Kapal Isap Harus Tinggalkan Laut Beltim

by -

*Fraksi PBB Dukung Rekomendasi Penolakan Bupati

Kapal Isap yang masih nangkring di perairan laut poring, Kecamatan Kelapa Kampit, Beltim. (foto ist)

‎MANGGAR – Rencana Bupati Belitung Timur (Beltim), untuk mengeluarkan Rekomendasi penolakan keberadaan Tambang Laut mendapatkan dukungan dari Fraksi PBB DPRD Beltim.

Menurut Ketua Fraksi PBB Koko Hariyanto, rekomendasi penolakan yang akan disampaikan kepada Gubernur Bangka Belitung (Babel) ini, sebagai bentuk evaluasi atas keberadaan Wilayah Pertambangan (WP) Laut di Beltim.

Ia mengatakan WP Laut masih bisa dievaluasi mengingat adanya penetapan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata di Kabupaten Belitung, dimana Kabupaten Beltim adalah wilayah pengembangan KEK Pariwisata tersebut.

“Pemerintah Pusat telah menetapkan KEK Pariwisata. Oleh karena itu pemerintah Pusat harus mengeluarkan WP Laut di Belitung dan Beltim, sehingga tidak terjadi benturan nantinya. Apalagi Laut merupakan kekuatan wisata bahari yang menjadi potensi pengembangan KEK Pariwisata,” kata Koko kepada Belitong Ekspres, Rabu (13/4) kemarin.

Masih menurut Koko, ini menjadi penting untuk dibicarakan agar dievaluasi untuk mencabut WP Laut, karena bertolak belakang dengan penetapan KEK Pariwisata.

‎Selain itu, Provinsi harus melakukan evaluasi atas IUP yang berada di laut baik izin ekplorasi maupun operasi produksi sesuai dengan Permen ESDM No. 43 tahun 2015, tentang Tata Cara Evaluasi Penerbitan Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batu Bara.

‎”Di dalam Permen tersebut jelas sekali bagaimana kewenangan evaluasi itu dan sanksi-sanksinya dari peringatan hingga pencabutan IUP. Dalam Permen telah diatur bagaimana tehnis mengevaluasi, baik secara administratif, tehnis, financial dan lingkungannya,” terang nya.

Karenya, Koko menyarankan agar ini segera dievaluasi, karena dari sisi administratif berupa KP ekploitasi yang merupakan perpanjangan dari KP Ekplorasi. Sehingga IUP yang diberikan di Laut Pering dan lainnya bisa dilakukan evaluasi.

“Begitu juga dari hal tehnis, apakah ada studi kelayakan dan amdal serta apakah pemilik IUP Produksi memberikan laporan dan membayar iuran, tentu ini harus dilakukan evaluasi investigasi,” sebut Koko.

Dia menegaskan kepada kapal isap yang ada di perairan Beltim, agar segera meninggalkan wilayah perairan laut Beltim dalam rangka untuk melakukan evaluasi sesuai dengan perintah dan kewajiban yang ada di Permen ESDM tersebut.

Mengingat pula kewenangan Bupati di dalam Permen tersebut hanya berkewajiban menyampaikan izin-izin yang telah dikeluarkan di Kabupaten Beltim berkaitan dengan bidang pertambangan.

“Di sini, Bupati tidak ada kewenangan mengevaluasi, yang berwenang mengevaluasi adalah Gubernur dan Menteri dalam hal ini Dirjen Minerba. Jadi ini bukan kata saya, tapi UU dan Permen yang berkata demikian,” papar Koko.

Sekali lagi dengan tegas, Koko menyatakan, segera tinggalkan laut Beltim, ini masa transisi berlakukanya UU 23 Tahun 2014 dimana kewenangan pertambangan ada di Provinsi, jangan buat gaduh di masyarakat.

Ke depan, ia menyebutkan, dengan kewenangannya Provinsi mesti menetapkan zona tambang, khususnya di laut jangan terjadi tumpang tindih dan benturan bagi sektor-sektor lain, seperti pariwisata dan perikanan.

“Dan, Saya akan mendukung pak Gubernur, bila zona laut ini ditetapkan, sehingga tidak mengganggu potensi di sektor lain,” tutupnya. (feb)