terlambat. Tersangka masih bisa mengungkapkan di hadapan majelis hakim Tipikor siapa saja yang terlibat dalam kasus korupsi tersebut.”Kalau tidak mau mengungkapkan di depan penyidik, tersangka masih bisa mengungkapkannya di depann majelis hakim. Tinggal tersangka sendiri apakah mau dikorbankan seorang diri atau membongkar habis,”ujarnya.
Ia menyebutkan, untuk menjadi ‘justice collaborator’ terutama dalam perkara korupsi sangat terbuka lebar selama belum dilakukan pembacaan tuntutan.”Kesempatan akan tertutup dan sia-sia kalau sudah dituntut baru mau mengungkapkan siapa saja yang terlibat dalam korupsi itu. Kalau memang mau membongkarnya, sebaiknya saat ini saja, sampaikan semua apa yang sesungguhnya terjadi dalam proyek tersebut hingga terjadi korupsi,”katanya.(rb/ant)