Kasus Reklamasi Tanpa Izin, Toni Irawan Didakwa Pasal Berlapis

by -
Kasus Reklamasi Tanpa Izin, Toni Irawan Didakwa Pasal Berlapis
Toni Irawan saat menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Rabu (7/4).

belitongekspres.co.id, TANJUNGPANDAN – Sebanyak empat pasal didakwakan kepada terdakwa kasus reklamasi Pantai Air Saga, Toni Irawan. Dakwaan itu dibacakan JPU Kejaksaan Negeri (Kejari) Belitung dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Tanjungpandan, Rabu (7/4).

Di hadapan Majelis Hakim yang dipimpin Himelda Sidabalok, JPU Kejari Belitung, Jaksa Tri Agung Santoso mengatakan, Toni Irawan telah melakukan perbuatan yang merusak lingkungan, yakni membabat mangrove di kawasan Desa Air Saga, Tanjungpandan, Belitung.

Pada tahun 2015 lalu dia melakukan reklamasi pantai di kawasan Air Saga yakni di Hotel Fairfield by Marriott Belitung. Setelah itu, beberapa tahun berikutnya, dia melakukan hal serupa di kawasan yang sama.

Namun, tempatnya di Hotel Bahamas yang ada di Jalan Pattimura, Tanjungpandan. Di hotel Bahamas, terdakwa juga melakukan pengerusakan yang sama. Yakni menimbun talud dengan cara membabat mangrove.

Menurut Jaksa Tri Agung, kawasan yang dibabat oleh Toni merupakan lokasi hutan bakau yang ditumbuhi mangrove. Sehingga mengakibatkan kerusakan ekosistem yang ada di kawasan tersebut.

Sehingga dalam hal ini negara dirugikan hingga Rp 2 miliar lebih. Maka dari itu, JPU Kejaksaan Negeri Belitung mendakwa Tono Irawan dengan pasal perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

“Pertama perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 98 Ayat (1) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup joncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP,” ujar Tri Agung.

“Atau kedua Pasal 98 Ayat (1) joncto Pasal 116 Ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup joncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP,” lanjut dia.

“Atau ketiga perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 109 UU RI Nomor 32 Tahun 2009 KUHP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup joncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP,” ungkapnya.

“Atau keempat Pasal 109 joncto Pasal 116 Ayat (2) UU RI Nomor 32 Tahun 2009 KUHP Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup joncto Pasal 65 Ayat (1) KUHP,” tandasnya Tri Agung.

Menanggapi dakwaan jaksa, Toni Irawan melalui penasihat hukum (PH) Ahmad Al Buni menyatakan tidak keberatan dengan dakwaan dari Kejari Belitung. Namun dia meminta kepada majelis hakim, agar terdakwa dilakukan penangguhan tahanan. Atau tidak ditahan. “Kita meminta agar Terdakwa tidak dilakukan penahan,” pintanya.

Sidang akan kembali dilanjutkan pekan depan dengan agenda pemeriksaan terhadap saksi-saksi. Namun, untuk permintaan dari penasihat hukum, dalam waktu dekat majelis hakim akan memberikan jawaban. (kin)