“Kami Nelayan Cari Idup, Bukan Kayo Pak”

OYO 399 Kelayang Beach Hotel

*Tolak Kapal Keruk Karimata 11

foto A
SUNGAILIAT – Sejumlah nelayan dari Matras, Air Hantu hingga perairan Tuing menolak tegas keberadaan Kapal Keruk (KK) Karimata 11 yang beroperasi di perairan laut Tuing. Penolakan ini disampaikan nelayan dalam unjuk rasa di Kantor Bupati Bangka, Kamis (29/4).
Para pengunjuk rasa meminta ketegasan bupati lantaran keberadaan KK Karimata merugikan nelayan. Pasalnya, limbah dari eksploitasi yang dilakukan KK tersebut membuat air laut menjadi keruh serta menurunnya hasil tangkap nelayan. “Kami menolak keberadaan kapal isap maupun kapal keruk di perairan laut kami. Untuk apa kami diberikan kartu anggota nelayan, jika kapal isap dan kepal keruk masih beroperasi. Kami nelayan ni nyarik idup bukannya cari kayo pak. Kalo laut lah keru aik e la butek la pasti ikan ge dak de,” teriak pendemo.
Para pendemo juga menyayangkan sikap Pemerintah Kabupaten Bangka yang selama ini memberikan bantuan kepada sejumlah nelayan, jika aktifitas pertambangan laut masih dibenarkan. “Percuma kami diberikan bantuan, percuma bai men pemerintah agik memberikan izin penambangan kek PT Timah,” tambahnya.
Emosi para nelayan ini sempat memanas. Pasalnya petinggi-petinggi birokrasi yang ada di Pemkab Bangka seperti bupati dan wakil Bupati Bangka sedang tidak berada di tempat. “Kami minta pak bupati turun, mana bupatinya. Kalau bupati dak turun, biar kami yang turun ke lapangan. Men kami turun ke lapangan pasti anarkis pak. Biarlah kami di penjara daripada kami idop saro gara-gara kapal isep kek kapal keruk ni,” teriak pendemo.
Tak lama berselang, akhirnya Sekda Bangka Fery Insani datang untuk menemui pendemo. Pada kesempatan tersebut Sekda meminta kepada para nelayan untuk tetap tenang. Karena menurutnya, untuk persoalan KIP sendiri, segala rekomendasinya dan perizinannya kewenangannya ada pada pemerintah provinsi.
“Kami sangat berterima kasih bapak-bapak sudah mau kesini dan menyampaikan aspirasinya. Tapi perlu bapak bapak ketahui KIP itu memang mitra PT Timah. Dan tidak ada rekomendasi apapun dari Pemkab Bangka mengenai perizinan KIP di laut Bangka ini. Dan Pemkab Bangka akan menyampaikan aspirasi masyarakat nelayan ini ke PT Timah,” tegasnya.
Setelah menyampaikan aspirasinya, perwakilan nelayanpun akhirnya diundang ke ruang pertemuan untuk dilakukan dialog. Disini kembali pengunjuk rasa meminta ketegasan kepada Pemkab Bangka mengenai aktifitas pertambangan laut.
Menanggapi permintaan para nelayan ini, sekda pun akhirnya menunjukan secarik kertas rekomendasi yang sudah tertandangani oleh SKPD terkait dan dirinya. Dimana surat tersebut ditujukan kepada PT Timah dalam melaksanakan aktivitas pertambangan harus melihat kondisi masyrakat sekitar.
“Jadi bapak-bapak ini buktinya. Kita tidak hanya janji janji semata. Kemarin tanggal 28 April sebelum bapak-bapak datang ke sini, kita sudah melayangkan surat ke PT Timah untuk melihat aspek masyarakat sekitar dalam melaksanakan aktivitas pertambangan. Jadi kami harap bapak-bapak dapat bersabar untuk menunggu jawaban ataupun tanggapan PT Timah atas penolakan bapak-bapak terhadap kapal keruk Karimata 11 ini,” jelasnya.
Mendapat jawaban yang sangat memuaskan para pengujuk rasa ini. Akhirnya perwakilan masyrakat nelayan inipun bersedia meninggalkan ruang pertemuan dan membubarkan diri dengan sendirinya dari halaman kantor Bupati Bangka.(rif)

banner 1200x200

Baca Juga:  Literasi Harus Mampu Menjawab Tantangan Reformasi Industri 4.0
Tags:
author

Author: