Kasus Tanah 144 Ha Masih “Mengambang”

by -2 views

*Warga Masih Ada Pro dan Kontra, Bupati Gagal Hadir

TANJUNGPANDAN- Sejumlah warga Bantan yang mempersoalkan lahan 144 hektar di wilayahnya yang diklaim PT Palmindo, Senin (22/6) kemarin kembali mendatangi kantor DPRD. Harapan hadirya Bupati Belitung dalam pertemuan ini, nampaknya gagal karena Bupati berada di luar daerah.
Ketua DPRD Belitung Taufik Rizani mengatakan, jika memang Bupati belum berkenan hadir untuk memberikan penyelesaian keputusan atas persoalan, maka, pada hari yang sama, DPRD Belitung akan menggelar jadwal pertemuan khusus antara pihak pemerintah, perusahaan dan masyarakat dalam waktu dekat ini. “Bahkan, kalau perlu lahan itu (144 hektar,red) kita status quo-kan,” ujar Taufik saat memimpin rapat di Ruang Banmus DPRD Belitung, Senin (22/6) siang kemarin.
Ketua DPC Partai PDIP Belitung itu menegaskan, jika lahan seluas 144 hektar itu benar-benar murni digarap oleh masyarakat, Taufik berkeyakinan, perusahaan Palimindo pasti tidak akan berkeberatan. “Saya yakin PT Palmindo tidak akan berkebratan jika memang lahan tersebut digarap oleh masyarakat, bukan perusahaan lain,” tegas adik kandung Gubernur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Rustam Effendi itu.
Taufik menilai, persoalan lahan yang sedang dipermasalahkan sesungguhnya sarat dengan kepentingan-kepentingan tertentu. Karena itu, jika bicara soal investasi berarti kita sedang membicarakan soal bisnis.  “Saya berharap agar jangan sampai kita tertipu dengan strategi para investor di Belitung. Sebab, tidak sedikit pengalaman-pengalaman yang sudah terjadi sebelumnya. Hanya memanfaatkan lahan demi mencari keuntungan,” tukasnya.
Salah satu perwakilan masyarakat Desa Bantan Suwandi yang awalnya pernah menyatakan setuju atas rencana investasi tersebut, tetapi, belakangan Suwandi berubah pemikiran dan akhirnya menolak rencana PT Palmindo tersebut. “Sebab pada tahun 2013 kami pernah mengajukan izin seluas 400 hektar. Namun, dikabulkan oleh Pemerintah Daerah hanya 256 hektar. Lantas, sisanya yang 144 hektar juga digarap oleh perusahaan padahal tidak ada izinnya,” beber Suwandi.
Sementara itu, perwakilan masyarakat Desa Bantan Sanusi yang menyatakan pro atas rencana investasi tersebut mengungkapkan, keinginan pihaknya melakukan kerjasama dengan perusahaan bukan semata-mata untuk mencari lapangan pekerjaan. Akan tetapi, sudah ada perjanjian sebelumnya dengan pihak PT Palmindo terkait plasma 20-80 untuk masyarakat.

“Jadi, pada saat pengajuan lahan 400 hektar oleh PT Palmindo, didalamnya kami mendapat bagian 40 hektar dari jumlah 245 KK, kok tiba-tiba  ada salah satu masyarakat mengaku punya lahan didalam 245 hektar milik Palmindo,” ucap Sanusi.
Menanggapi hal itu, Manager PT Palimndo Biliton Berjaya Sugeng mengatakan, pihaknya menggarap lahan tersebut berdasarkan izin lama yang sudah pernah ada sebelumnya. Dikatakannya, izin lahan seluas 400 hektar itu mulai dari Dusun Ilir hingga Dusun Air Malik. “Kita kerja di dalam lokasi izin 256 hektar karena izin lahan itu memang sudah lama ada,” paparnya.

Ketua Komisi I DPRD Belitung Firuzah Amd mengatakan, ketika terjadi sebuah komitmen yang jelas antara masyarakat dengan PT Palmindo, maka dipastikan tidak bakal lahir sebuah persoalan.
“Sekarang saya mau tanya. Apakah memang boleh kita mohon pengajuan 400 hektar dulu misalnya dan setelah di keluarkan hanya 256, kemudian sisanya 144 hektar akan digarap dikemudian hari?,” tanya Firuzah dengan serius.

Seharusnya, tambah Firuzah, sisa lahan 144 hektar tersebut dikembalikan lagi kepada masyarakat. Artinya, perusahaan tidak boleh melakukan aktivitas penggarapan dilahan 144 itu sebelum muncul izin lahan dari pihak pemerintah.
 “Sebelum clear and clean, itu tidak boleh.  Artinya, Pemda setelah memberikan izin sekian hektar, ya, silahkan perusahaan menggarapnya sesuai dengan izin yang dikeluarkan Pemda,” tutupnya. (mg2)