Kasus Dugaan Oknum Dokter Cabul di Beltim Berakhir Damai

by -
Kasus Dugaan Oknum Dokter Cabul di Beltim Berakhir Damai
Ilustrasi.

belitongekspres.co.id, MANGGAR – Kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis yang dilakukan oknum dokter berinisial HR terhadap seorang pasien laki-laki di Puskesmas Mengkubang, Kabupaten Beltim, berakhir damai.

Berakhir kasus tersebut dituangkan dalam surat kesepakatan perdamaian yang dibuat pada senin (22/2). Surat ini ditandatangani oleh korban NA (24), pihak terlapor HR (34), mediator dr Hotma Banjarnahor, perwakilan DKBPP Beltim Febby Sandranita dan BKPSDM Beltim Dahli Fiatri, serta perwakilan IDI Beltim dr Rudy Gunawan.

Kuasa Hukum pelapor Cahya Wiguna mengatakan, sudah dicapai beberapa poin kesepakatan damai dalam mediasi. Diantaranya terlapor agar membayar ganti rugi materil dan immateril sebesar Rp 50 juta, kemudian penonaktifan praktik kedokteran selama 3 bulan dan tidak tinggal di wilayah Beltim yang menjadi keinginan pelapor.

“Terkait ini, kami juga akan mengajukan tuntutan ganti rugi yaitu dengan gugatan Perbuatan Melawan Hukum ke PN Tanjungpandan. Pihak terlapor juga sudah bersedia,” ungkap pria dengan sapaan akrab Gugun kepada Belitong Ekspres, Rabu (24/2).

Dia berharap, dengan adanya penyelesaian kasus ini di jalur hukum bisa membuka mata semua orang bahwa perbuatan asusila apapun tidak boleh didiamkan. Pihaknya juga saat ini terus berproses dan sedang menunggu hasil dari sidang disiplin soal status kepegawaian di BKPSDM Beltim paling lambat 80 hari terhitung sejak laporan disampaikan.

Gugun melanjutkan, dari poin perdamaian mengenai tuntutan penonaktifan dr HR, IDI Beltim menyatakan Surat Izin Praktek (SIP) akan dicabut selama 3 bulan sesuai dengan hasil sidang etik MKEK. Pihak pelapor serta terlapor pun bersedia menerima hasil tersebut.

“Awalnya petitum kami meminta SIP-nya dr HR dicabut selama 6 bulan, tapi dikompensasi menjadi 3 bulan. Itu juga sudah disampaikan bahwa dr HR melanggar etik sedang, sehingga kami berkesimpulan apa yang dilakukan oleh dokter itu ke klien kami melanggar etik keprofesiannya,” tukasnya.

Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Kabupaten Beltim dr Rudi Gunawan, SpAn membenarkan kasus dugaan pelecehan seksual sesama jenis oleh dr HR sudah dimediasi dan menghasilkan beberapa poin kesepakatan perdamaian. Salah satunya, sanksi etik berupa rekomendasi pencabutan praktik kedokteran selama 3 bulan.

“Dokter HR telah melanggar etik sedang dalam proses pemeriksaan yang dilakukan. Satu pelanggaran etik yang dilakukan ialah tidak melakukan informed consent, yaitu meminta izin dan menjelaskan keperluan sebelum melakukan pemeriksaan fisik kepada pasien,” jelas dr Rudy.

Akan tetapai kata dr Rudy, dalam kasus ini tidak bisa dibuktikan tindak asusilanya. Sebab, pihak IDI Beltim tidak memiliki bukti seperti adanya saksi ataupun CCTV yang bisa menjadi pemberat selain dari pengakuan pelapor alias korban.

“Dalam ini kami juga akan mendorong dr HR untuk mendapatkan konsultasi di psikiatri. Nantinya jika pemeriksaan di psikiater ini hasilnya dr H sehat, baik mental maupun psikis, maka rekomendasi pencabutan praktik kedokteran bakal dicabut. Dan, dia bisa melaksanakan kegiatan pelayanan kepada masyarakat lagi,” tandasnya. (dny)