Kasat Lantas : Bukan Pajaknya yang Naik, Tapi Biaya Administrasi

by -

MANGGAR – Kenaikan biaya pengurusan STNK, SIM, dan BPKB dipertanyakan banyak pihak. Bahkan banyak pemilik kendaraan yang menuding kalau kenaikan biaya pengurusan semua surat surat itu sebagai langkah Pemerintah untuk menaikan pajak.

Namun ternyata hal tersebut bukanlah pajak kendaraan yang naik, sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016 yang naik merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (BNBP) yang didalamnya terkait pembuatan baru, perpanjangan, balik nama pemilik administrasi pembuatan STNK, SIM maupun BPKB.

Hal ini disampaikan oleh Kapolres Belitung Timur (Beltim), AKBP. Nono Wardoyo, S.ik melalui Kasat Lantas Polres Beltim, AKP,Febry Surya saat dikonfirmasi Belitong Ekspres terkait kenaikan biaya pajak kendaraan sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016, Senin (9/1) kemarin.

“Di sini saya klarifikasi bahwa bukan pajak kendaraan bermotor yang ada kenaikan akan tetapi tarif PNBP yang berupa pembuatan administrasi seperti, SIM C dan sekarang sudah berdasar cc kendaraan ada C, C1 dan C2. Dan bukan hanya itu juga STNK, BPKB, dan TNKB pembuatan baru juga ada kenaikan baik R2 maupun R4, serta pengesahan STNK juga yang PP sebelumnya tidak dipungut, sedangkan dalam PP ini juga mengatur pungutan tentang biaya pengesahan STNK,” ungkap AKP.Febry.

Dikatakan Kasat Lantas Polres Beltim, di Kabupaten Beltim hal ini juga sudah berlaku sesuai Keputusan Kakorlantas Polri yang dimulai sejak tanggal 6 Januari 2017 kemarin.

“Jadi sekali lagi Kami jelaskan bahwa yang naik itu bukan pajak karena pajak itu masuk kas daerah, jadi kas daerah dispenda, dimana tiap Samsat itu yang akan menampung pajak, sedangkan yang naik itu hanya ada pada unsur administrasi atau tarif PNBP,” jelas AKP.Febry.

Sebelumnya banyak pihak yang mengira bahwa yang naik itu adalah pajak kendaraan padahal hanya tarif administrasi sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2016.(feb)